HARGA BERAS MAKIN MAHAL, PETANI UNTUNG?

Mahalnya harga beras adalah sebuah ironi bagi Indonesia sebagai negeri agraris. Bank Dunia mengungkapkan bahwa harga beras di Indonesia 20 persen lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras di pasar global. Bahkan harga beras dalam negeri menjadi harga termahal di kawasan ASEAN.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk menilai tingginya harga beras ini terjadi karena beberapa hal, seperti kebijakan pemerintah terkait pembatasan impor dan kenaikan biaya produksi hingga pengetatan tata niaga melalui non tarif. 

"Kebijakan yang mendistorsi harga ini menaikkan harga produk dan mengurangi daya saing pertanian,” ucap Carolyn dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC) 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Jumat (20/9/2024). (kompas.com)

Salah satu faktor penyebab yang paling disoroti adalah tingginya biaya produksi. Banyak petani mengeluhkan harga benih dan pupuk yang sangat mahal. Ditambah pengaturan distribusi pun diatur oleh para petani itu sendiri mengakibatkan bertambah bengkaknya biaya produksi. Tingginya biaya produksi akan mempengaruhi harga beras yang akan dijual di pasaran.

Selain itu adanya pembatasan jumlah impor beras jumlah beras yang ada, tidak sebanding dengan besarnya permintaan konsumen. Bila permintaan beras naik namun barang yang ditawarkan tidak ada, harga barang tersebut akan naik dan menjadi mahal. Apalagi banyak ritel yang menguasai bisnis beras sehingga dapat memainkan harganya.

Ironi yang lainnya adalah, tingginya harga beras tidak sebanding dengan pendapatan para petani lokal. Merangkum dari hasil Survei Pertanian Terpadu, Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari 1 dollar AS atau Rp 15.199 per hari. Sementara, pendapatan petani per tahun hanya mencapai 341 dollar AS atau Rp 5,2 juta. (kompas.com)

Sering kali barang yang dibutuhkan petani, seperti pupuk dalam proses menghasilkan beras tidak ada atau langka. Hal ini mengakibatkan para petani bisa merogoh kocek yang tidak sedikit untuk mendapatkan barang tersebut. Harga yang sangat tidak sebanding dengan pendapatan yang harusnya mengikuti daya beli petani. 

Kemudian ada rantai distribusi yang panjang dari produsen sampai ke konsumen. Ahli ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi mengatakan, "Kami menilainya dari MPP atau margin pengangkutan dan perdagangan yang dipublish oleh BPS. Untuk beras MPP-nya cukup besar, bisa bisa mencapai lebih dari 40 persen dari harga di pasar bahkan kadang-kadang lebih. (kompas.com)

Rantai distribusi yang sangat panjang ini menyebabkan harga beras di tingkat konsumen akhir itu tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan petani.

Selain itu, ditambah dengan praktik tengkulak. Praktik tengkulak beras hingga saat ini masih marak terjadi. Para tengkulak ini akan akan membeli gabah dengan harga rendah sebelum panen. Bahkan bila harga gabah naik, para petani tidak bisa berbuat banyak karena yang menikmati marjinnya bukan mereka, melainkan para tengkulak ini. Sudahlah biaya produksi tinggi, rantai distribusi yang juga memakan banyak uang, ditambah praktek tengkulak ini yang membuat daya jual petani sama sekali tidak sebanding dengan daya beli mereka. Akibatnya sampai saat ini nasib petani akan terus dan semakin terpuruk bila Negara tak segera turun tangan untuk menyelsaikannya.

Impor jelas bukan solusi pasti. Peningkatan impor beras malah akan semakin menguntungkan oligariki dan menyengsarakan petani. Para petani malah akan kembali kalah dalam daya saing harga. Sedangakan para oligarki yang hampir menguasai seluruh sektor pertanian dari hulu hingga ke hilir akan semakin bebas dan untung.

Sudah seharusnya negara berperan aktif dalam menyejahterakan para petani. Negara harus berhenti condong terhadap para pemilik modal. Regulasi yang dibuat harus kembali dipertimbangkan dan ditulis ulang agar tidak kebanyakan menguntungkan para pemilik modal daripada petani dan masyarakat

Negara memiliki peranan penting dalam menjalankan roda perekonomian. Perhatian pemerintah harus mulai serius kepada sektor pertanian. Negara memastikan distribusi subsidi tepat sasaran kepada para petani. Negara wajib menyediakan lahan untuk ketahanan pangan (beras), pupuk yang terjangkau, pengadaan alat-alat pendukung untuk pertanian yang canggih, serta pengembangan bibit unggul dan meningkatkan kemampuan petani sehingga makin ahli. Negara harus berhenti mengorbankan para petani lokal dan masyarakat demi keuntungan para oligarki. Sebab jika situasi ini terus berlanjut, efek domino yang dihasilkan bisa lebih serius. 

Bank Dunia mencatat, saat ini hanya 31 persen penduduk Indonesia yang mampu mendapatkan makanan sehat lantaran sulit membeli makanan bergizi seperti daging, telur, ikan dan sayuran. "Harga beras yang tinggi semakin mempersulit konsumen miskin di Indonesia untuk membeli makanan bergizi," ucap Carolyn. (kompas.com)

Politik Islam mewajibkan negara memenuhi kebutuhan pokok rakyat individu per individu. Pemenuhan kebutuhan pokok oleh negara ini adalah upaya mewujudkan ketahanan pangan. Oleh karena itu negara akan melakukan pengelolaan pangan secara mandiri hingga harga pangan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan pangan sangat terkait dengan kebijakan pertanahan dan ketersediaan infrastruktur.

Adapun upaya meningkatkan hasil produksi beras lainnya adalah melalui intensifikasi. Negara menyerahkan kepada masyarakat untuk mengadopsi teknologi dari manapun yang mampu memberikan hasil produksi yang lebih baik dari sebelumnya. Negara akan meningkatkan kemampuan petani agar makin ahli dalam bertani. Lebih dari itu negara akan mengembangkan bibit unggul untuk para petani. Yang paling penting adalah negara membangun infrastruktur yang mendukung pertanian. 

Negara akan menyediakan berbagai prasarana jalan, sarana tranportasi, pasar yang sehat dan layak dan sebagainya. Hal ini akan memudahkan petani mendistribusikan hasil pertaniannya kepada konsumen. Negara tidak akan menyerahkan seluruh pengurusan pertanian kepada pihak swasta. Negara Islam akan membuat kebijakan yang akan menjamin terciptanya harga yang wajar berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran. Khilafah akan mencegah terjadinya berbagai penipuan yang sering terjadi dalam perdagangan, baik oleh penjual maupun pembeli. Berbagai mekanisme tersebut akan menjamin harga bahan pokok, termasuk beras, murah, petani sejahtera, dan negara yang tidak bergantung pada impor. 

Wallahu'alam bishowab