Ketimpangan Berbagai Lini Pendidikan Bukti Negara Abai

Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang seharusnya dapat diakses dengan mudah dan merata. Namun, kenyataan menunjukkan adanya ketimpangan yang mencolok dalam berbagai lini pendidikan, baik dari segi kualitas, fasilitas, maupun aksesibilitas. Ketimpangan ini bukan hanya merugikan individu tetapi juga mencerminkan ketidakmampuan negara dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengelola urusan rakyat. Dalam sistem kapitalisme yang mendominasi dunia saat ini, pendidikan kerap dipandang sebagai komoditas daripada hak dasar.

Perbedaan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu bukti nyata dari ketimpangan ini. Sekolah-sekolah di kota besar biasanya dilengkapi dengan fasilitas modern, tenaga pengajar yang berkualitas, dan dukungan teknologi yang memadai. Sebaliknya, sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali kekurangan fasilitas, guru, bahkan akses terhadap buku pelajaran.

Ketimpangan juga terlihat dalam biaya pendidikan. Meskipun beberapa program pemerintah menawarkan pendidikan gratis, biaya tidak langsung seperti seragam, transportasi, dan bahan ajar tetap menjadi beban besar bagi keluarga kurang mampu. Akibatnya, banyak anak dari keluarga miskin yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam dunia pendidikan tinggi, kesenjangan semakin jelas. Universitas-universitas ternama yang memiliki sumber daya besar lebih mudah diakses oleh kalangan menengah atas. Sementara itu, mahasiswa dari keluarga miskin sering kali harus berjuang keras, termasuk dengan mengambil utang pendidikan yang mencekik.

Ketimpangan gender juga masih menjadi masalah di beberapa wilayah. Anak perempuan sering kali diabaikan dalam akses pendidikan karena alasan budaya atau ekonomi, meskipun mereka memiliki potensi yang sama besar untuk berkontribusi pada masyarakat.

Sistem kapitalisme yang mendominasi saat ini memandang pendidikan sebagai sektor yang dapat diprivatisasi dan diperdagangkan. Alih-alih menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya, pendidikan sering kali diserahkan kepada pihak swasta yang berorientasi pada keuntungan. Akibatnya, pendidikan menjadi barang mahal yang tidak terjangkau bagi banyak orang.

Kapitalisme juga mendorong komersialisasi pendidikan, di mana sekolah dan universitas berlomba-lomba menarik dana dari sponsor atau mahasiswa. Hal ini menciptakan kesenjangan yang semakin tajam antara institusi pendidikan elit dan sekolah-sekolah biasa.

Selain itu, pendekatan kapitalisme dalam pendidikan lebih menekankan pada kebutuhan pasar daripada pengembangan potensi manusia secara holistik. Sistem ini menciptakan generasi yang hanya dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja, bukan individu yang memiliki visi dan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan.

Islam memandang pendidikan sebagai hak dasar setiap individu yang harus dipenuhi oleh negara tanpa diskriminasi. Pendidikan dalam Islam bukan sekadar sarana untuk meningkatkan taraf hidup, tetapi juga alat untuk membangun generasi yang beriman, bertakwa, dan berkontribusi bagi peradaban.

Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata. Semua lapisan masyarakat, baik kaya maupun miskin, berhak mendapatkan pendidikan yang sama tanpa dipungut biaya. Negara juga wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.

Islam memastikan pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek duniawi tetapi juga pada aspek ukhrawi. Kurikulum pendidikan dirancang untuk membangun kepribadian Islami, menguasai ilmu pengetahuan, dan memahami syariat. Dengan pendekatan ini, generasi yang dihasilkan tidak hanya siap menghadapi tantangan dunia, tetapi juga memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah.

Sumber daya untuk pendidikan dalam Islam berasal dari pengelolaan harta negara, seperti zakat, jizyah, kharaj, dan pengelolaan aset publik. Dengan sistem keuangan ini, pendidikan dapat diselenggarakan secara berkelanjutan tanpa harus bergantung pada privatisasi atau utang luar negeri.

Ketimpangan dalam berbagai lini pendidikan adalah bukti nyata bahwa negara abai terhadap tanggung jawabnya. Sistem kapitalisme yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas telah memperparah ketidakadilan ini.

Islam, dengan sistemnya yang komprehensif, menawarkan solusi untuk menciptakan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berorientasi pada pembentukan manusia yang berkarakter. Hanya dengan kembali kepada Islam sebagai sistem kehidupan, umat manusia dapat menikmati hak pendidikan yang sejati dan memastikan terciptanya generasi yang mampu membangun peradaban mulia.

Wallahu a'lam