Hutang Meningkat Akibat Infrastruktur, Emang Untuk Siapa?

Oleh: Anastasia S.Pd.

Sungguh sangat ironi keadaan bangsa ini, negara kaya akan sumber daya alam tapi rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Apalagi saat ini keadaan ekonomi semakin sulit, dengan banyaknya kenaikan bahan pokok yang hampir merata di seluruh Indonesia. Namun sayang, keadaan tersebut sepertinya tidak cukup membuat wajah rakyat semakin berkerut, karena faktanya utang tang luar negeri Indonesia kembali naik. 

 Bank Indonesia (BI) mencatat nilai utang luar negeri (ULN) Indonesia meningkat pada November 2023. Ini mengakhiri tren penurunan pada beberapa bulan sebelumnya. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, posisi utang luar negeri mencapai 400,9 miliar dollar AS atau setara Rp 6.237,60 triliun (asumsi kurs Rp 15.559 per dollar AS). Posisi ini lebih tinggi dari Oktober 2023 sebesar 392,2 miliar dollar AS atau setara Rp 6.102,24 triliun. Kompas (23/02/2024).

Kenaikan utang luar negeri pemerintah dipicu oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, dalam bentuk Sukuk Global. Menurut Erwin, hal itu terjadi seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global.

Secara umum, portofolio investasi adalah kumpulan instrumen aset investasi seperti saham, obligasi, reksa dana, komoditas, deposito, dan lainnya yang dimiliki oleh seseorang ataupun suatu institusi dengan tujuan memperoleh imbal hasil dari pertumbuhan nilai instrumen investasi tersebut di masa depan. 

Sedangkan Surat berharga negara (SBN) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara kepada masyarakat sebagai investor dimana dana investasi dipergunakan untuk biaya pembangunan negara.

Sederhananya, masyarakat memberi pinjaman dana kepada pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dana tersebut dikelola pemerintah untuk modal pembangunan negara. Nantinya masyarakat sebagai investor akan memperoleh keuntungan dengan pembayaran bunga atau bagi hasil. Namun, pada proses negara tidak mampu membayar bunga keuntungan kepada pihak investor yang telah memberikan pinjaman. 

Untuk membayar keuntungan tersebut negara memilih berhutang. Di sisi lain, kekurangan biaya pembangunan di dalam negeri, menjadi alasan klasik  negara kita mengambil jalan pintas, yaitu berhutang ke negara lain. Pembangunan atas nama infrastruktur seperti pembangunan jalan tol dan pemindahan ibu kota nusantara menyebabkan hutang kita semakin meroket tajam.

 Infrastruktur untuk siapa? 

Sangat di sayangkan negara kita telah menumpuk hutang yang sangat tinggi, yang akan diwariskan kepada generasi setelahnya. Terlebih pinjaman dana yang digelontorkan semata-mata untuk kebutuhan segelintir orang saja. Tentu kita paham, adanya jalan tol yang saat ini tengah digencarkan pembangunan oleh pemerintah, sebenarnya hanya menopang kepentingan bisnis saja. Tidak semua rakyat Indonesia memilik mobil, apalagi dengan tarif tol yang semakin meningkat.  Dalam pembangunannya pun melibatkan investor asing.  Penuucapaian pembangunan jalan tol itu sendiri rupanya mendapatkan sorotan banyak pihak. Salah satunya dari Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat MPP yang menguliti hasil pembangunan jalan tol dengan telak. Ia mempertanyakan buat apa jalan tol 1.900 kilometer, jika rakyat masih menderita dan tidak bisa memanfaatkannya.

"Pertanyaanya buat apa 1.900 km kalau kemudian masyarakat masih menderita, dalam arti nilai kemanfaatan tidak dirasakan masyarakat," kata Achmad. Suara.com ( 17/04/2022)

Achmad mengatakan, pembangunan jalan tol di era Jokowi berbanding terbalik dengan kesejahteraan rakyat. Ia menyinggung apakah jalan tol membuat rantai distribusi bahan sembako menjadi lebih mudah dan murah.

"Ternyata tidak. Artinya adanya jalan tol yang dibangun direzim ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat," kritiknya.

Achmad juga mengkritik dana jor-joran pembangunan jalan tol yang dianggap sebuah prestasi itu, di mana menggunakan dana utang. Ia turut menyinggung dana utang uang besarnya mencapai Rp 5.000 triliun. Tentu dengan hutang yang meningkat tajam, maka pemerintah akan memotong subsidi kebutuhan rakyat.  Begitu juga pembangunan ibu kota negara, Badan Otorita IKN mengklaim minat swasta untuk berinvestasi lebih besar dari lahan yang tersedia. Proyek bernilai Rp466 triliun itu juga bakal jalan terus, meskipun perekonomian dunia diprediksi akan menghadapi resesi. Pemerintah mengklaim IKN akan mendorong pembangunan dan menggerakkan ekonomi di Indonesia timur. Namun, sejumlah pengamat ekonomi masih skeptis pembangunan IKN akan memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi nasional. Megaproyek IKN juga dikhawatirkan bakal menambah beban hutang negara. BBC.com (12/11/2022).  

Padahal  kenyataannya, rakyat belum tentu bisa menikmati hasil dari pembangunan IKN. 

 Haram Berhutang Ribawi Untuk Infrastruktur 

Patut kita sadari, sistem utang luar negeri yang ujung-ujungnya menjerat negara berkembang adalah mekanisme sistem ekonomi kapitalis. Pada setiap transaksinya, ekonomi kapitalis hanya fokus mensejahterakan segelintir orang saja. Untuk memuluskan setiap kepentingannya dengan menghalalkan segala cara. Tentu sistem ekonomi seperti ini sangat licik dan menyengsarakan masyarakat.

Dari prinsip ekonomi kapitalisme, menghasilkan pandangan kebebasan dari kepemilikan, sehingga siapa pun yang bermodal berhak memiliki apa pun yang bisa diperjualbelikan. Dengan menguasai sektor-sektor pelayanan publik, salah satu contohnya  jalan tol, para investor yang telah membangun jalan tersebut tentu ingin balik modal yang lebih besar, lantas tarif tol pun akan meningkat. Rakyat hanya gigit jari tidak mampu menikmati fasilitas.

Berbeda dengan Islam, ekonomi Islam hadir sebagai pemecah permasalahan ekonomi umat, yaitu mengatur segala bentuk perekonomian guna mencapai kesejahteraan bersama. Negara akan hadir memberikan kemudahan fasilitas infrastruktur untuk dipergunakan, guna menunjang aktivitas masyarakatnya. Seperti pembangunan sarana jalan. Negara akan mengalokasikan pembangunan dari berbagai jenis pendapatan negara, salah satunya adalah dari pengelolaan sumber alam. Umat Islam adalah umat yang dibekali sumber daya alam yang melimpah, sehingga mampu untuk berdiri sendiri.

Untuk pembangunan infrastruktur, negara tidak akan melibatkan investor, namun dikelola secara mandiri. Karena, bekerja sama dengan dalam masalah pemberian hutang luar negeri, adalah alat penjajahan kapitalisme. Dengan begitu sesungguhnya kita sudah menghindarkan dari segala bentuk transaksi ribawi yang diharamkan oleh syariat Islam. Sehingga negara akan tampil mandiri berdaulat tanpa tergantung kepada bangsa yang lain.

Islam pun tidak menjadikan pembangunan sarana infrastruktur sebagai alat untuk menarik pendapatan negara. Karena pembangunan infrastruktur adalah bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya. Wallahu' Alam.