-->

Benarkah Kinerja Pemerintah Memuaskan?

Oleh : Fatimah Abdul (Aktivis Muslimah)

Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana sangat menghargai hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dengan pencapaian angka 75%. Hasil ini (menurut Yusuf Permana) merefleksikan dukungan serta kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan Presiden Jokowi melalui kebijakan-kebijakan yang diimplementasikannya selama 1 dekade menjabat. Namun, tunggu dulu! Apakah pernyataan terkait kepuasaan kinerja pemerintahan ini didukung oleh fakta-fakta yang ada di lapangan? Benarkah masyarakat benar-benar puas dengan pelayanan yang diberikan kepada mereka dan sudahkah menyejahterakan? Ataukah jangan-jangan hasil survei ini merupakan rekayasa dan pencitraan belaka?

Jika kita amati, kondisi rakyat saat ini benar-benar sangat memprihatinkan. Mulai dari kondisi anak-anak mudanya yang terjerat pergaulan bebas hingga hamil di luar nikah, aborsi bahkan pelecehan seksual dan pembunuhan yang biasanya terjadi secara berantai. Banyaknya kasus KDRT, riba dan jeratan hutang pinjol yang berakhir dengan tindakan bunuh diri. Ujung dari masalah ini tentu karena kondisi ekonomi yang buruk. Kebutuhan hidup mahal dengan tingginya berbagai tagihan. Tagihan listrik, air, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan dan tagihan pajak yang lainnya. Dari sektor pendidikan, uang kuliah yang baru saja dinaikkan secara ugal-ugalan. Sektor kesehatan dengan BPJS yang rumit.
Belum lagi kondisi pertanian kita yang buruk. Petani susah mendapatkan pupuk dan harga hasil panen yang murah membuat para petani putus asa. Headline liputan6.com yang diunggah pada bulan Oktober tahun dengan judul "Produktivitas Padi Indonesia Kalah dari Vietnam, Kementan: Harus Belajar ke Negara Tetangga",  tentulah membuat kita heran. Bagaimana bisa Indonesia yang memiliki lahan pertanian luas dan subur kalah produktivitasnya? Apa saja kerja para menteri selama ini sehingga slogan swasembada pangan pun akhirnya hanya menjadi angan-angan.

Hutang negara kita pun juga tidak sedikit. Sebenarnya ini sangat berbahaya, namun karena muncul berbagai pernyataan dari penguasa yang menyatakan bahwa hutang kita masih dalam batas aman sehingga sikap mereka pun terkesan "slow" saja. 

Bagaimana dengan IKN? Hingga saat ini penguasa masih kukuh mengatakan bahwa pembangunan Ibu kota baru adalah keinginan seluruh rakyat Indonesia. Padahal banyak sekali yang mengkritik pembangunan IKN mulai dari tokoh nasional hingga para netizen. Masalah pembebasan lahan yang sarat dengan konflik juga aturan kepemilikan lahan HGU bagi investor dengan jangka waktu 190 tahun.

Pencitraan yang dibangun untuk memoles kebijakan-kebijakan yang buruk sungguh sangat mengesankan. Kebijakan pemerintah saat ini banyak sekali yang berpihak pada
oligarki, bukan pada rakyat sendiri. Sebut saja kebijakan kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% dan akan kembali naik 12% pada awal januari 2025. Adanya pembatasan subsidi BBM dan lain sebagainya.

Adapun masalah pengelolaan tambang, jangan tanya lagi. Tambang emas di Papua merupakan kenyataan pahit yang susah untuk ditelan. Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengambil kembali tambang emas tersebut? Tambang batu bara yang ada di Nusantara ini siapa saja yang menguasai? Silahkan browsing sendiri! 
Inilah bobroknya sistem negara Demokrasi yang dipakai saat ini. Sama sekali tidak membela kepentingan rakyat namun hanya membela kepentingan Oligarki, pribadi dan golongan saja. Hal ini disebabkan aturan Allah SWT tidak dipakai untuk mengatur kehidupan manusia dan negara, sehingga penghidupan umat manusia menjadi sulit dan sempit karenanya.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِ نَّ لَـهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى

"Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta.""
(QS. Ta-Ha 20: Ayat 124)

Terkait media-media mainstream yang saat ini tengah mengabarkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah cukup tinggi yaitu 75%. Lalu apa pendapatmu tentang survei ini? benarkah rakyat sudah merasa benar-benar puas? Apakah rakyat sudah dilayani dengan baik dan merasakan kesejahteraan? 
Wallahu'alam bishawab. []