Retreat Pejabat Akankah Membawa Manfaat Untuk Rakyat?

Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hari ini (27/10) menyelesaikan retreat yang digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, semakin memperjelas orientasi pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Acara ini keren banget. Sangat menyenangkan dan menggembirakan. Pertama, saya merasa retreat ini menambah kejelasan visi, misi dan tujuan serta orientasi pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo," ujar Raja Juli Antoni, seperti dikutip dari Antara, Minggu (27/10)

Menurut Raja Juli, sesi retreat kabinet diperkuat oleh sesi-sesi materi oleh para menteri dan kepala badan yang memberikan orientasi pemerintahan ke depan.

Dia menilai waktu tiga hari dengan suasana Lembah Tidar yang sejuk, memberi ruang kepada para menteri dan wakil menteri untuk berinteraksi dan berkomunikasi lebih intens. Selain itu Raja Juli mengungkapkan bagaimana suasana egaliter, saling canda selama retreat membuat cair komunikasi antar-para menteri.

"Saya kira semua kembali ke Jakarta dengan semangat membara menyukseskan pemerintahan di bawah pimpinan Prabowo-Gibran yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa.Bismillah," ucap Raja Juli.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengakui adanya tukar guling jabatan dengan Partai Gerindra. Dalam Kabinet Merah Putih, kader-kader Partai Golkar mengisi delapan kursi menteri dan tiga kursi wakil menteri. Sebagai gantinya, Partai Gerindra dapat mendudukkan kadernya di posisi Ketua MPR RI.

"Jatah kita lima [kursi menteri]. Kemudian, waktu itu MPR dikonsesuskan untuk diberikan kepada partai sahabat kita yang memenangkan pilpres," kata Bahlil dalam sambutannya pada acara Tasyakuran HUT ke-60 Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (21/10/2024).

 

Bahlil mengatakan saat itu dirinya tak mau melawan Presiden RI Terpilih, Prabowo Subianto. Alhasil, Golkar memutuskan untuk mengompensasi kursi Ketua MPR RI yang seharusnya milik partai berlogo pohon beringin itu kepada Gerindra.

 

"Kita, kan, enggak bisa lawan Presiden, Pak. Kalau kita lawan Presiden, repot kita semua, kan. Terkecuali, kita ubah doktrin karya kekaryaan, itu baru bisa. Selama itu doktrin masih ada, ya enggak bisa kita ubah," tutur Bahlil.

Golkar lantas melakukan komunikasi politik dengan Prabowo untuk menegosiasikan jatah kursi menteri. Saat itu, Bahlil masih menjadi Tim Kampanye Strategi (TKS) Prabowo-Gibran, belum menjadi Ketua Umum Golkar. Singkat cerita, Golkar pun berhasil mendapat jatah delapan kursi menteri usai Bahlil melakukan negosiasi.

"Alhamdulillah menjadi delapan. Jadi, ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk kita mengabdi kepada pemerintahan," tutur Bahlil.

Usai acara, Bahlil mengaku partainya mendapat jatah delapan kursi menteri karena dipercaya oleh Prabowo. "Partai Golkar mendapat kesempatan dan kepercayaan dari Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Mas Gibran. Delapan orang menteri, tiga orang wakil menteri," ucap Bahlil.

Bahlil juga mengatakan bahwa jatah delapan menteri dan tiga wakil menteri itu semata-mata didasari penilaian objektif Prabowo. Dia mengklaim bahwa kader-kader Golkar dianggap mumpuni untuk mengisi jabatan-jabatan menteri dalam rangka membantu Presiden Prabowo di pemerintahan. Selain itu, menurut Bahlil, partainya siap meningkatkan gross domestic product (GDP) Indonesia menjadi 10 besar di dunia. Kedepan, kata Bahlil, Golkar akan mendorong demokratisasi dan aturan-aturan demokrasi yang lebih efisien di samping proses pendidikan politik.

"Ini juga menjadi bagian yang akan kita bahas bersama-sama nanti dari parlemen. Dan Golkar akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi garda terdepan dalam menginisiasi hal ini," kata Bahlil.

Sebagai informasi, menteri-menteri Golkar di Kabinet Merah Putih adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid; Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman; Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo; Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid; dan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita.

Sementara posisi wakil menteri dari Golkar adalah Wakil Menteri Perlindungan Pekerja, Christina Aryani; Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti; dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan, Lodewijk F. Paulus.

Semula, Bahlil bercerita bahwa saat penyusunan kabinet Prabowo-Gibran, dirinya terus menjalin komunikasi dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Saat itu, Golkar, kata dia, hanya mendapatkan jatah lima kursi menteri.

Para pejabat di KMP menyatakan siap bekerja setelah retreat (pembekalan) berbau healing di Akmil Magelang. Retreat di adakan untuk menyatukan visi dan misi, membentuk bonding serta team building.

Kesamaan visi dan misi antara pemimpin dan pejabat pembantu pemerintahan memang di butuhkan untuk mengurus rakyat. Pembekalan pejabat pun sebenarnya wajar di lakukan. Namun perlu di perhatikan, rakyat bukan hanya butuh pejabat yang disiplin dan sinergi, tetapi harus memiliki visi baru untuk perubahan.

Nyatanya, sepanjang penerapan system sekuler demokrasi kapitalisme di negeri ini, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat tidak kunjung terwujud. Hal ini niscaya terjadi bahkan dapat dikatakan selama system demokrasi kapitalisme yang di terapkan, keadilan dan kesejahteraan niscaya gagal di wujudkan. Pasalnya, system ini berdiri diatas kebatilan.

System sekuler demokrasi kapitalisme, menolak aturan Allaah Ta’ala sang pencipta dan pengatur manusia. System ini meletakan kedaulatan hukum di tangan manusia. Manusia berhak membuat aturan sendiri untuk mengatur kehidupannya. Hal ini jelas – jelas batil karena menyalahi fitrah manusia. Kebatilan pasti membawa kerusakan.

Nyatanya, pejabat sebagai wakil rakyat hanyalah omong kosong. Karena faktanya pejabat di pilih berdasarkan spirit bagi – bagi kue kekuasaan, bukan integritas dan profesionalitas. Seperti yang di paparkan oleh Bahlil diatas.

Jadi sudah seharusnya umat tidak lagi berharap pada system sekuler demokrasi kapitalisme, jika menginginkan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan.

Dalam system islam pejabat dipilih sebagai pembantu pelaksanaan tugas Khalifah, bukan bagi – bagi kue kekuasaan atas politik balas budi. Dalam kitab Ajhizatu ad-Daulah al-Khilafah dijelaskan bahwa, Khalifah lah yang akan menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan para Mu’awin dan para Wali (gubernur) termasuk para amil.

Mereka semua bertanggung jawab di hadapan Khalifah, sebagaimana mereka bertanggung jawab di hadapan Majelis Umat. Tugas membantu Khalifah menjalankan pemerintahan sesuai syariat islam, bukanlah tugas yang mudah.

Bahkan Rasulullaah SAW mewanti – wanti agar memilih pejabat terbaik di antara yang terbaik untuk mengurus umat. Nabi SAW bersabda :

Inilah dimensi pemerintahan khas dalam islam, yakni memangku jabatan politik bukanlah hak, melainkan taklif dan amanah. Jabatan bukan sesuatu yang patut di banggakan demi eksistensi diri, di perebutkan, atau bahkan jalan memperkaya diri dan golongan.

Jabatan adalah amanah yang besar, sebuah perkara yang akan di pertanggung jawabkan di dunia dan di akhirat. Dimensi ruhiah jabatan politik, semakin terasa tatkala Rasulullaah SAW, mengingatkan dalam haditsnya :

Dari Abu Musa al – Asy’ari Radhiyallahu’anhu, ia berkata bersama dua orang saudara sepupu : saya mendatangi Rasulullaah SAW kemudian salah satu di antara keduanya berkata, “Wahai Rasulullaah, berilah kami jabatan pada sebagian dari yang telah Allaah kuasakan terhadapmu”. dan yang lain juga berkata begitu.

Lalu Beliau SAW bersabda : “Demi Allaah, aku tidak akan mengangkat pejabat karena memintanya, atau berambisi dengan jabatan itu”

Dalam Hadits yang lain juga di jelaskan bahwa Rasulullaah SAW bersabda : “Siapa yang di amanahi Allaah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memimpinnya dengan tuntutan yang baik, maka ia tidak akan dapat merasakan bau surga” (HR. Bukhari dan Muslim)

Seperti inilah pandangan islam mengenai jabatan. Jabatan harus di amanahkan kepada orang terbaik di antara yang terbaik.

Amanah jabatan pun berat pertanggung jawabannya di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, Khalifah sebagai kepala Negara di perintahkan untuk memperhatikan kualitas individu yang di pilihnya. Mereka di pilih dari orang – orang yang terbaik di antara yang terbaik.

Mereka dipilih dari orang yang memiliki integritas (syakhsiyah islamiyah tinggi) dan memiliki kapabilitas jauh dari konflik kepentingan. Hal ini sebagaimana yang di jelaskan oleh Syaikh Taqiyyudin an-Nabhani dalam kitab Asy Syakhsiyah juz 2 hal 95, Imam Ibnu Taimiyyah dalam kitab As-Siyasah asy-Syar’iyyah dan kitab – kitab fiqih lainnya.

Selain itu dalam system Khilafah, aturan yang di terapkan adalah aturan Allaah SWT yang sudah pasti / fix dan mengikat semua pihak, baik pejabat, aparat maupun rakyat. Ketaatan kepada aturan Allaah inilah yang menjadikan hidup bisa sejahtera dan terwujud rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allaah SWT :

Wallahu’alam bishawab