Miris, Di Sistem Kapitalis Marak Terjadi Perdagangan Orang

Dalam agenda memperingati Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia pada 30 Juli 2023 lalu, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) meluncurkan kertas laporan dengan tajuk “Menjadi Korban Berulang Kali, Mengungkap Realita Lemahnya Penegakan Hukum Kasus Perdagangan Orang di Indonesia.” Dan pada 2024 kembali terjadi kasus TPPO.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono mengaku kaget dan sedih atas terungkapnya jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menyekap 11 warga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat di Myawaddy, Myanmar. (Sulsel.inilah.com, 15/9/2024)

Menurutnya, kejadian semacam ini terus berulang. Ia meyakini situasi ini diakibatkan dari kurang gencarnya edukasi yang dilakukan pemerintah. Harus ada penjelasan dari pemerintah, baik kepada keluarga ataupun masyarakat umum, bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini, tipuan-tipuan, rayuan-rayuan pekerjaan dengan gaji besar, dolar di luar negeri, itu semua ternyata adalah palsu yang menjerat para warga kita, hingga menyulitkan semua orang ketika mereka terjerat di dalam permasalahan ini.

Ketua DPC Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sukabumi Jejen Nurjanah mengatakan jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menyekap 11 warga Kabupaten Sukabumi, Jabar di Myawaddy, Myanmar meminta tebusan Rp550 juta untuk membebaskan korban. (Tirto.id, 15/9/2024)

Besarnya permintaan tebusan itu alasannya untuk membayar denda dan penyeberangan 11 warga Kabupaten Sukabumi dari Thailand ke Myanmar. Adapun perusahaan yang memperkerjakan para korban bergerak di aktivitas daring ilegal salah satunya penipuan daring. Kemendikbud

SBMI telah berkoordinasi dengan Kemenlu RI mengenai kasus TPPO itu, terkait adanya permintaan tebusan, pihaknya menyebut hal itu merupakan bentuk pemerasan.

Sungguh miris di sistem kapitalis marak terjadi perdagangan orang. Inilah bukti sistem ini rusak. Manusia menghalalkan segala cara demi mendapat keuntungan semata. Berbeda dengan sistem Islam.

Penerapan strategi politik ekonomi Islam akan menjamin kesejahteraan rakyat orang per orang. Kesejahteraan akan mencegah terjadinya TPPO. Pendidikan yang berbasis akidah Islam juga akan mencetak individu yang bertakwa, yang mencegah untuk melakukan kejahatan. Dukungan sistem hukum dan politik luar negeri oleh negara yang menerapkan Islam pun akan efektif dalam mencegah terjadinya TPPO. 

Wallahu a'lam bish-showab.