Ilusi Kesejahteraan Rakyat dalam Sistem Kapitalisme

Dalam sistem kapitalisme, kesejahteraan rakyat sering dipromosikan sebagai tujuan utama. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang semakin melebar. Sistem ini lebih memprioritaskan keuntungan modal daripada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Fenomena ini menjelaskan mengapa ketimpangan sosial dan kemiskinan tetap menjadi masalah sistemik di banyak negara, termasuk Indonesia.

Kapitalisme, yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berbasis pasar, hanya menguntungkan segelintir elite. Sebagian besar rakyat hidup di bawah tekanan ekonomi akibat privatisasi sumber daya alam dan komersialisasi layanan publik. Contohnya, sektor pendidikan dan kesehatan dijadikan lahan bisnis, sehingga akses ke layanan ini sangat terbatas bagi masyarakat miskin.

Ketergantungan pada sektor swasta memperburuk ketidakmerataan. Data menunjukkan, pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang dikuasai oleh pihak asing, seperti tambang emas di Papua, justru menciptakan ketimpangan. Meskipun daerah ini kaya akan sumber daya, penduduk lokal sering kali tetap miskin dan termarjinalkan.

1. Kemiskinan Sistemik

Kapitalisme menciptakan pola "yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin." Hanya mereka yang memiliki modal besar yang dapat menikmati hasil pembangunan. Rakyat biasa justru menjadi objek eksploitasi demi keuntungan pemodal.

2. Komersialisasi Kebutuhan Dasar

Dalam kapitalisme, kebutuhan dasar seperti air, listrik, dan pendidikan dikelola dengan orientasi profit. Privatisasi sumber daya ini membuat masyarakat harus membayar mahal untuk kebutuhan yang seharusnya menjadi hak dasar mereka.

3. Ketergantungan pada Asing

Indonesia, dengan kekayaan sumber dayanya, justru menjadi korban privatisasi besar-besaran. Pendapatan dari sektor tambang dan energi lebih banyak dinikmati oleh perusahaan asing ketimbang rakyat lokal.

Islam menawarkan sistem ekonomi yang berbeda, berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan. Beberapa prinsip utama yang menjadi solusi antara lain:

1. Redistribusi Kekayaan

Islam memastikan kebutuhan primer setiap individu—pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan—terpenuhi. Negara bertanggung jawab atas distribusi yang adil melalui mekanisme zakat, sedekah, dan pengelolaan kepemilikan umum.

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dalam Islam, sumber daya alam adalah kepemilikan umum yang harus dikelola negara demi kepentingan rakyat. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa air, api, dan padang rumput adalah hak bersama umat.

3. Negara sebagai Pelayan, Bukan Regulator Pasar

Sistem Islam memosisikan negara sebagai penyedia layanan utama, bukan sekadar pengawas. Dengan pengelolaan yang berbasis syariat, hasil pengelolaan kekayaan negara dikembalikan untuk kemakmuran rakyat, bukan keuntungan segelintir pihak.

Ilusi kesejahteraan yang dijanjikan kapitalisme adalah bukti kegagalan sistem ini dalam menciptakan keadilan sosial. Sebaliknya, Islam menawarkan sistem yang berlandaskan pada keseimbangan antara kepemilikan individu, negara, dan masyarakat. Melalui penerapan syariat Islam secara menyeluruh, kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Solusi ini membutuhkan kesadaran kolektif dan komitmen untuk kembali kepada hukum Allah SWT sebagai satu-satunya jalan menuju keadilan yang hakiki.

Wallahu a'lam