MENYOAL PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program andalan presiden Prabowo akan menjangkau 82,9 juta penerima dan menghabiskan anggaran Rp 298,4 triliun (www.tirto.id, Kamis 17 Oktober 2024) (1).

Presiden Prabowo sering menyampaikan bahwa program ini akan melibatkan pengusaha lokal dan UMKM di seluruh pelosok Indonesia. Namun tampaknya ini hanya janji manis saja. Karena baru-baru ini, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana menuturkan, bahwa pihak swasta boleh terlibat dalam MBG melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Ia mohon maklum karena MBG merupakan program besar yang perlu melibatkan banyak pihak. 

Direktur Center of Economics and Law Studies, Bima Yudistira mengatakan, keterlibatan swasta melalui program CSR untuk membantu MBG cukup aneh. Keberadaan swasta malah akan membuat kualitas program MBG tidak merata. Sementara itu wakil menteri pertanian Sudaryono mengungkapkan, bahwa sudah ada 46 perusahaan dari dalam dan luar negeri yang berkomitmen untuk mendatangkan 1,3 juta ekor sapi hidup untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging MBG (www.merdeka.com, Kamis 17 Oktober 2024) (2). Seolah program yang mengedepankan kepentingan rakyat dengan dalih perbaikan gizi anak sekolah dan pembentukan generasi yang sehat, faktanya malah menguntungkan perusahaan besar (www.cnbcindonesia.com, Senin 14 Oktober 2024) (3).

Selain itu Proyek MBG berdana besar ini tentu berpotensi membuka celah korupsi oleh pejabat pelaksana (www.tirto.id, Jumat 18 Oktober 2024) (4). Cara berpikir kapitalis sekuler yang dimiliki pejabat-pejabat saat ini, dengan sistem demokrasi yang telah menguras harta mereka hingga terpilih menjadi pejabat; tentu memperbesar peluang terjadinya korupsi.

Program MBG ini ibarat tambal sulam sistem kapitalisme dalam menyelesaikan problem generasi, khususnya masalah kesehatan atau kecukupan gizi. Sebab akar persoalannya adalah tidak adanya mekanisme ekonomi yang mampu menyejahterakan masyarakat, khususnya pencari nafkah. Undang-undang Ciptaker misalnya, malah menampakkan keberpihakan negara terhadap pihak swasta untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Maka tak heran jika program MBG ini terindikasi sebagai program yang hanya menguntungkan segelintir orang, terutama para korporat. Tanda-tandanya pun semakin tampak, yakni semakin dibukanya pintu keterlibatan pihak swasta atas program ini. Program apapun yang muncul dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme hanya berujung pada kesengsaraan hidup rakyat dan kemakmuran para kapital.

Jika negeri ini ingin menyelamatkan generasi dan ibu dari tidak terpenuhinya kebutuhan pangan bergizi, maka solusinya adalah menjamin kesejahteraan rakyat individu per individu. Inilah yang tidak mungkin terwujud dalam sistem kapitalisme. Sebab kesejahteraan dalam sistem ini hanya diukur secara komunal, yakni dengan pendapatan perkapita. Jaminan kesejahteraan yang demikian nyata hanya terwujud dalam negara yang menerapkan sistem Islam kafah yakni Khilafah. 

Adanya jaminan di dalam sistem Khilafah ini disebabkan politik ekonomi Islam memang menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok bagi seluruh individu rakyat. Pelaksanaannya wajib berada di pundak negara, sebab negara dalam Islam bertindak sebagai raa’in atau pengurus dan junnah atau pelindung bagi rakyatnya. Kedua peran inilah yang menjadikan negara Islam tidak memerlukan program khusus untuk memenuhi makan bergizi bagi rakyatnya. Karena kebijakan negara dalam segala aspek memang mengharuskan terwujudnya jaminan kesejahteraan ini dan tentu tidak bagi anak sekolah saja. 

Khilafah memiliki metode distribusi yang mampu menjamin setiap individu di dalam negara dapat memenuhi kebutuhan pokok dan dasarnya. Islam mewajibkan negara untuk menjamin agar seluruh individu masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka; yaitu sandang, pangan dan perumahan; serta kebutuhan dasar yakni penyediaan layanan kesehatan pendidikan dan keamanan. 

Islam mewajibkan laki-laki yang sudah baligh dan membutuhkan nafkah untuk dirinya dan keluarga yang wajib ia tanggung untuk bekerja jika mereka mampu bekerja. Tetapi jika dia kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, Khilafah yang akan membantu dirinya. Seperti memberikan modal kerja. Khilafah juga akan membantu memenuhi kebutuhan asasiah setiap individu yang tidak mampu ditanggung oleh keluarganya. 

Khilafah memiliki sumber pemasukan yang beragam dan membuat Khilafah memiliki kekayaan yang memampukannya dalam menyejahterakan rakyatnya. Salah satunya adalah kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. SDA adalah kepemilikan rakyat (umum), yang pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta; tetapi wajib dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat semata. Pengelolaan aset SDA ini tunduk pada prinsip syariat dan diawasi oleh Khilafah. Beberapa aset strategis seperti sumber air, padang rumput, hutan, tambang mineral dan energi; akan menjadi sumber daya yang sangat besar untuk mendanai kebutuhan negara. 

Adapun pengelolaan dan penguasaan berbagai aset; termasuk infrastruktur krusial seperti jalan, saluran, air, fasilitas komunikasi, sekolah, dan rumah sakit; akan memperkuat peran negara dalam menyediakan layanan masyarakat dengan segala mekanisme.

Islam dalam menyejahterakan rakyat semakin meyakinkan dengan pejabat yang aman lahirnya pejabat amanah sebagai buah keimanan yang kuat akan mencegah adanya korupsi dan penyalahgunaan wawenang lainnya termasuk memperkaya pribadi. Sungguh penerapan aturan Islam menjamin siapa pun yang hidup di bawah naungan Khilafah terpenuhi kebutuhan pangan yang bergizi dan berkelanjutan.