Mencari Solusi Tuntas Deflasi 2024

Perekonomian Indonesia saat ini menngalami Deflasi selama lima bulan berturut-turut, yang terakhir terjadi pada September 2024 sebesar 0,12 persen per bulan, kata Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam statistik resmi yang dirilis hari ini, diumumkan bahwa deflasi telah melambat. Sudah lima bulan sejak Mei. Menurut Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center for Economic Reforms (CORE) penurunan deflasi yang terjadi pada tahun ini merupakan peringatan bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya, kondisi tersebut mirip dengan situasi pada 1998-1999 ketika krisis (tempo.com (8/10/2024).

Deflasi adalah istilah ekonomi yang mengacu pada penurunan harga barang dan jasa secara terus-menerus selama periode waktu tertentu. Sekilas, deflasi tampak menguntungkan karena membuat barang dan jasa lebih terjangkau bagi konsumen, kata Mohammad Andri Perdana, ekonom di Bright Institute. Namun hal tersebut sebenarnya bisa berbahaya, apalagi jika terjadi terus menerus karena, hal ini merupakan indikator bahwa pendapatan dan uang semakin langka di masyarakat (bbc.com 4/10/2024)

Masyarakat mempunyai uang lebih sedikit karena pendapatannya juga menurun, bukan karena tidak mau belanja tapi lebih memilih menabung atau berinvestasi. Jika terus berlanjut, itu sangat buruk. Untuk itu perlu dicari sumber permasalahan dan solusi untuk mengatasi permasalahan penurunan deflasi ini. Ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap penurunan deflasi tahun ini, pertama karena PHK menurut Data Kementerian Sumber Daya Manusia (Kemenaker) menunjukkan pada Januari hingga 26 September 2024, terdapat 52. 933 pekerja yang terkena PHK (Kompas.com, 30/9/2024).

Semakin rendahnya pendapatan akibat menurunnya daya beli seseorang maka akan menurunnya daya beli masyarakat dan akan menurunkan pendaapatan perusahaan. Untuk mengimbangi biaya produksi, perusahaan melakukan PHK terhadap pekerjanya demi kelangsungan hidup perusahaan.

Selain itu, kesempatan kerja di sektor padat karya sangat sedikit. Terlepas dari banyaknya PHK, jarang ada lowongan pekerjaan baru di industri ini selama lima tahun terakhir. Padahal, sektor ini mendukung daya tarik tenaga kerja hingga melahirkan masyarakat kelas menengah. Situasi ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang mendorong investasi pada sektor permodalan dibandingkan sektor operasional. Hal ini disebabkan investor asing lebih tertarik pada sektor modal yang mempunyai risiko lebih rendah dibandingkan sektor tenaga kerja yang mempunyai risiko lebih tinggi. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang berubah pikiran untuk memasuki sektor informal. 

Sayangnya, sektor informal semakin memburuk. Akibat terbatasnya daya beli masyarakat, banyak sektor informal termasuk usaha kecil dan menengah yang berhenti beroperasi, padahal sektor ini merupakan penopang utama perekonomian nasional. Hal ini banyak dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya, Eli Camille di Subang, Jawa Barat. Kedai kopi di desa Sukamandijaya sudah beberapa minggu terakhir sepi pelanggan. hanya lima orang yang membeli, padahal sebelum terjadi deflasi kursinya selalu penuh,” kata Eli kepada BBC News Indonesia (4/10/2024).

Menurunnya daya beli masyarakat berdampak pada harga barang. Penurunan harga komoditas mempengaruhi pendapatan perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan biaya. Artinya, rasa frustrasi masyarakat akan semakin meningkat. Tentu bukan kebutuhan pangan yang tidak tercukupi, melainkan kebutuhan akan rasa aman pun meningkat. angka kemiskinan makin banyak meningkatnya angka kriminalitas dan permasalahan sosial lainnya.

Perlu diketahui bahwa perekonomian Indonesia saat ini ditopang oleh konsumsi domestik. Artinya, penurunan deflasi yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat mengalami penurunan yang signifikan akibat rendahnya pendapatan.

Hal ini berdampak langsung pada kehidupan anggota keluarga, termasuk ibu dan anak. Saat ini, para ibu semakin stres karena mereka memiliki pekerjaan ganda, yaitu menghidupi keluarga dan mengurus anak serta rumah. Ibu yang stres dan depresi mempengaruhi pola pengasuhan anak dan pengaturan rumah. Hal ini juga dapat menyebabkan perpisahan dalam rumah tangga.

Selain itu, kesehatan dan pendidikan anak belum sepenuhnya terpenuhi. Jika uang tersebut dibelanjakan untuk kebutuhan pangan pokok (Sembako), konsumsi keluarga berkurang, terutama untuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Ini adalah risiko yang sangat besar dalam jangka panjang. Kualitas kesehatan dan pendidikan akan menurun pada generasi mendatang. Apa sebenarnya pangkal masalah ini?

Pertama, sistem kapitalis menjadikan pemerintah sebagai pengelola, bukan pengelola utama urusan masyarakat. Misalnya, dalam hal penciptaan lapangan kerja, pemerintah sering kali mengandalkan perusahaan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang ketenagakerjaan dibuat untuk memastikan akses yang setara terhadap pekerjaan dan upah bagi pekerja.

Namun karena perusahaan dalam sistem ekonomi kapitalis hanya mencari untung, maka kesejatraan bagi pekerja tidak di pikirkanya. Tapi mereka selalu berupayah untuk menekan upah pekerja. karena menurut perusahaan, upah pekerja adalah bagian dari pekerjaan. Tak heran, jika keuntungan suatu perusahaan anjlok, maka mudah saja terjadi PHK terhadap pekerjanya.

Kedua, sistem kapitalis menempatkan pemerintah di bawah kendali kapitalis. Lihat saja berbagai kebijakan yang berusaha mengikuti kepentingan investor, mulai dari model perhitungan upah baru hingga jam kerja yang sangat menguntungkan perusahaan yang memberikan tekanan pada karyawan. Misalnya saja dengan disahkannya UU Omnibus Cipta Kerja miskipun mendapat penolakan dari masyarakat

Ketiga, liberalisasi dan privatisasi sumber daya alam diperlukan agar sistem ekonomi kapitalis menjadi legal di negeri ini. Akibatnya, sumber daya alam seperti pertambangan, batu bara, minyak, dan gas sebagian besar dikuasai oleh swasta. Tentu saja, ini berarti negara kehilangan pendapatan dalam jumlah besar, karena hasil pengelolaan sumber daya alam mengalir ke sektor swasta, dan kas negara hanya menerima sisa dalam bentuk pajak.

Keempat, negara-negara kapitalis mengandalkan pajak masyarakat untuk menjalankan semua roda pemerintahan.Situasi ini membuat masyarakat semakin tidak sejatrah dan menurunkan daya belinya.

Meski sulit mengakses kebutuhan pokok, berbagai pajak mulai dari PPh, PPN, PBB, pajak kendaraan bermotor hingga cukai dikenakan dan memberikan beban berat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, akar permasalahan dari fenomena deflasi dan penurunan daya beli yang terjadi saat ini terletak pada keberadaan sistem ekonomi kapitalis itu sendiri, dan sudah saatnya untuk meninggalkannya dan berahli pada sistem islam.

Sistem Ekonomi Islam Mensejahterakan

Dalam sistem ekonomi Islam, negara merupakan pihak sentral dalam mengurus urusan politik umat. Dengan cara ini, pemerintah tidak fokus pada pembangunan ekonomi tanpa memikirkan masyarakatnya. Negara menjamin semua laki-laki bekerja, karena tugas pemeliharaan berada di tangan laki-laki.

Dari sini, pemerintah akan berusaha membuka lebih banyak lapangan kerja. Negara ini tidak bergantung pada perusahaan swasta untuk menciptakan lapangan kerja. Karena hukum dalam Islam melarang individu mengelola properti umum seperti sumber daya alam. Sebaliknya, menurut hukum Islam, pemerintah harus mandiri dalam mengelola sumber daya alamnya.

Sistem ekonomi Islam menjadikan negara bebas utang, kebijakan ekonominya mandiri dan bebas dari kendali asing, serta segala kebijakannya ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dari sini tercipta lingkungan bisnis yang baik termasuk undang-undang yang memudahkan masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan upah yang adil.

besarnya sumber pendapatan pemerintah yang berasal dari harta publik, pajak dan kharaj serta zakat akan sangat membantu dalam menciptakan masyarakat sejahtera. Daya beli seseorang tinggi karena mempunyai pendapatan yang baik dan mempunyai uang untuk dibelanjakan. Perekonomian akan pulih dengan baik dan kebutuhan dasar akan terdistribusi secara merata di tingkat individu.

Selain langkah-langkah ekonomi di atas, negara Islam mempunyai langkah-langkah non-ekonomi, salah satunya adalah memberikan kompensasi kepada keluarga miskin yang tidak memiliki kepala rumah tangga atau pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi Kebutuhan keluarga yang mereka nafkahi. Negara akan menanggungnya sampai mereka mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

Penyediaan kebutuhan pokok dalam Islam tidak hanya pangan saja, namun juga sandang dan papan. Semua itu, jika masyarakat tidak bisa memenuhinya sendiri, maka pemerintah akan membantu. Sistem islam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. Anggaran yang kuat dan pendapatan yang tinggi memastikan seluruh kekayaan masyarakat berada di bawah kendali pemerintah, bukan swasta.

Masalah, deflasi dapat diatasi jika menerapkan ekonomi islam yang terbukti mampu mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, wahai umat Islam, kita harus memperjuangkan mengembalikan kehidupan Islam. Semua hal tersebut terlihat jelas pada penerapan Syariat Islam di lembaga negara. Penerapan syariah dalam kerangka Khilafah sendiri dicapai melalui kelompok dahwah yang memperjuangkan syariah. Insya Allah kesejahteraan umat akan segera terwujud di bawah naungan sistem islam.