Kemiskinan Menurun, Kamuflase Dalam Sistem Kapitalisme

Oleh : Hasna Hanan

Jakarta, CNBC Indonesia -Jumlah orang miskin di Indonesia terus mengalami penurunan. Namun hal ini terjadi di tengah rendahnya standar tingkat garis kemiskinan yang diberlakukan di Indonesia. Demi mencapai mimpi menjadi negara maju, angka kemiskinan merupakan salah satu indikator yang harus menjadi fokus pemerintah. Sayangnya selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo penurunan kemiskinan memang berkurang tapi tidak terlalu signifikan.

Dari data humas Kemenkeu, di tengah stagnasi ekonomi global, berbagai kebijakan strategis pemerintah berhasil menopang resiliensi ekonomi nasional. Per Maret 2024, tingkat kemiskinan melanjutkan tren menurun menjadi 9,03 persen dari 9,36 persen pada Maret 2023.

Ini menunjukkan memang terjadi penurunan tapi tidak terlalu signifikan hanya 0.33 persen saja yaitu 0,68 juta penduduk dari 25,90 juta pada Maret 2023 dan 25,22 juta pada Maret 2024.

Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo menyoroti menurunnya angka kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, turunnya angka kemiskinan itu berkat kebijakan yang di keluarkan Presiden Jokowi. 

Dan ini sebuah prestasi!,  ditengah masih banyaknya pengangguran, kesulitan biaya pendidikan, bahan kebutuhan pokok yang masih tinggi dan tidak stabilnya harga kebutuhan dapur lainnya.

Inilah sistem kapitalisme semua diukur dengan kacamata manusia yang lemah dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat, ketika capaiannya itu adalah materi maka, faktor-faktor penyebab kemiskinan itu turun adalah keberhasilan dengan standart ekonomi liberal, 

1. Adanya bantuan kredit dan pelatihan usaha bagian dari pemberdayaan ekonomi

2. Membangun sanitasi dan membantu rusun di berbagai daerah dalam upaya mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

3. Meningkatnya kepercayaan investor berkat situasi makro ekonomi dan politik yang semakin baik, aman, dan stabil.

Semua faktor-faktor itulah yang akhirnya mendapatkan apresiasi dari Bank Dunia, ADB dan lainnya. Di mata mereka, capaian Indonesia sangat baik di tengah situasi global yang tidak menentu.

Kapitalisme Kemiskinan Akan Terus Ada

Kemiskinan menurun dimananya yang terlihat tetap tidak berubah, justru sebaliknya fakta di lapangan 

marak PHK di mana-mana, mahalnya barang-barang, daya beli menurun dll. 

Fakta tersebut menunjukkan bahwa sejatinya negara tidak sungguh-sungguh mengeliminasi kemiskinan dengan kebijakan nyata, tapi hanya sekedar bermain angka-angka. 

Dalam sistem ekonomi Kapitalisme berlaku prinsip  _'survival of the fittest'_, siapa yang kuat dialah yang menang, oleh karenanya kekayaan terkonsentrasi pada sebagian kecil orang, 20% dari penduduk Indonesia menguasai 48% PDB, dan mayoritas 80% penduduk Indonesia hanya menguasai 52% PDB.

Dan ini belum diperparah juga dengan meningkatnya kasus korupsi, di setiap lembaga pemerintah dan instansi semua berpeluang terjadi korupsi yang harusnya anggaran  itu semuanya untuk mengurusi urusan rakyat dengan jaminan kesejahteraan dan keadilan bukan kemudian disalahgunakan.

Sistem Islam solusi kemiskinan 

Kemiskinan yang terjadi hari ini adalah kemiskinan struktural akibat penerapan sistem kapitalisme sekuler dengan ekonomi liberalnya, maka solusi problem kemiskinan haruslah juga dengan solusi sistemik dan ideologis. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mencampakkan sistem ekonomi liberal yang jelas-jelas rusak dari azas diterapkannya.

Dalam Islam menetapkan negara sebagai raa’in yang wajib menjamin terwujudnya kesejahteraan individu per individu melalui berbagai kebijakaannya. 

Sistem politik dan ekonomi Islam mampu mewujudkan kesejahteraan secara nyata. 

Dalam politik ekonomi Islam persoalan kemiskinan ditempuh dalam 2 strategi yaitu ekonomi dan non ekonomi 

Strategi non ekonomi seperti strategi zakat, infak dan shodaqoh yang potensinya sangat besar, akan tetapi ini belum cukup mengatasi kemiskinan untuk itu dibantu juga dari sisi strategi ekonomi yaitu dengan cara negara atau Daulah Islam memberikan pemenuhan kebutuhan pokok dan asasi masyarakat dengan mekanisme:

1. Mewajibkan setiap laki-laki untuk bekerja memenuhi kebutuhannya dan keluarga yang menjadi tanggungjawabnya, maka disini daulah harus menyediakan lapangan pekerjaan pada rakyat baik langsung maupun tidak langsung.

Secara langsung Daulah atau negara membuka proyek-proyek pembangunan dan secara tak langsung negara menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif baik dari sistem administrasi, birokrasi tidak berbelit tetapi mudah, cepat, sederhana dan tanpa pungutan. Selain itu negara juga bisa memberikan bantuan tehnis informasi dan modal kepada rakyat yang mampu berusaha/bekerja, maka negara akan menghilangkan hal-hal yang akan menjadi penghambat roda perekonomian berjalan seperti sektor non riil, kanzul mal(penimbunan) dan praktek ribawi.

2. Jika individu itu tidak mampu, maka beban tersebut dialihkan kepada ahli warisnya.

3. Jika mereka ahli waris tidak ada begitu juga kerabatnya tidak mampu, maka beban itu beralih kepada Baitul mal yaitu negara, Rosululullah Saw bersabda 

" Aku lebih utama dibandingkan orang-orang beriman daripada diri mereka, siapa yang meninggalkan harta maka bagi keluarganya, dan siapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan keluarga, maka datanglah kepadaku, dan menjadi kewajiban ku,"(HR. Ibnu Hibban).

Sedangkan kewajiban pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan keamanan maka negara secara langsung menyediakannya secara gratis atau minim biaya, yang semuanya diambil dari harta milik negara dan dari pengelolaan sumber daya alam yang merupakan kepemilikan umum untuk kemaslahatan rakyat.

Itulah gambaran pengaturan sistem Islam dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan, semua diatur dengan ketundukan penguasa dan rakyat pada hukum syariat Islam bukan pada hukum buatan manusia yang Syarat Kepentingan, apalagi ditangan ideologi kapitalisme maka yang akan terjadi kerusakan di setiap lini kehidupan, penyelesaian hanya tambal sulam dan keberkahan tidak akan didapatkan, maka kembali kepada kehidupan Islamlah yang akan menyelamatkan kaum muslimin dari kesengsaraan dan kemiskinan yang berkepanjangan karena khilafah Islamiyyah satu-satunya institusi yang menerapkan hukum syariat pembawa rahmat bagi seluruh alam. 

Wallahu'alam bisshawab