KABINET BARU, AKANKAH MEMUNCULKAN PERUBAHAN BARU?

Dilansir dari pontianakpost.jawapost.com, HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Kalimantan Barat menyambut optimis terhadap susunan kabinet kementrian baru dibawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. 

HIPMI Kalbar lewat Sekretarisnya, Sudirman, menyatakan optimis susunan kabinet baru ini akan membawa perubahan dan kemajuan ekonomi di Indonesia, khususnya Kalbar. 

(pontianakpost.jawapost.com, 21/10/2024)

Pernyataan HIPMI Kalbar ini tidaklah mengherankan. Bahkan, sebagian besar masyarakat Kalbar juga sangat berharap kabinet yang baru saja dilantik ini akan membawa perubahan ditengah-tengah masyarakat. Apalagi terdapat salah satu menteri dalam kabinet ini yang statusnya adalah putera daerah Kalbar, maka masyarakat Kalbar sudah tentu menaruh harapan besar akan adanya perubahan. 

Kita ketahui bersama, Indonesia sudah 79 tahun merdeka dan sudah beberapa kali berganti kepemimpinan. Namun, dalam rentang sejarahnya, dapat kita saksikan, betapa makin hari nasib rakyat bukan mengalami perbaikan, justru semakin susah, dan beban rakyat terus bertambah. 

Harga-harga barang semakin menjulang tinggi, BBM terus mengalami kenaikan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, terus membebani rakyat. Disisi lain, pungutan pajak kepada rakyat semakin hari semakin menyesakkan dada.

Apalagi jika kita lihat, susunan Kabinet Merah Putih ini sangat boros, dengan jumlah menteri dan wakil menteri sebanyak 109 orang. Kabinet gemuk ini sudah tentu akan membuat anggaran negara semakin membengkak. Sedangkan kinerjanya belum tentu akan berdampak signifikan kepada rakyat.

Jika kita cermati, susunan kabinet baru ini pun berupaya merangkul semua partai atau kelompok mayoritas tertentu, sebagai upaya untuk membungkam berbagai konflik dan protes, serta sikap kritis mereka, bukan berdasarkan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas negara.

Maka, jika rakyat berharap pada kabinet baru ini, tentu nantinya akan jatuh pada kekevewaan berulang. Kabinet baru yang diharapkan sebagai angin segar kearah perubahan baru, justru akan menimbulkan kebohongan dan penindasan baru bagi rakyat.

Kabinet baru ini pun pasti tak ubahnya kabinet-kabinet sebelumnya, yang akan mengakomodir seluruh kepentingan oligarki dan para kapitalis. Proyek-proyek strategis nasional pun tak akan luput memberikan karpet merah kepada para pemilik modal dengan dalih investasi untuk membangun negeri. Maka sudah pasti rakyat akan semakin dibebani, baik itu lewat utang luar negeri, atau maupun kenaikan pajak yang tak henti.

Namun ini tak mengherankan, karena karena sistem yang diterapkan negeri ini masih sama. Masih dalam sistem kapitalisme demokrasi, dimana aturan bernegara bisa dibuat oleh pekangku jabatan sekehendak hati. Maka sudah pasti, mereka akan membuat aturan-aturan yang akan memuluskan jalannya para oligarki sebagai bentuk balas budi. Dan rakyat hanya bisa gigit jari.

Sistem kapitalisme demokrasi ini sangat bertolak belakang dengan sistem islam. Sistem islam atau dikenal dengan nama khilafah, menjadikan akidah islam sebagai dasar bernegara. Aturan-aturan yang dipakai dalam menjalankan negara bukanlah dari buah pemikiran manusia, melainkan merujuk kepada aturan Allah sang pencipta alam semesta.

Dalam islam, amanah kepemimpinan itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan, bukan sesuatu yang justru menjadi incaran seperti saat ini. Karena, seorang pemimpin dalam islam faham, selain mereka harus bertanggung jawab kepada rakyat di kehidupan dunia, mereka juga harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kelak di akhirat di hadapan Allah Ta'ala. 

Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW: “Sungguh kalian akan berambisi terhadap kekuasaan, padahal kekuasaan itu bisa berubah menjadi penyesalan pada Hari Kiamat kelak.” (HR. Bukhari)

Dan dalam islam, tak cukup hanya pemimpinnya yang amanah dan bertakwa, namun dengan apa ia memimpin, itu juga menjadi perhatian yang penting. Karena kepemimpinan dan pemimpin itu adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan.

Hal ini bisa kita bisa cermati dari kondisi negeri ini. Maka, siapapun yang menjadi pemimpin, jika ia mempimpin tidak dengan aturan dan syariat Allah SWT, jangan harap akan membawa perubahan dan kesejahteraan bagi rakyat. Justru rakyat akan makin sengsara.

Maka, sudah selayaknya rakyat tak lagi menggantungkan harapan kepada kabinet baru dibawah sistem kehidupan kapitalisme demokrasi saat ini, dan beralih kepada penerapan syariat islam dibawah naungan khilafah, jika menginginkan keberkahan dan kesejahteraan dalam kehidupannya.