Standar Pengukuran Angka Kemiskinan di Indonesia, Sudah Relevankah dengan Kondisi Saat ini?

Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Mei 2024 , Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Dijelaskan bahwa selama 10 tahun masa Pemerintahan Presiden Jokowi, tingkat kemiskinan turun dari 11,25 persen pada 2014 menjadi 9,36 persen pada 2023 (Kompas.com, 05/07/2024).

Selaras dengan Data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022. Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang pada Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang pada September 2022. Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp582.932,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp433.906,- atau 74,44 persen dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp149.026,- atau 25,56 persen (bps.go.id)

Dari data tersebut di atas apakah sudah relevan dengan standar pengukuran kemiskinan? Dan miskin menurut siapa? Garis kemiskinan di Indonesia sudah tidak relevan lagi. Pada 2023, Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah ke atas. Menurut standar negara dengan kategori ini, seseorang dianggap miskin jika penghasilan atau pengeluarannya kurang dari $6,85 PPP per hari, atau sekitar Rp 1,2 juta per bulan berdasarkan nilai tukar per $PPP 2017 Rp 5.089 dengan inflasi 13% sejak 2017 (smeru.or.id)

Jika dilihat, standar kemiskinan di Indonesia justru lebih dekat dengan rata-rata negara berpendapatan rendah. Selain standar yang terlampau rendah, perhitungan garis kemiskinan saat ini juga tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Jika Indonesia menyesuaikan batas kemiskinan dengan standar negara berpendapatan menengah atas, data angka kemiskinan akan meningkat secara signifikan. Namun, hal ini bukan berarti kemiskinan bertambah, melainkan cara pengukurannya yang berubah. Penyesuaian ini penting untuk menggambarkan secara lebih akurat jumlah warga yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia.

Menjadi sangat penting jika ada komunikasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat agar menghindari kesalahpahaman tentang garis kemiskinan baru. Karena, tujuan utama menaikkan batas kemiskinan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kemiskinan di Indonesia. Maka, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.

 

Tentunya kebijakan pemberian bantuan sosial bukanlah solusi mengentaskan kemiskinan yang hakiki, karena hal tersebut hanyalah kebijakan tambal sulam. Belum lagi dengan kebijakan baru yang Pemerintah ambil misalnya dengan menaikkan BBM, kenaikan jenis pajak, BPJS kesehatan yang mahal, pemungutan Tapera ke depannnya yang tentunya berimplikasi kepada daya beli masyarakat yang menurun, pendapatan perusahaan/pemberi kerja menurun dan berdampak pada PHK besar-besaran yang membuat pengangguran dimana-mana. Maka kebijakan yang mesti diambil oleh pemerintah bukanlah solusi pragmatis tapi solusi sistemik.

Mungkin kita bisa melirik bagaimana sistem ekonomi Islam dengan strategi pengelolaan kepemilikan umum dapat mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan kepemilikan umum berupa sumber daya alam (SDA) termasuk tambang yang wajib dikelola oleh negara dan tidak diberikan akses kepemilikan kepada pihak asing. Dengan penghasilan dari SDA tersebut maka negara dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negara yang membutuhkan khususnya laki-laki sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga. 

Setiap pekerja dibekali pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dan memberikan bantuan modal tanpa utang berbunga agar rakyat bisa mengelola usaha dan berdikari. Hasil dari pengelolaan kepemilikan umum tersebut akan digunakan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap warga negara. Negara juga menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat seperti pendidikan gratis, kesehatan yang murah bahkan gratis dan penjaminan keamanan bagi setiap warga negara.[]