Deforestasi, Potret Ketamakan Kapitalisme

Oleh: Ummu Farras

Alam diciptakan oleh Allah SWT untuk seluruh makhluk hidup. Alam ada untuk kemashlahatan manusia dan makhluk lainnya. Namun, alam kini telah dikuasai para pemilik cuan. Melihat begitu kayanya alam di negeri ini, tangan-tangan para kapital tidak bisa diam. Mereka bersegera menerjang semua kendala dan tantangan untuk bisa meraihnya.

Gigihnya usaha mereka tampaknya tidak sia-sia. Alam kini semakin tergusur dan menyempit. Ruang hidup manusia, flora dan fauna di dalamnya pun telah dirampas.

Sebagaimana dilansir dari laman cnnIndonesia.com (12/01/2024), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Region Sumatera melaporkan dalam catatan akhir tahunnya, bahwa Riau mengalami deforestasi hutan mencapai 20.698 hektare di sepanjang 2023. Angka tersebut dinilai lebih luas dari rata-rata per tahun selama lima tahun terakhir. Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Walhi Riau, menyebutkan hutan di Riau kini tinggal 1.377.884 ha. Artinya sekitar 57 persen daratan Riau kini telah dikuasai investasi.

Bahkan Indonesia dinyatakan sebagai negara kedua di dunia yang kehilangan hutan tropis primer terluas setelah Brazil. Hutan hujan tropis primer didefinisikan sebagai hutan berusia tua yang kaya akan keragaman hayati serta cadangan karbon yang besar. Artinya berapa banyak kerugian yang dirasakan masyarakat dengan kondisi ini. Jika merujuk Badan Informasi Geospasial (BIG), luas hutan di negeri ini berkurang sebanyak 1,33 juta ha. Pada periode 2018-2022 hutan yang paling banyak hilang berada di Pulau Kalimantan (databoks.katadata.co.id, 19/01/2024). Sungguh mengerikan kerusakan yang telah terjadi dengan berkurangnya wilayah hutan di negeri ini.

Ulah tangan-tangan Kapitalis

Segala kondisi miris yang terjadi pada hutan di negeri ini berlangsung bertahun-tahun. Kondisi ini tidak mungkin terjadi ketika tidak ada kenyataan pahit, yaitu bersekongkolnya para kapital dengan penguasa. Karena para kapital, tidak mungkin bisa dengan leluasa menjalankan idenya jika tidak ada izin dari para penguasa. Mereka pun tidak akan leluasa menggusur kawasan hutan selama bertahun-tahun jika tanpa legalitas. Bagaimana pun hutan yang terampas bukan sepetak dua petak, tetapi ribuan hingga jutaan hektare dan berlangsung lama.

Sebagaimana yang diungkap Boy Jerry, Direktur Walhi Riau sebelumnya, setidaknya pemerintah memberikan izin kepada 273 perusahaan kelapa sawit, 55 Hutan Tanaman Industri (HTI), 19 pertambangan, dan 2 Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Ia juga menilai peran pengusaha terhadap berkurangnya wilayah hutan adalah dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Melalui ketentuan Pasal 110A dan 110B yang memberikan insentif pelepasan kawasan hutan. (cnnindonesia.com, 12/01/2024)

Dari pasal tersebut, keberadaan kebun sawit yang berada di kawasan hutan telah mendapat izin usaha sebelum peraturan ini berlaku dan diperbolehkan melanjutkan usahanya. Hanya dengan catatan memenuhi syarat administratif. Saat para pengusaha itu tidak menyelesaikan izin usahanya dalam kurun 3 tahun, sanksi yang dikenakan pun sebatas sanksi administrasi, bukan ancaman pidana. Hal ini memperlihatkan keberpihakan penguasa pada pengusaha. Karena sanksi yang diterapkan tidak sebanding dengan kerusakan yang diakibatkan dari alih fungsi hutan menjadi kebun sawit. Sekalipun sawit adalah tanaman, namun sawit bukanlah tanaman hutan. Bahkan Peraturan Menteri LHK tidak memperbolehkan sawit berada di kawasan hutan.

Dari fakta di atas telah nyata terlihat persekongkolan para penguasa dengan pengusaha. Akan tetapi, model seperti ini nyaris tidak menjadi beban pikiran negara, karena memang para pejabat negara telah dicekoki oleh paham kapitalisme. Terlepas dari sebagian penguasa yang sebagian juga berprofesi sebagai pengusaha. Inilah sebenarnya yang menjadi faktor utama deforestasi menghantui negeri ini.

Sebagaimana namanya, kapitalisme menjadikan para pemilik modal sebagai raja. Paham ini memang diciptakan untuk memenuhi keserakahan para orang berduit. Mereka tidak melihat dampak di masa depan. Mereka pun menutup mata dan telinga kala banyak korban yang berjatuhan akibat ketamakannya. Melalui tangan-tangan penguasa, mereka dapat dengan mudah membuat maupun merekayasa berbagai undang-undang untuk menjadi pelumas bisnis mereka.

Paham ini pula yang memfasilitasi ketamakan, sebagai fitrah manusia yang seharusnya diatur dan dikendalikan. Namun dengan paham ini, ketamakan diberikan jalan tol tanpa hambatan, selama ada modal di tangan. Akhirnya bencana datang silih berganti. Bukan hanya masyarakat, hewan maupun alam pun menjadi korbannya.

Islam Melindungi Alam

Berbeda 180 derajat dengan sistem kapitalisme, sistem Islam memperlakukan alam sesuai fitrah dan fungsinya. Alam yang telah Allah SWT hamparkan di muka bumi, pada dasarnya untuk menciptakan keseimbangan dunia. Manusia membutuhkan alam yang sehat, alam pun membutuhkan manusia untuk mengelola dan menjaganya supaya tetap lestari.

Kesadaran tersebut tampaknya telah tercerabut saat sistem Kapitalisme bercokol di negeri ini. 

Islam menjaga hutan dengan menjadikan hutan sebagai sumber daya untuk menopang kehidupan umat manusia. Sehingga dalam Islam hutan tidak boleh sejengkal pun dikuasai oleh individu atau lembaga swasta. Pengelolaan hutan wajib dilakukan oleh negara. Sehingga hasil dari pengelolaan hutan, seutuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk pengusaha penanam modal maupun penguasa yang memberi izin pengelolaan hutan.

Di sinilah tampak tanggung jawab negara terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat dan hutan. Bagaimana pun telah sangat jelas terasa, ketika hutan dialihfungsikan, resapan air hujan merosot tajam, yang terjadi adalah bencana yang tidak bisa dihindari. Baik bencana banjir, longsor, cuaca ekstrem, dan lain-lain. Jika dari awal negara memfungsikan dirinya sebagai pengurus rakyat, bukan sekadar regulator, maka deforestasi tentu tidak akan terjadi.

Oleh karena itu, hanya Islam lah yang mampu melindungi hutan. Termasuk melestarikannya sesuai tuntunan Nash dan Assunnah. Hanya ketika sistem Islam dijadikan sebagai sistem kehidupan di bawah naungan Khilafah, keseimbangan alam akan terjaga.

Wallahu’alam bisshawab.