Petani Indonesia: Tulang Punggung yang Retak oleh Kapitalisme

Sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, namun ironisnya, Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris justru menjadikan petani sebagai kelompok masyarakat termiskin dan juga menjadi penyumbang terbesar kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data, 47,94% penduduk miskin ekstrem di Indonesia bekerja di sektor ini. Mayoritas terdiri dari pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar (24,49%) serta petani kecil yang dibantu oleh pekerja sementara (22,53%). (kompas.com, 22-11-2024) .Kondisi ini menggambarkan masalah mendalam yang belum terselesaikan.

Program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah sering kali hanya bersifat teknis dan tidak menyentuh akar masalah. Ketimpangan distribusi sumber daya menjadi hambatan utama, sementara kebijakan pemerintah cenderung bergantung pada lembaga internasional dan sektor swasta. Akibatnya, masyarakat kecil, khususnya petani, tetap berada dalam lingkaran kemiskinan struktural.

Dalam sistem kapitalis, ekonomi didikte oleh segelintir pemilik modal yang mengeksploitasi kekayaan alam untuk keuntungan pribadi. Sumber daya alam yang sejatinya milik rakyat dijadikan alat kapitalisasi, sehingga rakyat sulit mengakses kebutuhan dasar mereka. Di sektor pertanian, penguasaan pemodal terhadap sarana produksi seperti pupuk, benih, dan alat-alat pertanian menyebabkan harga menjadi mahal dan sulit dijangkau petani. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan kerap memicu bencana seperti banjir dan kekeringan, yang merugikan petani. Akibatnya, petani tidak hanya kesulitan bertahan hidup, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Bahkan, pembangunan nasional sering kali mengorbankan keberlanjutan alam, mengakibatkan bencana ekologis yang memperparah penderitaan petani.

Masalah ini menunjukkan bahwa kapitalisme tidak sekadar gagal, tetapi juga menjadi penyebab utama kemiskinan. Sistem ini menciptakan kesenjangan antara rakyat biasa dan elit pemodal, sementara negara hanya bertindak sebagai pengatur, bukan pelayan.

Islam memberikan solusi yang berbeda secara mendasar. Dalam sistem Islam, pengelolaan ekonomi berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan keuntungan individu atau kelompok tertentu. Negara bertanggung jawab langsung memenuhi kebutuhan dasar setiap warga, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, tanpa membebani rakyat dengan pajak yang mencekik.

Konsep kepemilikan dalam Islam juga sangat jelas. Sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, mineral, hutan, dan air dikategorikan sebagai milik umum (milkiyah 'ammah). Haram hukumnya menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta. Negara wajib mengelola sumber daya ini secara langsung untuk memastikan distribusinya merata kepada seluruh rakyat.

Dalam sistem ekonomi Islam, sumber daya alam dikelola sebagai milik umum demi kesejahteraan rakyat. Negara memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tanpa menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada pihak swasta. Prinsip ini memastikan akses yang adil bagi semua orang terhadap kebutuhan pokok. Kepemimpinan Islam yang berorientasi pada pelayanan juga dianggap mampu membawa kesejahteraan sejati dengan memberikan perhatian utama pada pemenuhan kebutuhan rakyat.

Negara dalam sistem Islam bertindak sebagai pengurus rakyat. Beberapa langkah utama yang dapat diambil adalah:

1. Menyediakan pekerjaan yang layak untuk rakyat sehingga kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan terpenuhi.

2. Mendukung pembangunan infrastruktur yang menunjang sektor pertanian, seperti irigasi dan akses jalan, serta mempermudah petani mendapatkan sarana produksi.

3. Memastikan pembangunan dilakukan untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak atau pemodal.

Melalui penerapan sistem ini, negara tidak hanya bertindak sebagai pengatur, tetapi juga pelayan yang melindungi hak-hak rakyat.

Dalam Islam, pemimpin (khalifah) adalah pelayan rakyat, bukan penguasa yang mencari keuntungan pribadi. Rasulullah SAW dan para Khalifah setelahnya mencontohkan bagaimana negara harus memastikan setiap individu hidup sejahtera. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, pernah membagikan gandum langsung kepada rakyat yang kelaparan saat terjadi musim paceklik.

Ini adalah bukti nyata bahwa Islam bukan sekadar agama ritual, tetapi sistem kehidupan yang sempurna (kaffah). Hanya dengan kembali kepada syariat Islam secara total, umat dapat keluar dari belenggu kemiskinan dan menciptakan kehidupan yang penuh keberkahan.