Kapitalisme Pendidikan Berujung pada Pembullyan Siswa

Kasus yang sedang hangat di masyarakat baru-baru ini sungguh sangat menyentuh hati nurani kita. Dimana seorang siswa sekolah dasar di Medan dihukum duduk di lantai hanya karena siswa tersebut menunggak pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan). Berita ini viral dan mengundang reaksi keras dari masyarakat serta berbagai pihak, termasuk Komisi X DPR RI yang menyebut tindakan ini sebagai sesuatu yang tidak etis (Kompas, 12 Januari 2025). Dinas Pendidikan Medan bahkan segera memeriksa wali kelas yang terlibat, menambah sorotan tajam terhadap praktik-praktik yang dianggap melukai kehormatan siswa (Berita Satu, 12 Januari 2025).

Fenomena ini memperlihatkan wajah buruk dunia pendidikan dalam sistem kapitalisme. Dalam sistem ini, pendidikan tidak lagi dianggap sebagai hak asasi yang memang sudah sepatutnya dimiliki oleh setiap manusia dari Allah SWT, melainkan sebagai produk yang diperjualbelikan kepada rakyatnya. Pemerintah menyerahkan sebagian besar tanggung jawab pendidikan kepada pihak swasta yang berorientasi pada keuntungan. Hal ini terlihat dari mahalnya biaya sekolah, baik di lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Akibatnya, akses terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi sangat terbatas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dalam sistem kapitalisme, pendidikan dipandang sebagai investasi ekonomi. Sekolah didorong untuk saling bersaing untuk mencari keuntungan dengan menawarkan program-program unggulan yang tentu saja memerlukan biaya tinggi. Ironisnya, ketika orang tua siswa tidak mampu memenuhi kewajiban finansial tersebut, anak-anak yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban. Kasus seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi satu atau dua kali saja, tetapi banyak. Mereka dihukum, dipermalukan, atau bahkan dikeluarkan dari sekolah. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat pendidikan sebagai alat pembebasan dan pemberdayaan.

Kasus seperti ini tidak akan terjadi jika pendidikan dapat diakses secara gratis oleh seluruh kalangan masyarakat. Namun, dalam sistem sekuler-kapitalis, hal itu menjadi sulit terwujud. Negara lebih memilih untuk fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur, sementara pendidikan sering kali hanya menjadi prioritas sekunder. Dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas, justru banyak tersedot ke sektor-sektor lain.

Sebagai solusi, Islam memberikan pandangan yang sangat berbeda dalam memandang pendidikan. Dalam sistem Islam, pendidikan adalah tanggung jawab penuh negara. Negara memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Hal ini karena pendidikan dianggap sebagai hak mendasar dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara.

Dana untuk pendidikan dalam sistem Islam diambil dari pos kepemilikan umum, seperti hasil tambang, minyak, gas, serta sumber daya alam lainnya. Negara mengelola sumber daya ini secara langsung untuk kepentingan rakyat, termasuk pembiayaan pendidikan. Dengan sistem ini, pendidikan dapat diberikan secara gratis, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan, fasilitas pendidikan seperti buku, seragam, dan transportasi juga disediakan tanpa biaya tambahan.

Di lain sisi, Islam juga menekankan pentingnya kualitas pendidikan. Negara bertanggung jawab penuh untuk menyediakan guru-guru yang berkompeten dan sarana pendidikan yang memadai. Semua ini dilakukan demi mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kesadaran tinggi terhadap tanggung jawabnya sebagai khalifah di muka bumi.

Implementasi sistem pendidikan Islam ini telah terbukti sukses di masa kejayaan peradaban Islam. Pada masa itu, banyak ilmuwan besar yang lahir dan memberikan kontribusi besar bagi dunia, seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Farabi. Semua ini terjadi karena negara memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Kasus siswa yang dihukum duduk di lantai karena menunggak SPP seharusnya menjadi cerminan bagi kita semua untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang ada pada saat ini. Sudah saatnya kita meninggalkan sistem kapitalisme yang menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis dan beralih kepada sistem Islam yang menjamin pendidikan sebagai hak semua warga negara. Dengan demikian, tidak akan ada lagi anak yang harus menanggung beban berat akibat ketidakmampuan ekonomi keluarganya. Sebaliknya, mereka akan mendapatkan hak mereka untuk belajar dan berkembang tanpa hambatan.