HARGA BBM NAIK, RAKYAT MAKIN TERCEKIK

Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2024, rakyat terpaksa harus menelan pil pahit.

Diumumkan bahwa Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax (RON92) yang berlaku efektif mulai 10 Agustus 2024.

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," bunyi pengumuman Pertamina, Jumat (9/8/2024). CNBC Indonesia.com(10/08/24).

Melalui aturan ini salah satu wilayah yang terdampak kenaikan adalah DKI Jakarta dan wilayah Jawa lainnya. Disampaikan kenaikan harga Pertamax dari Rp. 12.950 per liter menjadi Rp. 13.700 per liter.

Kenaikan harga BBM ini terjadi untuk kesekian kalinya. Sehingga rakyat sudah putus harapan bahwa harga BBM ini tidak mungkin bisa turun lagi, bahkan cenderung akan terus mengalami kenaikan.

Naiknya harga BBM non subsidi merupakan buah sistem kapitalisme yang menjadikan negara hanya sebagai regulator. Konsekuensinya terjadi liberalisasi dalam pengelolaan SDA yang membuka peluang investor untuk mengelolanya. Pengelolaan demikian hanya menguntungkan para kapital dan merugikan rakyat yang sejatinya pemilik SDA tersebut. 

Saat migas dikelola pihak swasta atau perorangan maka mereka akan memperhitungkan untung dan rugi tanpa memperdulikan kepentingan umat.

Ada pepatah menyampaikan "bagaikan anak ayam mati kelaparan di lumbung sendiri" adalah benar. Karena sesungguhnya negeri kita telah dianugerahi Allah kemakmuran alam dengan sumber daya yang sangat melimpah, yang sebenarnya bisa mencukupi kebutuhan umat dengan murah bahkan bisa gratis jika dikelola dengan benar oleh negara.

Dalam sistem pemerintahan Islam, negara berperan sebagai raa’in yang akan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat dengan penerapan sistem politik dan ekonomi Islam dalam pengaturan sumber daya alam.

Dengan konsep kepemilikan Islam, tambang apapun yang jumlahnya melimpah atau menguasai hajat hidup orang banyak tergategori sebagai harta milik umum ( milkiyyah 'ammah ).

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW 

"Sungguh dia (Abyadh bin Hambal ) pernah datang kepada Rasulullah. Dia lalu meminta kepada beliau konsesi atas tambang garam. Beliau lalu memberikan konsesi tambang garam itu kepada Abyadh. Namun, tatkala Abyadh telah berlalu, seseorang di majelis tersebut berkata kepada Rasulullah SAW. 

"Tahukah Anda apa yang telah Anda berikan kepada Abyadh? Sungguh Anda telah memberi dia harta yang jumlahnya seperti air mengalir ( sangat berlimpah )."

Mendengar itu Rasullulah lalu menarik kembali pemberian konsesi atas tambang garam itu dari Abyadh."

( HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi ).

Dari hadits tersebut sangat jelas bahwa sumber daya alam, termasuk tambang migas wajib dikelola negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk layanan negara atas rakyat.

Haram bagi pihak swasta atau perorangan mengelola sumber daya alam. Supaya tidak ada monopoli kekayaan bagi segelintir orang saja, sehingga hasil alam bisa dinikmati oleh seluruh umat.

Sebagaimana firman Allah SWT :

"Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kalian." 

( QS. Hasyr ayat 7).

Negara bisa membagikan secara gratis dan boleh menjual hasil tambang migas dengan keuntungan tertentu, dengan syarat harga tersebut tidak akan memberatkan umat. Begitu pula dengan harga BBM pun harus dalam kendali negara sehingga rakyat tidak akan menderita dengan perubahan harga minyak dunia. Apalagi dengan adanya Baitul Mal maka negara bisa menjaga kestabilan harga BBM di pasar.

Begitulah saat Sistem Islam diterapkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka jaminan kesejahteraan bagi umat akan mudah didapatkan.

Wallahu a'lam bishawab