Benarkah Petani untung dengan Harga Beras Melambung?

Masyarakat Indonesia masih dibuat bingung dengan harga beras yang dinilai melonjak dibandingkan negara lain. Biaya produksi beras di dalam negeri memang telah meningkat. Hal ini penting untuk memastikan petani juga mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil pertanian mereka.

Pada kenyataannya, harga beras yang semakin tinggi justru lebih sering menjadi beban bagi masyarakat luas dan tidak serta-merta membuat petani sejahtera.

Salah satu alasan utama melonjaknya harga beras adalah tingginya biaya produksi yang harus ditanggung oleh petani. Dari bibit hingga pupuk, semua harga kebutuhan pertanian kian melonjak. Lebih buruk lagi, sektor pertanian saat ini dikuasai oleh oligarki dari hulu ke hilir. Para petani, khususnya yang bermodal kecil, harus berjuang mandiri tanpa bantuan signifikan dari negara.

Para petani semakin terpinggirkan dalam rantai pasok pangan yang mereka sendiri hasilkan. Para petani berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri meskipun harga beras melonjak.

Sedangkan negri ini tengah menerapkan kebijakan pembatasan impor beras demi menjaga ketersediaan beras lokal. Namun, pembatasan ini malah membuat pasokan beras semakin terbatas, yang kemudian mendorong harga beras makin mahal. Situasi ini diperparah dengan dominasi ritel-ritel besar yang menguasai bisnis distribusi beras, memungkinkan mereka untuk memainkan harga sesuai keinginan demi keuntungan maksimal, tanpa memikirkan kesejahteraan petani.

Lebih mencengangkan lagi situasi ini justru membuka peluang bagi oligarki untuk terus meraup keuntungan. Ketika harga beras dalam negeri melonjak, desakan untuk membuka kembali keran impor beras kian kuat. Jika ini terjadi, oligarki yang menguasai sektor pangan akan kembali diuntungkan, sementara petani lokal yang sudah terbebani oleh biaya produksi tinggi akan semakin menderita karena kalah bersaing dengan beras impor.

Serentetan kejadian dzalim ini akibat dari penerapan sistem kapitalisme. Di dalam sistem ini, negara hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, lebih banyak berpihak kepada kepentingan segelintir oligarki dibandingkan kesejahteraan petani. Negara, alih-alih melindungi sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ketahanan pangan, justru membiarkan sektor ini dikuasai oleh mereka yang memiliki modal besar

Harusnya negara mengambil peran aktif dalam memastikan ketahanan dan kedaulatan pangan. Solusi yang harus dilakukan antara lain:

1. Memberikan lahan bagi petani untuk produksi pangan, terutama beras, yang menjadi makanan pokok.

2. Menyediakan dan menyiapkan pupuk yang bagus dan murah serta alat-alat pertanian yang canggih untuk meningkatkan produktivitas.

3. Mengembangkan bibit unggul dan memberikan pelatihan agar petani semakin ahli dalam memaksimalkan hasil panen

Dalam sistem Islam, ketahanan dan kedaulatan pangan adalah salah satu basis utama pertahanan negara dan alat untuk menyejahterakan rakyat. Negara Islam akan memastikan setiap upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan berjalan sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Negara tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pelindung dan pengelola utama sumber daya alam. Dengan penerapan Islam kaffah, seluruh sektor akan bekerja sinergis untuk mewujudkan kesejahteraan, termasuk dalam menjaga kedaulatan pangan.

Oleh karena itu selama sistem yang diterapkan bukanlah sistem Islam maka petani belum bisa sejahtera sehingga Negara harus mengambil langkah nyata untuk memastikan bahwa kesejahteraan petani dan konsumsi masyarakat dapat terjaga dengan baik dengan menerapkan sistem Islam kaffah.

Wallahua’lam bish shawab