Pemimpin Baru Dalam Bingkai Demokrasi, Menjanjikan Harapan?

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, baru saja menyelesaikan pemilu. Setelah proses panjang yang melibatkan kampanye intens, debat publik, dan partisipasi warga negara yang antusias, Indonesia kini menyambut pemimpin barunya. Presiden terpilih ini diharapkan membawa angin perubahan, membawa visi yang segar, serta menjawab tantangan besar yang dihadapi bangsa, mulai dari ekonomi, politik, hingga isu lingkungan.

Dalam era globalisasi dan perubahan geopolitik yang dinamis, bagaimana sosok Presiden baru ini akan memimpin Indonesia ke masa depan yang lebih sejahtera dan stabil menjadi pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak, baik di dalam maupun luar negeri.

Mengusung visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Prabowo-Gibran yakin hanya dengan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan bangsa ini bisa mencapai cita-cita Indonesia Emas.

Astacita adalah visi besar yang diusung oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Astacita" berasal dari dua kata, yaitu "Asta" yang berarti delapan, dan "Cita" yang berarti tujuan atau aspirasi. Jadi, Astacita mengacu pada delapan cita-cita atau tujuan besar yang menjadi landasan kepemimpinan dan kebijakan Prabowo-Gibran untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih maju, berdaulat, dan sejahtera.

Seminggu sebelum pelantikan Presiden Prabowo sudah merancang dan menyusun kabinet kementerian yang akan membantunya selama 5 tahun ke depan. Komposisi kabinet yang cukup “gemuk” membangkitkan optimisme sebagian kalangan meski sebagian lain merasa pesimistis.

Pemerintahan Indonesia di masa depan akan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun lingkungan. Beberapa tantangan tersebut di antaranya, pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi.

Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, ketimpangan antara yang kaya dan miskin masih menjadi masalah yang serius. Wilayah perkotaan sering kali mendapatkan lebih banyak akses ke layanan publik, infrastruktur, dan peluang ekonomi dibandingkan dengan daerah pedesaan atau terpencil.

Janji Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen di Indonesia adalah target ambisius yang memerlukan usaha luar biasa dari berbagai sektor. Meskipun hal ini mungkin dicapai dengan kebijakan yang tepat dan reformasi struktural, ada sejumlah hambatan dan tantangan yang harus diatasi.

Saat ini ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas, seperti batu bara, minyak sawit, dan mineral. Fluktuasi harga komoditas di pasar global mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional, dan penurunan harga komoditas dapat berdampak negatif pada ekspor dan penerimaan negara.

Selain itu tantangan untuk pertumbuhan ekonomi ini yaitu infrastruktur dan sumber daya manusia. Indonesia masih menghadapi masalah kualitas SDM yang tidak merata, dengan rendahnya pendidikan dan keterampilan di beberapa wilayah. Tingkat literasi digital dan keterampilan kerja di sektor-sektor teknologi dan industri juga masih rendah. Ini menjadi hambatan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional

Isu energi juga menjadi tantangan. Sebagai negara berkembang, permintaan energi di Indonesia terus meningkat. Namun, sebagian besar kebutuhan energi masih dipenuhi oleh bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak. Peralihan ke energi terbarukan menjadi tantangan besar karena investasi yang diperlukan cukup besar. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pengembangan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air untuk memastikan ketahanan energi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendukung tujuan keberlanjutan.

Kedua, transformasi digital dan revolusi industri 4.0. Indonesia perlu segera menyesuaikan diri dengan revolusi industri 4.0 dan transformasi digital. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi ketimpangan akses internet, rendahnya literasi digital, dan minimnya investasi dalam teknologi. Dalam hal ini Pemerintah harus meningkatkan infrastruktur digital untuk memungkinkan akses yang merata, termasuk di daerah-daerah terpencil, mengembangkan pendidikan teknologi dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja digital, serta mendorong inovasi dan pengembangan startup teknologi untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, ketahanan ekonomi dan ketergantungan global. Ketahanan ekonomi Indonesia masih rentan terhadap fluktuasi ekonomi global, terutama karena ketergantungan terhadap ekspor komoditas seperti minyak sawit, batu bara, dan minyak bumi.

Tantangan ke depannya meliputi: diversifikasi ekonomi dengan memperkuat sektor-sektor lain seperti manufaktur, pariwisata, dan ekonomi digital; meningkatkan swasembada pangan dan energi untuk mengurangi ketergantungan pada impor, yang sering kali membuat ekonomi domestik rentan terhadap gangguan global; serta mengembangkan sektor ekonomi kreatif yang dapat menjadi tulang punggung ekonomi di masa depan.

Ekonomi kreatif memiliki peran yang semakin penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan potensi besar di berbagai sektor seperti seni, budaya, teknologi, dan pariwisata, ekonomi kreatif menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan inovatif.

Keempat, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Korupsi tetap menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Indonesia. Meski sudah ada lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penegakan hukum yang tegas, adil, dan transparan masih menghadapi kendala besar, terutama di tingkat lokal.

Pada tahun 2020, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia anjlok tiga poin di angka 37. Melorotnya skor IPK itu membuat peringkat Indonesia juga turun drastis dari posisi 85 ke 102 dari 180 negara. Indonesia tercatat pada peringkat yang sama dengan Gambia. Tren skor IPK Indonesia terus mengalami penurunan pada 2021 dan 2022. Pada 2021, Indonesia mendapatkan skor 38 atau naik satu poin dibandingkan tahun sebelumnya. Namun skor IPK Indonesia langsung anjlok empat poin di angka 34 pada 2022. Skor ini tidak berubah dan bertahan di tahun 2023 dan 2024.

Hal yang menjadi prioritas utama pemerintah adalah memperkuat KPK dan lembaga penegak hukum lainnya dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mencegah praktik korupsi.

Kelima, hubungan luar negeri dan peran Indonesia di kancah global. Sebagai negara dengan peran strategis di Asia Tenggara, Indonesia akan terus menghadapi tantangan dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan kekuatan global seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa. Situasi yang makin memanas di kawasan Timur Tengah menjadi persoalan yang akan berdampak pada perdagangan luar negeri dan ekspor dan impor minyak bumi.

Pemerintah ke depan perlu memastikan bahwa: kebijakan luar negeri Indonesia tetap bebas dan aktif, menjaga kepentingan nasional di tengah persaingan kekuatan global, memperkuat diplomasi ekonomi, memperluas pasar ekspor Indonesia, dan menarik lebih banyak investasi asing, serta bagaimana meningkatkan peran Indonesia dalam isu-isu global, seperti perubahan iklim, perdamaian dunia, dan keamanan maritim di kawasan.

Keenam, stabilitas politik dan demokrasi. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, namun tetap menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas politik. Di masa depan, beberapa hal yang perlu diantisipasi meliputi: polarisasi politik yang semakin tajam akibat perbedaan ideologi, suku, agama, dan pandangan politik; ancaman radikalisme dan terorisme, baik dari dalam maupun luar negeri; perlunya reformasi sistem pemilu untuk memperkuat partisipasi politik yang lebih inklusif dan mencegah politik uang, serta peran media sosial yang dapat mempengaruhi dinamika politik dan potensi penyebaran informasi yang tidak akurat.

"Harapan Baru Indonesia Maju" adalah sebuah konsep yang menggambarkan visi besar Indonesia untuk menjadi negara yang lebih makmur, berdaya saing tinggi, dan sejahtera. Di bawah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia memiliki peluang untuk mewujudkan harapan ini melalui sejumlah strategi dan kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat pembangunan nasional di berbagai sektor. Dengan membentuk kabinet besar diyakini Prabowo akan mampu membawa Indonesia menuju lebih baik.

Harapan Baru Indonesia Maju" mencerminkan optimisme besar terhadap masa depan Indonesia sebagai negara yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui fokus pada inovasi, pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi, serta penguatan sektor kreatif dan teknologi, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan global dengan lebih kuat.

Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, harapan baru ini memberikan fondasi yang kokoh untuk mencapai kesejahteraan nasional dan memastikan Indonesia terus maju sebagai negara yang berperan penting di panggung global, sambil tetap menjaga identitas nasional dan keberagaman budayanya.

Dengan latar belakang militer dan politisi, pola kepemimpinan Prabowo Subianto diharapkan menonjolkan ketegasan, kemandirian, dan kedisiplinan, dengan komitmen yang kuat terhadap keamanan negara, pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebesar 8 persen, pemerintah akan fokus pada diversifikasi ekonomi, peningkatan produktivitas, dan memperkuat infrastruktur yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil.

Sektor ekonomi kreatif, digital,p manufaktur, dan pariwisata akan menjadi pilar penting dalam mencapai pertumbuhan tersebut. Selain itu, investasi dalam sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan juga menjadi prioritas untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan global dan persaingan ekonomi.

Tentu harapan tetaplah harapan. Biarlah waktu yang akan membuktikan bahwa ide dan gagasan besar yang dimiliki oleh pemimpin negeri ini bisa terwujud

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen (MPR/DPR/DPD RI), Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).

Pelantikan Presiden Prabowo ini dihadiri oleh pejabat tinggi negara, mantan presiden/wakil presiden, tokoh-tokoh dalam negeri, serta sejumlah kepala negara/pemerintahan dan utusan asing, termasuk duta besar dari negara sahabat.

Selama masa transisi menuju pemerintahan baru, sejumlah kebijakan yang akan diterapkan Prabowo dalam lima tahun ke depan sudah mulai terungkap.

Dalam pidatonya, presiden RI terpilih Menyampaikan beberapa janji-janji politiknya, berikut beberapa janji dan kebijakan utama Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ;

1. Kebijakan Pajak

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memusatkan pendapatan negara dari sektor pajak, non-pajak, dan bea cukai melalui satu pintu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dari sekitar 10% menjadi 23%.

Namun, rencana pembentukan BPN yang diinisiasi Prabowo akan ditunda. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengonfirmasi hal tersebut. Penundaan ini terjadi karena belum mendapatkan persetujuan dari Sri Mulyani Indrawati, yang akan kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan di kabinet Prabowo. "Sri Mulyani tidak setuju dengan pemisahan tersebut," ujar Dradjad, Jumat (18/10/2024).

Selain itu, Prabowo berjanji akan memangkas Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20% untuk meningkatkan kepatuhan pajak, dengan target meningkatkan pendapatan pajak hingga 18% dari PDB."Kami berharap bisa mengurangi pajak penghasilan badan usaha," kata Dradjad, Senin (14/10/2024).

Pemerintahan Prabowo juga masih mengkaji kemungkinan kenaikan **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kenaikan ini direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Prabowo juga berkomitmen untuk mengejar pendapatan negara dari pengemplang pajak, dengan estimasi potensi penerimaan hingga Rp 300 triliun. Langkah ini diambil untuk menutupi selisih belanja pemerintah yang diproyeksikan mencapai Rp 3.900 triliun pada 2025, sementara APBN 2025 menetapkan belanja sebesar Rp 3.600 triliun.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% selama masa pemerintahannya. Menurutnya, apa yang sudah dicapai Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini menjadi modal utama untuk mewujudkan target tersebut.

Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan Jokowi harus dilanjutkan dan ditingkatkan, terutama melalui swasembada pangan dan energi.

Namun, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kerja sama dari seluruh instansi pemerintah, pengusaha, hingga masyarakat. Pemerintahan Prabowo harus menarik investasi senilai Rp 1.900-2.000 triliun, angka yang lebih tinggi dari target tahun 2024 sebesar Rp 1.650 triliun.

3. Sektor Properti

Prabowo juga berencana menghapus pajak properti yang saat ini totalnya mencapai 16%, yang terdiri dari PPN sebesar 11% dan BPHTB sebesar 5%. Langkah ini diharapkan dapat menjadi katalis positif bagi sektor properti, dengan meningkatkan minat masyarakat untuk membeli rumah tanpa harus membayar DP di awal.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berlangsung di Gedung DPR MPR RI, Jakarta. Seusai Pelantikan Presiden 2024 itu, Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinet menteri pada Minggu malam (20/10/2024) 

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengumpulkan para calon anggota kabinet dan memberikan pengarahan kepada para calon menteri. Pertemuan itu digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Para anggota kabinet mendapatkan pengarahan secara ekslusif dan intens mengenai berbagai isu aktual, dari geopolitik hingga ekonomi.

Salah satu calon anggota kabinet Prabowo, yaitu Amran Sulaiman, yang kini menjabat Menteri Pertanian di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyatakan bahwa Prabowo menyampaikan dengan tegas gagasan-gagasan besarnya untuk bangsa dan rakyat Indonesia.

“Ini luar biasa, dalam pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi, GDP, dan lain lain. Ini sangat menarik dan yang terpenting ini kita pesan Pak Prabowo bentuk tim yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa beliau sangat visioner,” ungkap Amran dalam keterangannya, Kamis (17/10/2024).

“Kami yakin, kami optimistis bahwa mimpi-mimpi kita bersama gagasan besar beliau (Prabowo) visi misi beliau bisa kita realisasikan,” lanjutnya.

Menjelang transisi pemerintahan baru pada 20 Oktober 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mulai menyusun kabinetnya, memanggil beberapa tokoh kunci untuk ditugaskan sebagai menteri. Pemerintahan baru ini memberikan kesempatan signifikan untuk menjembatani kesenjangan antara populasi yang kurang terlayani dengan layanan keuangan yang mudah diakses di Indonesia.

Prabowo mengundang beberapa tokoh ekonomi nasional, termasuk Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN; Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar; serta menteri Kabinet Indonesia Maju saat ini seperti Agus Gumiwang, Erick Thohir, dan Sri Mulyani, untuk membahas potensi peran mereka sebagai calon menteri Prabowo.

Menurutnya, pertemuan ini menandai awal baik keberlanjutan dan pembentukan kabinet baru yang bertujuan untuk merevitalisasi dan memajukan lanskap ekonomi Indonesia.

Dalam konteks ini, Piter Abdullah Rejalam, seorang ekonom senior dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, menekankan kebutuhan mendesak bagi pemerintah baru untuk memprioritaskan inklusi keuangan.

“Akses terhadap layanan keuangan tetap menjadi hambatan signifikan bagi banyak orang Indonesia, terutama mereka yang berada di daerah pedesaan dan berpenghasilan rendah. Kabinet baru harus menerapkan kebijakan yang memfasilitasi akses keuangan bagi populasi yang kurang terlayani dengan layanan keuangan yang mudah diakses di Indonesia ini,” tegas Piter, yang juga menjabat di Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) dikutip Selasa (15/10/2024).

Pergantian pemimpin dianggap Sebagian orang sebagai harapan baru adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam anggapannya, keberhasilan berada di dalam individu pemimpin. Padahal selama sistem masih sama, yaitu demokrasi kapitalisme tidak akan mengalami perubahan. Pasalnya sistem yang diterapkan ini adalah sistem yang

cacat sejak lahir, sistem rusak dan merusak. Berbagai problem didunia saat ini, adalah akibat buruk penerapan sistem ini.

Keberhasilan dipengaruhi oleh person/individu dan juga sistem yang digunakan. Kebaikan hanya akan terwujud dalam naungan sistem shahih, yaitu sistem Islam yang datang dari Dzat yang Maha Mengetahui, yaitu Allah SWT. Penerapan aturan Allah juga akan mendatangkan keberkahan dalam hidup.

Islam menetapkan kriteria pemimpin sebuah negara (7 syarat in’iqad), Islam juga menetapkan tugas pemimpin negara adalah melaksanakan sistem Islam secara kaffah dan berperan sebagai raa’in dan junnah bagi rakyatnya.

Dalam mekanisme sistem Islam inilah harapan kehidupan yang lebih baik dan juga keberkahan akan dapat diwujudkan dan hal ini membutuhkan adanya perjuangan untuk mewujudkannya.

Wallahu'alam bissawab