Kesehatan Rakyat: Keamanan Obat dan Pangan sebagai Tanggung Jawab Negara

Keamanan obat dan pangan merupakan salah satu aspek penting yang menentukan kualitas kesehatan masyarakat. Keamanan produk yang beredar, baik berupa obat-obatan maupun bahan pangan, adalah tanggung jawab negara dalam memastikan tidak ada risiko kesehatan bagi masyarakat. Menurut Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang sehat, yang mencakup jaminan atas produk pangan dan obat-obatan yang aman dikonsumsi.

Saat ini, masalah keamanan pangan di Indonesia masih sering menjadi perhatian, terutama dengan maraknya kasus keracunan makanan dan beredarnya produk obat yang tidak memenuhi standar. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaporkan adanya titik-titik kritis dalam rantai produksi yang memungkinkan kontaminasi pada produk pangan, seperti di proses pembuatan es batu yang melibatkan banyak faktor yang berisiko terhadap kesehatan.

Selain itu, penelitian BPOM mengenai kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk pangan menunjukkan bahwa banyak produk yang tidak sehat jika dikonsumsi dalam jumlah berlebih, sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah dalam mengatur kandungan bahan-bahan tersebut. Pengawasan yang ketat tidak hanya mencegah peredaran produk berbahaya tetapi juga mendidik masyarakat mengenai pola makan yang sehat.

Sistem kesehatan yang ideal mensyaratkan negara untuk memastikan akses yang merata terhadap obat dan pangan yang aman serta terjangkau. Negara berkewajiban melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat produk berbahaya dan menjaga kontrol kualitas melalui regulasi dan pengawasan ketat. Dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya, termasuk penyediaan layanan kesehatan yang memadai dan jaminan produk yang aman.

Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan dan kesehatan, merupakan tanggung jawab negara. Negara harus berperan aktif dalam mengawasi setiap produk yang masuk ke pasaran serta melindungi warganya dari risiko yang dapat membahayakan kesehatan. Prinsip yang diterapkan Islam menitikberatkan pada keadilan dalam distribusi dan jaminan kesehatan, yang diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab negara dalam menyediakan akses pada kebutuhan dasar tanpa diskriminasi.

Islam juga mengajarkan pentingnya pemanfaatan sumber daya secara efisien dan tidak merusak lingkungan. Negara wajib mendukung produksi lokal yang sehat dan halal, serta mengatur impor produk asing agar memenuhi standar kesehatan dan syariat. Sistem pengawasan dan pengaturan ini, jika diterapkan, dapat menjamin bahwa produk obat dan pangan di pasar aman untuk dikonsumsi dan tidak merugikan kesehatan rakyat.

Keamanan obat dan pangan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dalam kerangka Islam, tanggung jawab ini adalah amanah besar yang tidak hanya melibatkan pengawasan ketat tetapi juga penyediaan yang adil. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam tata kelola negara dapat menjadikan kualitas kesehatan masyarakat meningkat, sekaligus menjamin ketersediaan pangan yang sehat dan aman.

Wallahu a'lam