MAKAN BERGIZI GRATIS, SIAPA YANG DIUNTUNGKAN?

Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan yang diusung oleh Presiden Prabowo-Gibran. Tujuan dari MBG ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrsisi anak-anak Indonesia. Apabila nutrisi terpenuhi, kemampuan intelektual individu anak akan mencapai potensi yang maksimal.

Selain itu, program MBG ini juga diharapkan mampu menaikan taraf kesejahteraan tenaga kerja lokal. Satuan pelayanan yang akan diadakan akan mengutamakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja. Begitulah yang diharapkan dari program MBG ini. Namun apakah benar demikian?

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari. Menurut dia, program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo-Gibran tersebut akan menjangkau 82,9 juta penerima dan menghabiskan anggaran Rp 400 triliun bila diimplementasikan secara penuh.

“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp 1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM (sumber daya manusia) masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, kurang lebih Rp 800 miliar setiap hari,” kata Dadan usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024 _(tempo)_

Dadan juga menyatakan program MBG dapat menyerap 1,5 juta tenaga kerja yang bakal bertugas di satuan pelayanan. Satuan pelayanan ini disamping memasak, juga akan bertugas dalam mengelola lahan pertanian, pembelian, hingga pengelolaan bahan pangan. Dia menuturkan pekerja dalam satuan pelayanan akan lebih melibatkan masyarakat dan juga petani lokal. 

Dia menuturkan, skema serapan tenaga kerja itu sejalan dengan usulan peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian yang menyatakan bahwa program unggulan Prabowo-Gibran tersebut harus dirancang untuk menciptakan efek berganda yang substansial dalam perekonomian. 

Menurutnya, prioritas utama dari program Makan Bergizi Gratis adalah menciptakan backward linkage atau keterkaitan untuk membentuk dan menguatkan rantai pasok lokal dengan melibatkan petani lokal, peternak lokal, nelayan lokal, usaha kecil dan menengah (UKM), serta koperasi desa.

Namun Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Handayana, kembali menuturkan akan membolehkan pihak swasta untuk ikut terlibat dalam program ini. Beliau bilang hal ini dapat dimaklumkan karena program MBG termasuk program besar yang perlu melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, diharapkan para swasta pun bisa ikut andil dalam pelaksanaan program ini. Nampaknya program MBG yang sebelumnya dikatakan akan melibatkan dan mengutamakan pengusaha lokal nyatanya hanya janji manis belaka.

Program MBG mungkin terlihat mengedepankan kesejahteraan rakyat. Klaim generasi sehat yang digembor-gemborkan para pendukung program ini nyatanya hanya topeng untuk kepentingan korporat besar. Keterlibatan tenaga kerja lokal untuk satuan pelayanan kemungkinan hanya dijadikan tenaga buruh yang upahnya sudah diatur oleh kapitalisme. Yang tentu saja tidak pernah mengutungkan masyarakat.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini, mengungkapkan anggaran jumbo dan banyaknya peluang dari pengadaan pasokan bahan baku makanan sampai distribusi MBG ini banyak diincar para bandit.

"Program ini sudah diincar oleh bandit-bandit. Nanti pasokan dagingnya dari suatu perusahaan, yang itu terkait dengan pimpinan DPR, atau ketua partai. Wah ini berat sekali. Menurut saya, makan siang gratis ini harus ada elemen ekonomi politiknya, antara diserahkan kepada daerah atau UMKM dengan didesentralisasikan," ujarnya, dalam Diskusi Publik Indef: Efek Pengganda Program Makan Bergizi Gratis, secara daring di akun YouTube Indef, (18/10/2024). _(tirto)_

Prabowo memang sebelumnya telah sering mengungkapkan bahwa program ini akan melibatkan pengusaha lokal dan UMKM di seluruh pelosok Indonesia. Namun, sebagai keseriusannya, dia harus menetapkan aturan khusus untuk pelaksanaan program ini. Sebab kita sudah akan melihat apa yang terjadi bila program ini akhirnya malah diserahkan kepada para swasta untuk mengelolanya. Ditambah, program MBG ini juga dikhawatirkan akan kembali membuka keran impor untuk bahan pangannya. Sebab Indonesia diketahui memang belum dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Masalah lain apabila keran impor ini ada, potensi dilakukannya prosedur culas dari transaksi besar untuk mendapat keuntungan berlipat akan terjadi

Ini lagi-lagi membuktikan cacatnya sistem kapitalisme yang hanya berasas materialis saja. Semua kebijakan yang katanya untuk kesehajteraan rakyat dibuat hanya untuk tameng dari penggalian keuntungan besar untuk para kapitalis. Akhirnya bukannya bahagia, rakyat semakin sengsara karena program MBG ini tak lebih hanya usungan untuk menaikan popularitas dan materi suatu kelompok, bukan kualitasnya.

Tujuan dari politik ekonomi Islam adalah menekankan dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu masyarakat. Pelaksanaannya harus terletak pada negara karena negara Islam bertindak sebagai ra’in (pengurus) dan junnah (pelindung). Kedua peran ini yang membuat Negara Islam tidak memerlukan program khusus untuk menyediakan makanan bergizi bagi rakyatnya karena kebijakan negara mencakup segala aspek dan realisasi jaminan kesejahteraan ini tidak hanya untuk anak -anak sekolah. 

Selain itu, Islam memiliki metode distribusi yang mampu menjamin setiap individu di negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar, yakni makanan dan perumahan, serta kebutuhan lain seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan. Sebab sudah menjadi tugas dasar. Islam mewajibkan negara untuk memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, Kemudian manajemen sumber daya alam tidak boleh diserahkan kepada pihak -pihak swasta tetapi harus dikelola oleh negara untuk kemaslahatan rakyatnya. Manajemen aset sumber daya alam ini tunduk pada prinsip -prinsip syariah dan diawasi oleh pemerintah, 

Semua mekanisme Islam ini akan menjamin pejabat yang amanah. Lahirnya pejabat yang dapat dipercaya merupakan buah dari iman yang kuat sehingga akan mencegah korupsi dan penyalahgunaan otoritas lainnya, termasuk pengayaan pribadi, Penerapan aturan Islam benar-benar menjamin setiap individu yang tinggal di bawah naungan Khilafah akan terpebuhi kebutuhan makanan yang bergizi dan berkelanjutan.

Wallahu'alam bishowab