IKN, Tanah Pribumi Investor Diundang, Di Mana Kedaulatan Negara?

Oleh: Anastasia S.Pd.

Di tahun 2024 pemerintah, melalui presiden Jokowi begitu gencar melakukan pembangunan proyek IKN. Investasi asing di Ibu Kota Nusantara jadi salah satu yang dibicarakan sepanjang periode kampanye pemilu 2024 ini. Investasi asing yang digembor-gemborkan pemerintah disinyalir sepi peminat, apalagi dunia saat dihadapkan dengan resesi ekonomi, akibat ketidakstabilan politik perang Ukraina. 

Ridwan Kamil (RK) membantah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur sepi peminat. Menurutnya investasi yang sudah bergulir mencapai Rp 40 triliun.

"IKN itu sudah bergulir sekitar Rp 40 triliun investasi yang hadir di IKN, Rp 35 triliun tahun ini adalah dari swasta. Jadi tidak betul kalau ada bikin statemen oh nggak ada investasi, orang nggak datang," 

Ridwan Kamil sendiri, ditunjuk menjadi kurator pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tugas yang harus dilakukan,  adalah memastikan apa yang direncanakan sesuai dengan praktik yang dilakukan di lapangan. Detik.com (03/02/2024).

Termasuk Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, yang menjelaskan beberapa universitas asing juga dipastikan Bambang ada dalam IKN. Mulai dari Belanda, Finlandia, hingga Inggris. Maka dari itu, pemerintah sangat gencar melakukan sosialisasi untuk menarik investor, yang mau ikut menanamkan modalnya di nusantara dengan ikut andil dari proyek pembangunan tersebut. IKN akan menjadi sebuah model pengembangan kota masa depan yang mengedepankan prinsip kolaboratif. Menurutnya, pembangunan Nusantara sebagai kota maju dan kota cerdas tidak hanya dilengkapi dengan fasilitas teknologi, namun juga sumber daya manusia yang memiliki peranan yang tak kalah pentingnya. Detik.com (13/02/2024).

Di sisi lain, Pembangunan IKN diklaim oleh Jokowi sebagai pemerataan pembangunan serta membangun ekonomi di wilayah Indonesia Timur.

Dapat dipastikan, akibatnya dari pembangunan yang besar-besar tentulah akan berdampak yang sangat panjang, khususnya bagi warga pribumi di Kalimantan Timur, hilangnya rumah dan ladang mereka. Secara geografis pun, Kalimantan Timur merupakan dataran dan kawasan hujan tropis. Keberadaan proyek IKN akan memberikan dampak pada kondisi geografis, karena Kalimantan Timur merupakan salah satu paru-paru dunia yang menyumbang simpanan oksigen, untuk menjaga habitat alam.  Apabila pohon di hutan-hutan ditebang tentu akan mengancam habibat flora dan fauna. 

Hal senada pun disampaikan oleh  Dosen Fakultas Kehutanan UGM, Dwiko Budi Permadi, S.Hut., M.Sc., Ph.D., menyebutkan adanya ancaman deforestasi dalam pembangunan IKN di Kalimantan Utara.  Deforestasi secara terencana terjadi pada sektor-sektor yang memanfaatkan lahan hutan, mengkonversi serta merubah peruntukan lahan hutan. Ugm.ac.id (23/05/2023).

“Pemerintah mengusung konsep IKN kota maju, pintar, hijau, forest city dimana 75% IKN merupakan kawasan hijau. Namun, menjadi pertanyaan kritis karena status 256 ribu hektare itu hutan, jika 75% kawasan hijau berarti melakukan deforestasi sebesar 30% untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya,”urainya. Apalagi telah diutarakan di atas bahwa, IKN merupakan mega proyek pembangunan besar-besar. Tentu akan ada banyak tanah pribumi yang akan diratakan. 

Akan ada  Sekitar 34 ribu hektar lahan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, yang akan dijual ke investor. Warga lokal dan petani,  diinstruksikan secepatnya merobohkan bangunan dan meninggalkan tanah leluhurnya. 

Hal tersebut tentu memancing pendapat, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang   turut bersuara atas rencana Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang meminta warga untuk membongkar rumah mereka. Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing menegaskan, hak atas tanah tidak bisa dilepaskan dari konteks hak asasi manusia yang tak boleh dirampas oleh siapa pun.

Uli mengatakan, jika memang harus diambil untuk kepentingan bersama, harus dipastikan hak kepemilikan atas tanah tidak diambil secara sepihak dan sewenang-wenang dengan cara menggusur paksa. 

"Karena hilangnya hak atas tanah akan berakibat pada dilanggarnya hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas tempat tinggal, hak untuk bekerja, hak terhadap pangan, determinasi diri, kesehatan, edukasi dan privasi," tuturnya. Kompas.com (16/03/2023).

IKN Dibangun, Di mana Kedaulatan Negara? 

Pemerintah berdalih pembangunan IKN, sebagai sarana untuk membangun kawasan di wilayah Kalimantan Timur, serta untuk pemerataan, pembangunan, serta ekonomi, wilayah timur Indonesia. Namun, yang anehnya jika pembangunan IKN tersebut untuk membangun ekonomi ekonomi dan infrastruktur rakyat, tapi kenyataannya pemerintah dengan sengaja mengambil tanah warga dan menyerahkannya kepada pelaku modal. Warga harus rela memberikan tanahnya atas nama pembangunan. Pembangunan IKN bukanlah untuk membangun kesejahteraan dan fasilitas rakyat Kalimantan Timur, namun IKN hanya untuk para pemodal/investor.

IKN adalah kawasan elite, dengan mengusung konsep paket insentif investasi, IKN akan berbeda dengan kawasan lain di Indonesia. Termasuk dalam paket tersebut ialah kemudahan perizinan serta keringanan pajak. Seperti PPN, PPH, ditanggung pemerintah. Tidak sampai di sana, pemerintah pun memberikan izin penggunaan lahan hingga mencapai 190 tahun. 

Di saat yang sama, rakyat dijerat dengan berbagai pengutuan BPJS, kenaikan tol, kenaikan pajak, dan kenaikan harga bahan pokok menjelang hari raya.Pemerintah telah benar-benar mengobral kedaulatan negara dengan menjamu investor untuk tinggal di nusantara, namun tanah warga dirampas, dan warganya diusir. Tidak diberikan hak-hak mereka secara adil. 

Padahal pembangunan IKN tidak akan memberikan dampak positif keberlangsungan hidup manusia mau pun alam. Pemerintah sungguh tidak memberikan mandat kedaulatan kepada rakyat, pemerintah justru bersikap sebaliknya melegalisasi investor  merampas tanah.

Pembangunan IKN ini justru membuka topeng liciknya para kapitalis dan oligarki, yang telah nyata mereka bekerja bukan untuk kemaslahatan umat manusia, tapi hanya menguntungkan kepentingan pribadi. 

Kapitalisme sejatinya adalah sistem yang datang dari akal manusia yang serba terbatas, sehingga aturan yang dilahirkan penuh dengan kepentingan dan kekurangan. 

Islam Sistem Sempurna Membangun Negara 

Berbeda dengan sistem Kapitalisme, Islam adalah agama yang melahirkan aturan kehidupan, bersumber dari Allah Swt, sang pencipta. Dengan demikian Islam adalah aturan yang paling sempurna yang mampu memberikan keadilan kepada manusia. Begitu pun,  cara Islam memandang persolan pembangunan infrastruktur negara. Dalam sistem ekonomi Islam, pendapatan utama  negara bersumber dari sumber daya alam, karena sesungguhnya Allah Swt, menjadikan kekayaan yang terkandung di bumi ini diciptakan untuk keberlangsungan hidup manusia, seperti dalam ayat Al Qur'an yang artinya: 

 "Dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu." (Al Baqarah 2: 29).

Manusia sebagai makhluk yang diberikan potensi akal oleh Allah Swt, diberikan keleluasaannya untuk mampu mengelola sumber daya alam tersebut. Hasil pelengelolaan sumber daya alam inilah, yang akan membangun ekonomi umat, tidak terkecuali infrastruktur. Karena infrastruktur adalah bagian dari kewajiban negara dalam memberikan kemudahan sarana masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum. Dalam pembangunan infrastruktur, negara tidak akan melibatkan pihak investor atau pun swasta. Negara harus mempunyai kedaulatan dan kemandirian dalam membangun negaranya sendiri. 

Negara pun tidak boleh merampas tanah rakyat secara paksa, karena bertentangan dengan hadist Rasulullah Saw, yang berbunyi:

"Siapa yang merampas tanah orang lain dengan cara zalim, walaupun hanya sejengkal, maka Allah акап mengalunginya kelak di Hari Kiamat dengan tujuh lapis bumi." (HR Muslim).

Dalam sejarahnya, di awal 1900-an Turki Usmani Sultan Abdulhamid II telah berhasil membangun jalan rel kereta api yang menghubungkan  Istanbul ke Hijaz. Pada waktu itu, pembangunan kereta api termasuk jalur kereta terpanjang pada masa, dengan estimasi biaya yang fantastis. 

Proyek tersebut dijalankan dengan tujuan mempermudah urusan rakyat dalam melakukan ibadah haji. Pembangunan rel kereta dilakukan secara mandiri oleh negara, dan sokongan rakyat secara sukarela  yang memberikan harta di jalan Allah. 

Di masa kejayaan, Islam telah memberikan sumbangan infrastruktur. Hingga detik ini masih kokoh berdiri dan menjadi sejarah bisu kegemilangan Islam. Wallahu' Alam