Program Makan Bergizi Gratis: Siapa yang untung?

MBG atau Makan Bergizi Gratis diketahui adalah program andalan milik Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Program ini diperuntukkan kepada anak-anak sekolah yang rencananya akan direalisasikan pada tahun 2025. Meskipun baru akan berjalan tahun depan, namun saat ini program tersebut sedang berada dalam tahap uji coba di beberapa kota terpilih. Sekilas MBG memang tampak seperti program yang ditujukan untuk rakyat. Suatu upaya untuk memperbaiki gizi anak sekolah dan mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat dan prima. Akan tetapi bila kita lihat lagi lebih dalam sepertinya program ini bukan semata-mata untuk kepentingan rakyat saja. 

Menurut rencana, presiden akan menyediakan makan siang gratis ini bagi 83 juta anak sekolah. Dengan jangkauan yang besar ini tentu membutuhkan kerjasama. Untuk itu guna memenuhi kebutuhan akan susu dan daging, pemerintah membuka peluang bagi sektor swasta untuk mengimpor sapi hidup. Sudah ada sekitar 46 perusahaan baik dari dalam dan luar negeri yang berkomitmen mendatangkan 1,3 juta ekor sapi. Nah, dari sini sudah sedikit terbayang kemana arah program MBG ini. 

"Pemerintah akan memberikan dukungan dalam hal perizinan dan menyiapkan lahan seluas 1 juta hektare untuk memelihara sapi. Kami juga berharap ada keterlibatan dari Jepang dalam program ini,” kata Sudaryono (selaku Wakil Menteri Pertanian) dalam keterangannya selama melakukan kunjungan kerja di Jepang (merdeka.com, 17/10/2024).

Dapat dilihat bahwa dibalik kebijakan makan gratis untuk pelajar yang "katanya" dapat meningkatkan perekonomian karena melibatkan banyak pihak, ternyata ada juga pihak-pihak "tertentu" yang diuntungkan. Adanya perusahaan-perusahaan yang akan ikut andil dalam menyukseskan program ini jelas akan menguntungkan mereka para Kapitalis. Impor sapi dari Luar Negeri juga menunjukkan bahwa pemerintah justru mengabaikan peternak sapi lokal. Selain itu peluang korupsi juga sangat besar. 

Apakah program ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan? Mungkin iya, namun rasanya tidak akan mampu memberikan pekerjaan pada semua pengangguran yang ada. Jumlah pengangguran saat ini menurut bisnis.tempo.com tercatat ada sekitar 7,2 juta jiwa, sementara jumlah lapangan pekerjaan yang akan tercipta dari program MBG adalah 1,8 juta. Lantas, apakah program ini dapat mensejahterakan? jawaban yang tepat mungkin bukan mensejahterakan tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, karena memang kebutuhan pangan, sandang dan papan pemerintah tidak mengcover tetapi rakyat mengupayakan kebutuhan mereka sendiri. Dalam hal upah, jenis pekerjaan yang dibutuhkan dalam program ini tentu saja mengikuti keumuman ketentuan gaji sesuai dengan standar Kapitalisme.

Bahkan dikatakan oleh seorang ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini bahwa program ini dianggap berpotensi menjadi incaran para bandit mengingat besarnya dana yang dikeluarkan serta banyaknya peluang pengadaan pasokan bahan baku hingga distribusinya. Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan solusi tambal sulam kapitalisme dalam menyelesaikan problematika generasi khususnya Kesehatan/kecukupan gizi. Sementara yang akan diuntungkan tetaplah korporasi. 

Namun, tidak demikian menurut Islam dalam mengatasi masalah kesehatan dan kecukupan gizi generasinya. Islam memiliki solusi yang menyeluruh dan menyentuh akar dari masalah yang dihadapi. Masalah kecukupan gizi ataupun pencegahan stunting tidak bisa diatasi hanya sekedar memberikan makan gratis ataupun bantuan bahan makanan karena kebutuhan ini sifatnya kontinyu. Untuk itu Islam menjamin kebutuhan pangan, sandang dan papan rakyat melalui mekanisme tidak langsung dengan penyediaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Kebutuhan kolektif seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur dan yang lainnya juga dijamin oleh negara Islam yang pembiayaannya diambil dari Baitul mal. 

Sumber pendapatan baitul mal sangat banyak diantaranya zakat, pengelolaan SDA, fa'i, usyr, jizyah dan lain sebagainya sehingga negara sangat mampu menghidupi rakyatnya dari dana baitul mal tersebut. Pengelolaan SDA tidak boleh diberikan kepada swasta maupun asing sehingga dari sektor tambang, kelautan, perikanan perhutanan tentu akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas bagi rakyatnya. Itulah pentingnya memperjuangkan sistem pemerintahan Islam yaitu untuk menerapkan hukum-hukum Allah SWT serta melanjutkan kehidupan Islam, menuju keselamatan dunia dan juga kehidupan akhirat. 

Wallahu a'lam bishawab.[]