Pemkot Bogor Raih Penghargaan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah: Menggali Dinamika Ekonomi dan Tantangan Sistem Pemerintah Kota (Pemkot)

Bogor baru-baru ini meraih dua penghargaan dalam Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), menempatkan kota ini di posisi ketiga se-Jawa Barat dan Bali, serta juara ketiga secara nasional. Prestasi ini menunjukkan komitmen Pemkot Bogor dalam mendorong digitalisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, di balik keberhasilan ini, terdapat dinamika ekonomi yang patut dicermati, khususnya terkait dengan bagaimana sistem kapitalis memengaruhi pengelolaan dana masyarakat.

Salah satu tujuan utama dari digitalisasi adalah mendorong masyarakat untuk tidak menyimpan uang mereka di 'bawah bantal', melainkan menyimpannya di bank milik para pengusaha. Dalam konteks ini, uang yang seharusnya beredar di masyarakat justru dialihkan ke lembaga keuangan. Hal ini bertujuan agar dana tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha bagi pengusaha lokal, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kepentingan yang lebih besar di balik langkah ini.

Sistem kapitalis sering kali menghadirkan paradoks: di satu sisi, ada dorongan untuk memberdayakan ekonomi lokal, namun di sisi lain, ada kecenderungan untuk mengekstraksi kekayaan dari masyarakat. Ketika uang masyarakat disimpan di bank, dana tersebut tidak hanya berputar dalam perekonomian lokal, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pengusaha besar dan institusi finansial yang lebih berfokus pada profitabilitas. Inilah trik licik yang sering kali berkolaborasi dengan pemerintah, di mana kebijakan yang seharusnya bermanfaat bagi rakyat justru menguntungkan segelintir orang.

Memberikan kesempatan kepada sistem kapitalis untuk mengatur kehidupan rakyat dapat menimbulkan berbagai kerusakan. Pertama, ketergantungan pada bank dan lembaga keuangan dapat membuat masyarakat rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan kebijakan yang tidak berpihak. Kedua, uang yang seharusnya berfungsi untuk mendukung usaha kecil dan menengah justru sering kali dialokasikan untuk kepentingan investasi yang tidak selalu membawa manfaat langsung bagi masyarakat.

Ketiga, ada potensi penguasaan sumber daya oleh sekelompok kapitalis yang bisa mengontrol dan menentukan arah perekonomian. Akibatnya, rakyat yang seharusnya menjadi subjek dalam perekonomian justru menjadi objek yang hanya bisa mengikuti arus kebijakan yang tidak transparan.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dalam sistem kapitalis, banyak yang berpendapat bahwa hanya sistem khilafah yang dapat memberikan alternatif yang lebih adil. Sistem ini diyakini tidak rakus, tidak serakah, dan menempatkan hak milik rakyat sebagai prioritas utama. Dalam khilafah, pengelolaan sumber daya dilakukan untuk kepentingan bersama, dan tidak ada pihak yang diuntungkan secara sepihak.

Khilafah berkomitmen untuk melindungi rakyat, termasuk harta mereka, sehingga masyarakat tidak akan merasa terjebak dalam jebakan kapitalis. Dalam sistem ini, kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama, dan pengelolaan ekonomi dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

Penghargaan yang diraih Pemkot Bogor dalam digitalisasi daerah adalah langkah maju menuju modernisasi pemerintahan. Namun, penting untuk tetap kritis terhadap sistem yang mendasarinya. Mengalihkan uang masyarakat ke bank dapat memberikan manfaat, tetapi juga menyimpan potensi risiko jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Sebagai alternatif, sistem khilafah menawarkan visi yang lebih adil dan melindungi hak-hak masyarakat. Dalam upaya menciptakan perekonomian yang sehat, sangat penting untuk memilih jalur yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga memberdayakan rakyat secara menyeluruh.