Harga Beras Naik, Benarkah Menguntungkan Petani?

Kenaikan harga beras dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Di satu sisi, harga beras yang tinggi tentunya memberatkan konsumen, terutama kalangan menengah ke bawah. Namun, di sisi lain, timbul anggapan bahwa petani bisa mendapatkan keuntungan dari lonjakan harga ini. Apakah benar demikian?

Meskipun harga beras melonjak, kenyataannya petani kecil tidak serta-merta merasakan dampak positifnya. Pasalnya, tata niaga beras di Indonesia sangat panjang dan melibatkan banyak pihak sebelum beras sampai ke tangan konsumen. Setiap pelaku yang terlibat dalam rantai distribusi mengambil keuntungan, yang pada akhirnya membuat harga di pasar jauh lebih tinggi daripada harga yang diterima oleh petani. Pedagang besar bahkan dapat mengendalikan harga meskipun pasokan melimpah.

Alih-alih menguntungkan, petani justru seringkali berada dalam posisi yang dirugikan. Mereka menghadapi berbagai tantangan seperti biaya produksi yang tinggi, mulai dari benih, pupuk, hingga sewa lahan. Selain itu, alih fungsi lahan yang semakin marak juga mengurangi luas lahan pertanian, memaksa petani berkompetisi dengan lahan industri dan perumahan. Dengan kondisi ini, kenaikan harga beras di pasar tidak selalu berarti petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Dalam konteks ekonomi kapitalis, harga komoditas seperti beras sangat dipengaruhi oleh hukum pasar. Ketika pasokan beras menurun atau terjadi gangguan distribusi, harga otomatis melonjak, namun pihak yang paling diuntungkan biasanya bukanlah petani, melainkan pedagang besar dan spekulan. Pemerintah sering kali memberikan solusi sementara, seperti operasi pasar dan impor beras, yang tidak menyelesaikan akar masalah. Langkah-langkah ini mungkin meredakan gejolak harga dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, masalah ketahanan pangan tetap menjadi tantangan besar.

Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dalam mengelola pangan dan kesejahteraan petani. Dalam pandangan Islam, pemimpin (khalifah) bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan seluruh kebutuhan pokok rakyat, termasuk pangan, terpenuhi dengan mudah, murah, dan berkualitas. Rasulullah SAW bersabda, “Imam adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR. Ahmad dan Bukhari). Dengan landasan ini, pemerintahan Islam akan menghindari praktik spekulasi harga dan monopoli oleh pedagang besar.

Islam juga mendorong kebijakan yang fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan distribusi dalam Islam dipangkas secara efisien untuk meminimalkan biaya, dengan mengurangi peran perantara yang sering kali memperbesar harga tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan. Selain itu, negara akan mendorong kebijakan ekstensifikasi pertanian, dengan melindungi dan menyediakan lahan pertanian yang memadai, serta memberikan subsidi kepada petani untuk benih, pupuk, dan teknologi pertanian.

Dalam sistem Islam, distribusi pangan yang adil dan perlindungan bagi petani merupakan prioritas utama. Pemerintah tidak hanya memfokuskan pada produksi pangan, tetapi juga pada teknologi dan penelitian untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Dengan mengadopsi kebijakan intensifikasi melalui riset dan inovasi, negara dapat memastikan bahwa pangan tersedia dalam jumlah yang mencukupi dan dengan harga yang stabil.

Lebih penting lagi, Islam melarang kebijakan yang memberatkan masyarakat dengan pajak atau pengenaan harga yang tidak adil. Sistem Islam menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen, di mana petani bisa mendapatkan keuntungan yang layak tanpa membebani konsumen dengan harga yang terlalu tinggi.

Kenaikan harga beras di Indonesia bukanlah fenomena yang secara otomatis menguntungkan petani. Tata niaga yang panjang, kendali pedagang besar, serta berbagai tantangan dalam produksi pertanian membuat petani seringkali tidak mendapatkan manfaat dari harga yang lebih tinggi. Islam memberikan solusi atas masalah ini dengan menerapkan kebijakan yang lebih adil dan efisien, di mana distribusi pangan diatur dengan baik dan petani mendapatkan dukungan yang memadai untuk meningkatkan produktivitas. Dengan pendekatan ini, kesejahteraan petani dan stabilitas harga pangan dapat terwujud, menciptakan sistem yang lebih adil bagi seluruh masyarakat.

Wallahu a'lam