Infrastruktur Transportasi Belum Merata, Rakyat Hidup Merana
Oleh : Endang Setyowati
Pembangunan infrastruktur transportasi merupakan elemen penting yang merupakan penghubung antar wilayah yang mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan atau bisa dikatakan sebagai urat nadi ekonomi rakyat.
Namun bagaimana ketika pembangunan infrastruktur tersebut belum bisa menjangkau seluruh negeri ini?
Seperti dikutip dari TribunGayo.com, 18/11/2024, Warga Kampung Bergang, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, menghadapi kesulitan besar akibat kondisi jalan yang berlumpur dan licin saat hujan.
Jalan tanah yang menjadi akses utama menuju desa ini berubah menjadi berlumpur setiap kali diguyur hujan, sehingga sulit dilalui oleh kendaraan maupun pejalan kaki.
Tidak hanya itu, akses menuju fasilitas publik, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketol, menjadi kendala bagi masyarakat.
Warga harus menempuh jarak belasan menit melewati jalan yang sulit, terutama saat musim hujan.
Ini gambaran sedikit yang ada di negeri ini, ketika masih banyak jalan-jalan di daerah yang rusak namun belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Padahal jalan tersebut justru sangat diperlukan oleh warganya. Jalan yang rusak, terutama yang terdapat lubang besar atau permukaan yang tidak rata, meningkatkan risiko kecelakaan.
Para pengendara bisa kehilangan kontrol bahkan terjatuh saat melintasi jalan yang tidak rata tersebut. Jalan yang rusak ini, juga menghambat pendistribusian barang dan jasa, sehingga berdampak negatif pada perekonomian. Kendaraan yang sering mengalami kerusakan akibat jalan yang rusak juga menyebabkan biaya tambahan untuk perbaikan dan pemeliharaan.
Belum lagi tatkala kerusakan yang ada pada jalan menyebabkan kemacetan sehingga memperlambat waktu tempuh berkendara, dan ketika mereka harus memilih jalan memutar untuk mencari jalan yang lebih aman pada akhirnya akan mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakatnya karena jarak tempuh yang lebih jauh ataupun harus rela antri dikemacetan.
Jalan merupakan salah satu sarana prasarana yang sangat vital. Dikarenakan jalan sebagai wahana penghubung antar wilayah, dan jalan dapat mendukung perputaran ekonomi suatu wilayah. Sehingga ketika ada jalan yang mengalami kerusakan, tentulah hal itu akan mengancam keselamatan pengguna jalan.
Memang pemerintah saat ini berusaha untuk memperbaiki jalan yang rusak, namun terkesan lambat, karena banyaknya prosedur yang harus dilalui.
Yang mana ada pemisahan antara jalan protokol dan jalan desa. Jadi ketika ada jalan protokol yang rusak, pihak daerah tidak mau memperbaiki jalan tersebut, karena bukan wewenang mereka untuk memperbaiki.
Selain itu, karakteristik geografis dan topografi Indonesia yang beragam dan keterbatasan anggaran pembiayaan sering disebut-sebut sebagai kendala.
Tapi nyatanya tatkala saat ini menerapkan sistem kapitalis, maka memang begitulah adanya. Para penguasa menempatkan dirinya hanya sebagai regulator dan fasilitator saja, mereka menyediakan apapun yang di perlukan rakyatnya namun dengan harga yang mahal.
Bagaimana harga tidak mahal, karena semua lini telah dikuasai oleh para asing dan aseng pemilik modal, yang mau tidak mau kita harus tunduk dengan peraturan mereka. Sehingga akan mendatangkan keuntungan bagi para pemilik modal. Dan sebagai pebisnis tentunya mereka tidak mau rugi, walaupun berurusan dengan rakyat.
Para penguasa akan bekerjasama dengan pemilik modal membangun infrastruktur transportasi tatkala itu dirasa menguntungkan baginya, dengan cara berinvestasi. Namun tatkala di situ tidak menguntungkan apa-apa bagi para pemilik modal dan para penguasa, maka mereka akan diam saja tak bergerak walaupun sebenarnya rakyat sangat membutuhkannya.
Sebenarnya rakyat sudah banyak yang mengajukan agar jalan yang rusak segera diperbaiki, namun belum mendapat respon positif dari penguasa. Dan rakyat lagi-lagi harus kecewa dan harus bersabar entah kapan akan ada perbaikan jalan.
Sangat berbeda tatkala kita mau menerapkan sistem Islam, pemimpin di dalam Islam akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rakyatnya. Pemimpin akan menyediakan jalan yang baik dan nyaman untuk rakyatnya.
Karena di dalam Islam pemimpin adalah raa'in yaitu mengurusi urusan umat dan sebagai junnah(menjaganya).
Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan Bukhari,
“Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.”
Sehingga penguasa wajib untuk mengerahkan segala upaya agar rakyatnya bisa merasakan jalan yang aman dan nyaman serta tulus dalam melayani rakyatnya tanpa memikirkan untung dan rugi. Dan tahu betul ketika penguasa itu menjabat maka kelak akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT.
Allahu a'lam bi shawab
Posting Komentar