BENARKAH RAKYAT PUAS AKAN KINERJA PEMERINTAH?

Menjelang berakhirnya masa jabatan beliau, Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini dihujani dengan banyaknya kritikan pedas oleh masyarakat Indonesia yang menyoroti kinerjanya selama menjabat. Masyarakat merasa kecewa dan tidak puas terhadap kinerjanya selama menjabat menjadi presiden Republik Indonesia. Akan tetapi dari hasil survei indikator politik Indonesia justru menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden Joko Widodo mencapai 75 persen di akhir masa jabatannya (nasional.tempo.co, 04/10/2024). Hal ini menunjukkan bahwa hasil survei ini menurut mereka mencerminkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya dan hasil dari kebijakan-kebijakan yang sudah diimplementasikannya.

Tingginya hasil survei tersebut juga telah menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka saat ini sudah memperlihatkan hasilnya, sehingga masyarakat dianggap telah merasakan manfaat dari hasil kebijakan-kebijakan tersebut. Pemerintah berfikir bahwa segala bentuk inovasi dan tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Namun pada akhirnya hasil survei tersebut terbantahkan dengan hasil survei yang lain yang menunjukkan bahwa buruknya pemberantasan korupsi di Indonesia di era pemerintahannya. Bahkan tak jarang para responden yang mengikuti survei tersebut memberikan penilaian buruk sekali terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jika melihat dari hasil survei, ternyata pemerintah dinilai oleh masyarakat indonesia memiliki kinerja yang baik dalam mengurus rakyatnya terutama pada kepemimpinan presiden Joko Widodo. Perlu diketahui juga bahwasannya hasil survei tersebut ternyata hanyalah pencitraan semata, karena dibuktikan dengan kondisi riil masyarakat yang ada di lapangan tidaklah demikian. Masyarakat secara umum terutama kalangan menengah ke bawah lebih banyak dirugikan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang menyengsarakan dan tidak berpihak kepada mereka.

Negara sejatinya masih menghadapi banyak persoalan di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi pemerintah selalu berusaha menutupi semua itu dan selalu berusaha mengelabui rakyatnya. Faktanya ada banyak kebijakan yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap oligarki atau para pengusaha, bukan kepada rakyatnya sendiri. Misalnya seperti naiknya PPN, pembatasan subsidi BBM, dan masih banyak lagi yang lainnya, semuanya menunjukkan bahwa kebijakan yang ada tidak mementingkan rakyat.

Islam adalah agama yang sempurna, yang mampu menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Begitu juga dalam sistem pemerintahan, maka Islam akan menjadikan sebuah negara sebagai pengurus atas segala urusan rakyatnya dalam berbagai aspek kehidupan. Negara juga memiliki aparatur yang handal, profesional dan pastinya amanah dalam melaksanakan tugas serta beriman. Maka aparat yang semacam ini pastinya dihasilkan dari penerapan sistem pendidikan yang berdasarkan pada aqidah Islam, dan sistem yang lainnya juga harus berdasarkan pada sistem Islam. Sehingga negara tersebut pastinya akan berjalan sesuai dengan aturan-aturan Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

Pastinya Islam juga melarang segala bentuk pencitraan dan menjunjung tinggi segala bentuk kejujuran. Adanya pertanggungjawaban kepada Allah akan menjadikan penunaian semua bentuk amanah atas orang-orang yang duduk di pemerintahan dengan sebaik- baiknya dan secara profesional dilaksanakan. 

Wallahu a’lam bishshowaf.