Indonesia: Korupsi Berjamaah sebagai Cermin Kegagalan Demokrasi, dan Solusi Islam

Korupsi yang merajalela di Indonesia mencerminkan kegagalan serius dalam sistem demokrasi yang ada. Demokrasi di Indonesia, yang dijalankan selama beberapa dekade, seharusnya menjadi sarana untuk membangun pemerintahan yang bersih dan melayani rakyat. Namun, justru korupsi kerap ditemukan dalam berbagai sektor pemerintahan, termasuk di lembaga legislatif, eksekutif, dan bahkan yudikatif. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak sepenuhnya mampu menekan tindakan korupsi dan malah membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Salah satu masalah besar dalam demokrasi Indonesia adalah bahwa sistem ini sering kali berpusat pada kekuasaan dan kepentingan elit politik. Para pejabat yang terpilih melalui pemilu sering kali lebih fokus mempertahankan posisi dan mencari keuntungan pribadi daripada melayani rakyat. Kasus korupsi berjamaah di kalangan pejabat pemerintah dan legislatif menyoroti bagaimana sistem demokrasi di Indonesia memungkinkan berbagai pihak menyalahgunakan dana publik tanpa akuntabilitas yang kuat.

Menurut data dari Transparency International, Indonesia berada di peringkat ke-110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022, menunjukkan tingkat korupsi yang masih tinggi. Hal ini diperburuk dengan sikap permisif masyarakat terhadap korupsi di tingkat lokal dan nasional, yang menjadikan masalah ini semakin sulit diberantas. Demokrasi yang tidak stabil dan sistem hukum yang lemah membuat Indonesia terus berkutat dalam lingkaran korupsi.

Korupsi bukan hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga merugikan rakyat secara langsung. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan publik sering kali hilang karena korupsi. Akibatnya, sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menjadi terbengkalai. Ketimpangan sosial pun semakin tinggi, karena rakyat miskin tidak mendapatkan layanan dasar yang memadai, sementara para pejabat memperkaya diri sendiri.

Islam menawarkan sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem khilafah, yang berbasis pada akhlak dan integritas pemimpin serta aturan-aturan syariah yang jelas. Dalam Islam, seorang pemimpin (khalifah) dipilih berdasarkan integritas dan amanah, bukan karena popularitas atau uang. Khalifah dan pejabatnya diharuskan melaksanakan amanah untuk melayani rakyat dan mempertanggungjawabkan kebijakan mereka, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.

Sistem ekonomi Islam juga mengatur pengelolaan kekayaan secara adil, sehingga korupsi dan penyalahgunaan dana publik dapat diminimalisir. Dengan aturan seperti zakat, infak, dan wakaf, serta pelarangan praktik riba, Islam mendorong kesejahteraan rakyat melalui pemerataan ekonomi. Dalam Islam, praktik suap, penggelapan, dan kolusi jelas diharamkan dan diberi sanksi yang tegas. Hal ini membuat pengelolaan kekayaan negara menjadi lebih amanah dan menjauhkan pejabat dari sikap tamak.

Korupsi yang mengakar dalam sistem demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi belum efektif menekan korupsi secara sistematis. Sistem Islam yang menekankan akhlak, akuntabilitas, dan integritas pemimpin menawarkan alternatif solusi yang lebih menjanjikan dalam memerangi korupsi. Jika diterapkan, prinsip-prinsip Islam ini dapat membawa perubahan positif dalam pemerintahan Indonesia, menciptakan sistem yang lebih adil dan amanah bagi rakyat.

Wallahu a'lam