Zaken Kabinet Gemuk: Solusi atau Masalah bagi Rakyat Indonesia?

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa kabinet gemuk yang direncanakan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran dengan menambah kementerian baru diharapkan lebih efektif karena fokus dari masing-masing kementerian akan lebih terpusat.

"Harapannya justru bisa lebih efektif karena fokus kementerian akan terpusat pada bidang masing-masing," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa.

Dalam beberapa waktu terakhir, tema mengenai pembentukan kementerian yang semakin banyak di pemerintahan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Wacana yang beredar menyebutkan bahwa kabinet yang akan mendampingi pemerintahan Prabowo-Gibran kemungkinan akan terdiri dari 44 kementerian, bertambah dari sebelumnya yang hanya berjumlah 34 kementerian.

Direktur Riset & Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu berpendapat bahwa 44 posisi menteri tersebut perlu diisi oleh para profesional agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengelolaan kementerian. Selain itu, tokoh dari partai politik juga layak dipertimbangkan menjadi menteri, asalkan memiliki pengalaman profesional yang relevan dengan kementerian yang akan mereka pimpin.

Pengamat kebijakan publik, Dr. Riyan, M.Ag., menilai bahwa rencana kabinet yang diusung oleh Prabowo hanyalah sebuah gimik. “Ini sebenarnya hanyalah sebuah gimik. Narasi yang terlihat mewah, tetapi kenyataannya Prabowo mendapatkan dukungan dari banyak partai,” ujarnya dalam program *Kabar Petang* yang bertajuk “Kabinet Zaken Hanya Gimik?” pada Sabtu (21/9/2024) di kanal Khilafah News. Menurutnya, dengan dukungan dari banyak partai, kecil kemungkinan Prabowo tidak mengakomodir kepentingan partai-partai tersebut.

Dr. Riyan menambahkan, meski konsep kabinet zaken menekankan profesionalisme, politik praktis tidak bisa diabaikan. Ia menyebutkan bahwa kemenangan Prabowo-Gibran yang didukung oleh sekitar 58% partai politik membuka ruang bagi partai-partai tersebut untuk mendapatkan kompensasi. Terlebih, setelah DPR mengesahkan perubahan pada UU Kementerian Negara, presiden terpilih memiliki kebebasan lebih besar dalam menentukan jumlah kementerian yang dibutuhkan, tidak lagi terbatas pada 34 kementerian.

Banyak kalangan mempertanyakan efektivitas dan efisiensi dari kebijakan ini, terutama dalam konteks kesejahteraan rakyat. Dengan bertambahnya jumlah kementerian, otomatis akan ada peningkatan anggaran untuk gaji para menteri dan stafnya, yang pada gilirannya bisa berujung pada peningkatan utang negara dan pajak. 

Penambahan kementerian dalam pemerintahan sering kali membawa serta kebutuhan anggaran yang lebih besar. Hal ini dapat mengakibatkan tekanan yang signifikan pada anggaran negara. Jika pengelolaan anggaran tidak dilakukan dengan baik, risiko utang negara akan meningkat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa utang yang berlebihan dapat menimbulkan masalah jangka panjang bagi perekonomian negara.

Pentingnya pengelolaan anggaran yang bijaksana tidak dapat diabaikan. Dalam Islam, ada penekanan kuat terhadap penghindaran utang yang berlebihan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik harta adalah harta yang dapat menghindarkan kita dari utang." (HR. Ahmad).

Hal ini mengisyaratkan bahwa keberlanjutan keuangan negara harus menjadi prioritas utama. Pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif akan membantu mencegah beban utang yang berat dan memastikan bahwa anggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat.

Belum lagi dengan bertambahnya jumlah kementerian, kemungkinan terjadinya tumpang tindih tugas dan tanggung jawab juga meningkat. Ketidakjelasan dalam jobdesk dapat menciptakan kebingungan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Situasi ini bisa menjadi celah bagi praktik korupsi, yang merugikan masyarakat.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari).

Dalam sistem Khilafah, tanggung jawab penuh terhadap amanah kepemimpinan diletakkan pada khalifah. Khalifah diharapkan untuk memilih pejabat yang kompeten dan memiliki integritas tinggi. Memastikan bahwa setiap pejabat memiliki tanggung jawab yang jelas dapat membantu meminimalkan ruang untuk praktik korupsi. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel agar setiap kebijakan dapat dijalankan dengan baik dan tidak disalahgunakan.

Khilafah memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan dengan sistem pemerintahan demokrasi. "Pertimbangan terhadap struktur jabatan yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan terlaksananya pengelolaan urusan rakyat. Secara otomatis, beban keuangan akan mengikuti hal ini.

Sejatinya jumlah pejabat dalam struktur pemerintahan akan selalu sebanding dengan beban keuangan negara, terutama terkait gaji pejabat yang diangkat beserta stafnya. Jika masalah-masalah rakyat bisa ditangani dengan struktur yang lebih efisien, mengapa harus diperbesar?

Begitu juga dengan kepala negara (khalifah) memiliki tanggung jawab penuh atas seluruh urusan rakyat. Jika seorang pemimpin mampu menangani sendiri segala urusan rakyatnya, maka sebaiknya ia melakukannya tanpa perlu mengangkat pembantu.

Solusi dalam sistem Islam Kaffah adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut:

1. Penyederhanaan Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan sebaiknya disederhanakan dengan menggabungkan kementerian yang memiliki tugas dan fungsi serupa. Hal ini tidak hanya mengurangi beban anggaran, tetapi juga menghindari tumpang tindih kebijakan.

2. Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab

Setiap kementerian harus memiliki job desk yang jelas dan tegas. Ini penting agar setiap pejabat memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga pengambilan keputusan bisa berjalan lancar dan efektif.

3. Akuntabilitas dan Transparansi

Penerapan sistem akuntabilitas yang ketat sangat penting dalam setiap kebijakan pemerintah. Setiap tindakan pejabat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada khalifah dan rakyat. Hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

4. Memprioritaskan Kepentingan Rakyat

Kebijakan pemerintah harus selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta mendengarkan aspirasi mereka.

5. Pendidikan dan Pelatihan untuk Pejabat

Pendidikan dan pelatihan bagi para pejabat sangat penting agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meminimalkan risiko korupsi.

Namun, syariat memperbolehkan pemimpin negara untuk mengangkat orang-orang yang dianggap mampu dan dipercaya dalam mengurus rakyat. Sehingga, pengangkatan pejabat hanya boleh dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam menjalankan tanggung jawab, bukan karena balas jasa atau kepentingan transaksional. 

Wallahu a'lam bishawab