-->

Jadi Pemimpin Dalam Sistem Demokrasi, Gak Bahaya Ta?


Oleh: Rini Yulianti 

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih ke-8 masa bakti 2024-2029, Minggu (20/10/2024) telah resmi dilantik dengan mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR RI (Kompas.com, 20/10/2024).

Presiden terpilih, Prabowo Subianto juga telah membentuk kabinet dan menamakannya Kabinet Merah Putih, yang terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri. Ia juga melantik 5 Kepala Badan Khusus dan 6 wakilnya, serta 7 Penasihat Khusus Presiden dan 7 Utusan Khusus Presiden. Komposisi susunan kabinet ini dinilai sebagai susunan kabinet paling gendut sejak Orde Baru hingga Reformasi (bbc.com, 25/10/2024).

Dalam susunan menteri kabinet Merah Putih memunculkan berbagai polemik, diantaranya adalah menteri yang ditunjuk pernah menjadi tersangka kasus korupsi, penggunaan kop surat dan stempel resmi kementerian untuk keperluan pribadi, dugaan pelanggaran Undang-Undang TNI terkait penunjukan prajurit TNI aktif dalam susunan kementerian hingga permintaan anggaran yang jumlahnya tidak masuk akal.
Melihat adanya beberapa menteri yang terlibat kasus-kasus tersebut, menunjukkan adanya banyak kepentingan yang dibawa oleh masing-masing individu ataupun partai politik. 
Hal ini, tidak bisa dipungkiri, berasal dari sistem demokrasi yang pragmatis dan transaksional, yang hanya akan menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu.

Dalam pidatonya Prabowo mengatakan akan mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia diatas segala kepentingan. Ia juga bertekad untuk memberantas segala kebocoran-kebocoran anggaran negara dan korupsi dengan memperbaiki sistem dan penegakan hukum yang tegas, serta merencanakan Indonesia menjadi negara yang swasembada pangan dan swasembada energi. 

Banyak aspek lainnya yang dibahas dalam pidato Parabowo kemarin. Sayangnya, dalam pidatonya tidak membahas secara spesifik biang permasalahan negeri ini yaitu masalah kekuatan oligarki kapitalis. 

Aspek lain yang tidak kalah penting, yang tidak disebutkan dalam pidato Prabowo adalah mengenai beratnya pertanggungjawaban sebagai pemimpin kelak di akhirat dihadapan Allah swt.

Dalam Islam, seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah swt. Kekuasaan akan menjadi kehinaan dan penyesalan bagi yang melalaikan. Kewajiban penguasa di dalam Islam adalah mengurus rakyat, bukan untuk mencari keuntungan untuk dirinya ataupun untuk golongannya. 
Fungsi kekuasaan dalam Islam, adalah untuk menegakkan agama Islam dan mengurus berbagai urusan kepentingan masyarakat. 

Ketika Rasulullah saw. memimpin Daulah Islam di Madinah, kekuasaan beliau benar-benar diorientasikan untuk menegakkan Islam dan mendakwahkan Islam keseluruh penjuru dunia. Dengan Islam seluruh warga negara diurus dengan baik.
Karena itu dalam Islam, pemimpin haruslah orang yang adil dan amanah. Serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Bukan karena faktor adanya kepentingan atau kedekatan individu maupun golongan tertentu. 

Allah swt. Telah berfirman:
“Sungguh Allah menyuruh kalian meyerahkan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah itu” 
(TQS an-Nisaa’ [4]:58)

Karakter dan moralitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kejujuran. Karena dengan kejujuran akan menghasilkan kebaikan. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya sistem pemerintahan yang berlandaskan aqidah dan syariah Islam untuk menjalankan kekuasaan.

Amanah kepemimpinan merupakan sesuatu yang sangat menakutkan dalam Islam. Selain bertanggungjawab kepada rakyat di dunia, seorang pemimpin juga harus bertanggungjawab atas kepemimpinannya di hadapan Allah swt saat hari Perhitungan. Oleh karena itu, dalam Islam, seorang pemimpin haruslah yang memiliki ketakutan kepada Allah swt. Sehingga dalam menjalankan amanah kepemimpinan akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. 

Rasulullah bersabda: 
“Seorang imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus” 
(HR al-Bukhari dan Muslim)

Begitu beratnya pertanggungjawaban seorang pemimpin dalam Islam, sehingga bisa kita pastikan bahwa tidak akan ada seorang pemimpinpun yang akan menyalahgunakan kekuasaan, karena ketakutannya kepada Allah swt. 

Bagaimana dengan pemimpin di negeri kita saat ini?

Wallahu'alam bishshawwab.