Subsidi LPG Menipis, Buah Kapitalis

Oleh: Anastasia S.Pd.

Tidak bisa dimungkiri dampak diterapkannya sistem kapitalis membuat rakyat semakin menderita tercekik. Kita tahu, dalam sistem ini negara tidak memberikan perlindungan dalam segala aspek kehidupan. Dari ekonomi hingga pendidikan rakyat diberikan mempertahankan hidupnya masing-masing. Di sisi lain, pemerintah sangat getol membangun infrastruktur, dengan adanya  proyek strategis nasional. Tapi, dalam pelaksanaannya proyek tersebut, negara melibatkan pihak swasta dan investor luar. Untuk memuluskan proyek tersebut tentu butuh dana segar, pemerintah tak segan untuk mengambilnya dari APBN dan berhutang keluar negeri. Akibatnya hutang negara semakin menumpuk, hutang tersebut dibebankan kepada rakyat. Anehnya, fasilitas infrastruktur tersebut bukanlah semata-mata untuk rakyat, tapi untuk para pemilik modal. 

Dengan adanya proyek tersebut, APBN  yang seharusnya dialokasi rakyat,  namun sekarang dana tersebut dipakai untuk membangun infrastruktur. Pantas saat ini ekonomi rakyat semakin sulit, harga kebutuhan pokok semakin naik. Bangsa ini pun, dihadapan hutang infrastruktur yang harus dibayar di masa yang akan datang. Terlebih saat ini, negara  telah melakukan upaya untuk menutup hutang tersebut dengan memangkas subsidi rakyat. Tak terkecuali dengan subsidi gas LPG yang sekarang jumlahnya semakin sedikit, dan  sulit dijangkau rakyat. Apalagi kebutuhan gas LPG akan sangat meningkat sebelum atau pun sesudah Lebaran. kelangkaan tabung  gas LPG 3 kg,  hampir merata di seluruh kota-kota besar, atau pun kecil. 

Hal ini mendapat tanggapan dari Ramson Siagian selaku Anggota DPR Komisi VII, yang meminta kepada pemerintah untuk mendorong digelarnya operasi pasar untuk menindaklanjuti kelangkaan LPG 3 kilogram atau Gas Melon.

“Untuk mengatasi kelangkaan agar kuota LPG 2023 ini disesuaikan, tadi juga dengan Dirjen Migas supaya operasi-operasi pasar bisa dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga,” kata Ramson Tribunnews, Rabu (14/6/2023).

Dia menilai distribusi LPG subsidi juga menjadi perhatian serius terutama ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau kendaraan logistik.

Sementara PT Pertamina Patra Niaga menyebutkan kuota LPG subsidi tahun ini jebol 0,2 juta metrik ton (MT)

Bahkan PT Pertamina (Persero) berencana untuk membatasi penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi tabung 3 kilo gram (kg) hanya melalui penyalur/ sub penyalur resmi Pertamina.

Dengan demikian, penjualan LPG subsidi ini nantinya tidak bisa lagi dilakukan melalui pengecer.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting berdalih, hal ini dilakukan agar penyaluran LPG subsidi 3 kg menjadi lebih tepat sasaran. CNBC Indonesia, Senin (9/1/2023).

Subsidi Habis, Demi Infrastuktur? 

Memang jelas di masa pemerintahan Jokowi pemerintah banyak memangkas APBN rakyat atas nama pembangunan. Padahal dana APBN seharusnya dipakai untuk membiayai kesejahteraan rakyat. Seperti subsidi gas LPG, karena gas merupakan bahan bakar pokok yang di dalamnya rakyat sangat membutuhkan. Keberadaan gas tabung 3 kg semakin sulit diakses rakyat kecil, terlebih saat ini jumlahnya sudah dikurangi. Pemerintah sengaja, mengalihkan dana subsidi BBM untuk sektor-sektor yang diklaim lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan desa, pengembangan armada perbatasan, dan logistik kelautan, sektor pendidikan, pertanian, perumahan rakyat dan pekerjaan umum seperti irigasi, waduk, dan bendungan. 

Namun, pertanyaannya rakyat sama sekali tidak merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Padahal, dana subsidi gas tabung 3 kg seharusnya diprioritaskan untuk  kebutuhan rakyat yang sangat mendesak, seperti kebutuhan rumah tangga memasak atau pelaku ekonomi kecil seperti pedagang keliling. Bagaimana  mungkin pemerintah begitu kejam, lebih mengutamakan  pembangunan infrastruktur, dari pada mengurusi urusan perut rakyatnya sendiri. 

Say No Subsidi dalam Kapitalis 

Pemotongan subsidi merupakan konsekuensi diterapkan sistem kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, negara tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan fasilitas kepada rakyat, termasuk istilah subsidi kebutuhan BBM atau subsidi yang lainnya. Kebijakan dari sistem ekonomi kapitalis berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya, serta memberikan perlindungan kepada para pemodal/investor untuk mampu mengembangkan usahanya. Akibat orientasi ini, negara tidak segan memangkas uang rakyat untuk kepentingan oligarki dan pengusaha. 

Kelangkaan gas LPG adalah secuil kebijakan kapitalis, yang lambat laun segala jenis subsidi secara perlahan akan dikurangi. Di sisi lain, negara seolah-oleh mencari pembenaran atas hal ini, dengan dalih APBN akan dialokasi untuk pembangunan infrastruktur untuk generasi mendatang. Namun, bukan untung justru negara menambah beban hutang pembangunan, yang mana negara menyarahkan pembangunan dan modalnya kepada pihak swasta/investor. Untuk membayar proyek tersebut, rakyat harus bersikap menerima kenyataan dengan  pemotongan subsidi, yang diperkirakan akan terus berjalan dengan jumlah lebih besar lagi. 

Sungguh sangat ironi, rakyat semakin miskin dengan melonjaknya kebutuhan hidup, padahal Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam. Diperkirakan bangsa Indonesia memiliki cadangan gas alam yang sangat berlimpah, namun kenyataan saat ini, gas LPG pun sangat sulit dijangkau. 

Apabila negara niat memberikan pelayanan kepada  rakyat,  seharusnya negara  mampu mengolahnya  secara mandiri tanpa harus tergantung kepada swasta. Seharus negara mandiri dalam hal pengelolaan sumber daya alam, sehingga hasil dari kekayaan tersebut negara menjamin kebutuhan hidup rakyat, dan mampu membangun infrastruktur bangsanya sendiri. 

Namun demikian, inilah sistem kerja dari  ekonomi kapitalis yang hanya menguntungkan segelintir orang.

Sistem Ekonomi Islam mensejahterakan 

Sungguh Islam lahir dari aturan Allah Swt yang maha sempurna. Dalam sistem ekonomi Islam  mensejahterakan manusia adalah keniscayaan, yang  mampu diwujudkan oleh negara kepada rakyatnya, baik secara individu atau pun masyarakat. Berbeda dengan sistem ekonomi yang dibangun oleh Kapitalis, yang  hanya menguntungkan segelintir orang. Sehingga kesejahteraan bagi seluruh umat manusia adalah hal yang tidak mungkin diwujudkan oleh sistem kapitalis.

Islam memandang bahwa negara mempunyai kewajiban melayani umatnya, yaitu memenuhi semua kebutuhan rakyatnya, karena sesungguhnya pemimpin dalam Islam adalah amanah yang harus dijalankan sesuai syariat Islam. 

Seperti sabda Rasulullah saw, 

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan di mintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin (negara/daerah) adalah pemimpin (bagi warga/rakyatnya) dan akan di mintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”. (HR. Bukhari).

Dalam pengelolaan sumber daya alam sesungguhnya Allah yang telah menciptakan kekayaan tersebut, sebagai sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memandang kekayaan alam adalah mod dasar  membangun negara, serta pemasukan utama negara. Termasuk di kekayaan gas alam yang terkandung di dalamnya adalah milik umat, yang pengelolaan diserahkan kepada negara untuk kepentingan hajat hidup manusia. 

Dalam surat Al-Jasiyah: 13 yang berbunyi, 

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ 

"Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir."

Dalam sejarahnya Islam telah mampu mengembangkan sumber daya alam untuk menopang perekonomian umatnya, apakah untuk memenuhi kebutuhan pokok atau pun membangun negaranya. Begitu pun dengan pendistribusian harta yang merata, tidak boleh seseorang menimbun harta atau pun menimbun kebutuhan pokok sehingga menjadi langka. Dengan begitu jelaslah bahwa, hanya Islam yang mampu mensejahteraka rakyatnya.  Wallahu' Alam.