Politisasi Bansos, Keniscayaan dalam Sistem Demokrasi

Oleh: Ayulia_nie

Pegiat Literasi

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan sederet bantuan sosial (bansos) sejak akhir tahun kemarin. Mulai dari bantuan pangan beras 10 kilogram (kg), BLT El Nino Rp200 ribu per bulan, hingga yang terbaru BLT mitigasi risiko pangan Rp200 ribu per bulan.

Alasan utama pemberian sederet bansos untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Penguatan daya beli ini perlu dilakukan di tengah kenaikan harga pangan. Meroketnya harga pangan juga diakui Jokowi terjadi di berbagai negara bukan hanya Indonesia.

"Pertama, ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara bukan hanya Indonesia saja. Kedua kita ingin perkuat daya beli rakyat, yang di bawah," papar Jokowi usai menghadiri kongres XVI Gerakan Pemuda (GP) Ansor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024). Dikutip dari detikFinance.com (2/2/2024) 

Menurut Jokowi, bantuan sosial yang diberikan juga sama sekali tak ada kaitannya untuk dipolitisasi sebagai keuntungan pada paslon tertentu dalam Pemilu 2024. Pasalnya bantuan sosial itu banyak diberikan jauh-jauh hari sebelum Pemilu 2024, bahkan ada yang sudah diberikan sejak September tahun lalu.

"Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan," beber Jokowi.

Jokowi menilai, BLT yang digelontorkan bukan cuma keputusan sepihak dari pemerintah. Dia mengatakan sudah ada mekanisme persetujuan dari DPR juga untuk memberikan semua bantuan sosial ke masyarakat dari dana APBN.

"Dan itu semuanya sekali lagi, itu kan sudah melalui mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita pemerintahan kita tidak seperti itu," pungkas Jokowi.

Melihat fenomena saat ini, kekuasaan memang menjadi hal yang diperjuangkan dengan berbagai cara. Peluang apapun akan dimanfaatkan untuk mendapatkan kekuasaan. Kepempimpinan seperti ini merupakan hasil penerapan sistem kapitalisme.

Di sisi lain, dengan kesadaran politik yang rendah, rendahnya pendidikan dan kemiskinan yang terjadi, masyarakat akan berpikir pragmatis, sehingga mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Kemiskinan menjadi problem kronis negeri ini. Negara seharusnya mengentaskan kemiskinan dengan cara komprehensif dan dari akar persoalan, bukan hanya sekedar dengan bansos berulang, apalagi meningkat saat menjelang pemilu.

Hal ini akan berbeda jika diterapkan sistem pemerintahan Islam negara wajib menjamin kesejahteraan rakyat individu per individu. Islam juga menetapkan kekuasaan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. 

Sehingga penguasa akan mengurus rakyat sesuai dengan hukum syara. Islam juga mewujudkan sumber daya manusia yang berkepribadian Islam, termasuk Amanah dan jujur. Negara juga akan mengedukasi rakyat dengan nilai-nilai Islam termasuk dalam memilih pemimpin, sehingga umat memiliki kesadaran akan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang muslim yang menjadi pemimpin pun jelas berkualitas karena iman dan takwanya kepada Allah serta memiliki kompetensi, tidak perlu pencitraan agar disukai rakyat. 

Sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan di mintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya”. (HR. Bukhori & Muslim).

“Ya Allah, sungguh kami berlindung kepada-Mu dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan dari pemimpin yang bodoh.” (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad).

Islam juga akan menanamkan dalam diri setiap individu nilai-nilai Islam sehingga dapat melahirkan pemikiran yang cemerlang dan kepribadian yang jujur serta amanah. Penanamana nilai-nilai Islam dalam diri masyarakat akan menumbuhkan kesadaran mengenai kriteria seorang pemimpin berkualitas yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang baik kepada Allah Swt. Serta berkompetensi yang tinggi menjadi seorang pemimpin bukan malah sibuk mencari simpati masyarakat. 

Maka, sudah seharusnya kita kembali kepada Islam, karena hanya Islamlah satu-satunya sistem yang hakiki bukan berasal dari manusia tetapi dari Sang Pencipta, Allah Swt. 

Wallahu'alam bissawab.