PAJAK DAN SISTEM KAPITALISME GAGAL MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang mau diterapkan per awal tahun 2025 mendapat penolakan keras dari seluruh kalangan. Mulai dari buruh hingga akademisi menolak ketetapan kebijakan ini. Selain pembuat kebijakan, semua orang melihat kebijakan ini hanya akan menambah masalah lain di dalam negeri ini. Dampak yang ditimbulkan dapat mencapai masalah domino yang akhirnya pasti akan menyusahkan rakyat lagi.

Sejumlah elemen masyarakat pun turun ke jalan menolak kenaikan PPN 12% yang berlaku pada 1 Januari 2025. Penolakan PPN 12% antara lain dilakukan oleh mahasiswa. Diberitakan, aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan PPN 12% di samping Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024). (Kompas).

Presiden BEM UNAIR, Aulia Thariq Akbar, menyatakan kenaikan PPN tersebut dirumuskan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. (Beritajatim). Ia menyayangkan penyampaian pemerintah dalam mensosialisasikan kenaikan PPN 12% yang cenderung penuh kebohongan ini. Pada awalnya pemerintah menyampaikan bahwa kenaikan PPN hanya berdampak pada barang mewah saja namun setelah keluar daftar resmi barang yang terkena dampak kenaikan PPN, kebutuhan pokok juga ikut termasuk di dalamnya.

Kenaikan tarif PPN ini tentu lebih banyak menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat. Rakyat dipaksa mengurus beban negara yang seharusnya menjadi tanggung jawab para pemangku kebijakan. Rakyat kembali diperas untuk keuntunngan yang bahkan tidak sampai kepada elemen masyarakat yang di bawah. Intinya, tidak ada kesejahteraan pasti dari penerapan tariff PPN 12% ini.

Dosen Departemen Manajemen Bisnis Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng memberi pandangannya dalam sisi akademis. Menurut Arman, dampak dari kenaikan PPN ini secara langsung memengaruhi roda perekonomian Indonesia. Tentunya dampak tersebut menyebabkan masyarakat harus membeli barang pokok maupun strategis lainnya dengan harga yang relatif lebih tinggi. (itsnews). Beliau juga menambahkan, kenaikan tariff PPN ini dapat menyebabkan inflasi di Indoensia terjadi lebih cepat.

Oleh karena itu, seharusnya pemerintah mengkaji lebih dalam lagi sebelum memutuskan kebijakan apa yang mau diterapkan kepada msyakarat. Perlu analisis dari para pakar dan juga akademisi agar hasil yang dikeluarkan tidak menambah beban di masyarakat. Sebab kenaikan tariff PPN seakan menjadi tambahan mimpi buruk di tengah ekonomi rakyat yang makin terpuruk.

Namun permasalahan tidak berhenti pada satu kebijakan itu saja. Mungkin kenaikan tidak terjadi sekarang, namun probabilitas kenaikan akan terus ada bila sistem yang dipakai di negeri ini tak juga diubah. Kapitalisme dan pajak tak mungkin dipisahkan. Negara dengan sistem kapitalisme menjadikan pajak sebagai sumber utama dari pendapatan negara. Itulah yang menyebabkan penghentian kebijakan kenaikan tarif pajak tidaklah menyelesaikan masalah.

Masalah ini juga membuktikan sekali lagi bahwa sistem kapitalisme memanglah sistem yang cacat dan takkan pernah bisa sehat. Penggunaan sistem yang cacat jelas tidak mampu menghasilkan kebijakan yang sehat Ekonomi kapitalisme memandang bahwa sumber utama pemasukan negara adalah pajak dari rakyat. Oleh karena itu, selama sistem kapitalisme diterapkan pajak akan terus membebani kehidupan masyarakat. Inilah kesadaran yang harus tertanam pada diri masyakarat sekarang.

Penerapan aturan Islam secara sempurna adalah jaminan terwujudnya keberkahan hidup umat manusia. Islam menempatkan penguasa atau khalifah sebagai Ra’in atau pengurus dan memastikan rakyatnya terurusi dan terlindung melalui penerapan hukum syariat sehingga rakyat tidak akan diberi janji-janji manis saja. 

Jaminan kesejahteraan bisa diwujudkan dalam penerapan sistem ekonomi Islam oleh negara Khilafah tanpa kompensasi pajak mencekik sebagaimana dalam sistem kapitalisme. Jaminan pendidikan juga akan diwujudkan dalam Khilafah dengan penerapan sistem pendidikan Islam sehingga ada banyak perbedaan mendasar pengelolaan urusan umat dalam sistem kapitalisme dengan sistem Islam.

Sudah waktunya masyarakat, khusunya para pemuda, berpikir mendalam dan cemerlang dalam memahami persoalan sistem kapitalisme demokrasi. Janji kesejahteraan hanya ilusi karena sistem kapitalisme memang tidak dirancang untuk kemaslahatan umat. Sistem politik dan ekonomi Islam-lah yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan hidup sebagai wujud taatnya pemimpin pada hukum syariat Islam.

Sistem pendidikan Islam yang akan membekali para pemuda dengan berbagai ilmu agar produktif dan menghasilkan karya untuk umat. Selain itu Islam juga akan memberikan pendidikan politik Islam sebagai bekal dalam memberikan kontribusi pada perubahan hakiki untuk penerapan Islam Kafah dan tegaknya Khilafah. Pendidikan politik ini tidak boleh diabaikan Karena dengan politik Islam inilah, masyarakat dapat menilai mana sistem yang seharusnya dipakai dan diimplementsikan kebijakannya untuk mengurusi seluruh umat.

Wallahu’alam Bi Showab