Pembangunan Berbasis Mitigasi, Rakyat Terjaga dari Bencana

Bencana banjir terus berulang tiap tahunnya. Begitu pula di awal tahun ini, sebagian besar wilayah di Indonesia dilanda banjir. Curah hujan tinggi meski tak lama sudah membuat penduduk merasa was-was. Bukan hanya bagi mereka yang tinggal di kawasan rawan banjir, wilayah yang tak pernah banjir pun kini mulai tergenang air. 

Di Pulau Jawa, beberapa daerah juga mengalami bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan ditambah angin kencang. Sejumlah rumah terendam banjir dan warga terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Bencana ini pun melanda wilayah Sumatera hingga Nusa Tenggara Barat. (CNN, 11-1-2025)

Curah hujan yang tinggi dan lebih besar dari biasanya ini dipicu adanya perubahan iklim. Curah hujan tinggi ini akan menyebabkan banjir saat lingkungan tidak mampu menyerap atau mengalirkan air dengan debit yang besar tersebut. 

Faktor-faktor yang saling berkaitan sehingga memengaruhi terjadinya banjir tersebut adalah:

Pertama, buruknya sistem drainase serta tumpukan sampah menyebabkan aliran air tersumbat. Air yang menggenang ini akan menjadi banjir saat curah hujan tinggi.

Kedua, penggundulan hutan dan pembakaran untuk membuka lahan jelas berpengaruh pada kemampuan tanah dalam menyerap air. Vegetasi dan tanaman membantu penyerapan air hujan dan mengurangi aliran air permukaan. Saat vegetasi dan tanaman hilang, aliran air hujan lebih cepat turun ke sungai sehingga meningkatkan risiko banjir bandang.

Ketiga, tata pembangunan lahan.

Pembangunan tanpa perencanaan yang matang akan menimbulkan petaka di masa mendatang. Pembangunan yang tidak memikirkan area resapan, betonisasi, pengaspalan, mengakibatkan air mengalir ke permukaan dan meningkatkan risiko genangan dan banjir.

Keempat, pendangkalan sungai karena bertumpuknya sedimen bisa jadi diakibatkan adanya pembangunan di area sungai sehingga mempersempit aliran sungai. Selain itu banyaknya sampah yang dibuang ke sungai menyebabkan terganggunya aliran air sehingga air sungai mudah meluap.

Dari faktor-faktor di atas sudah seharusnya pemerintah lebih memperhatikan pengelolaan tata pembangunan wilayah. Pemerintah harus lebih aktif dan tegas dalam menegakkan aturan dan hukum berkaitan dengan pembangunan yang ramah lingkungan. Aspek mitigasi bencana harus menjadi standar pokok diloloskannya proyek-proyek pembangunan. Bukannya malah mementingkan faktor keuntungan dan mengabaikan dampaknya bagi lingkungan.

Sistem Islam menempatkan pembangunan infrastruktur (sarana masyarakat yang vital) seperti jalan raya, masjid, rumah sakit, sekolah sebagai kebutuhan krusial yang harus dipenuhi. Pendanaannya dari baitulmal. Jika kas di baitulmal tidak mencukupi maka harus segera dipungut pajak untuk memenuhi pendanaanya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur vital sangat penting dan utama dalam  mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Meski begitu, negara tidak akan sembrono dan asal-asalan dalam melakukan pembangunan. Majelis umat sebagai representasi masyarakat dapat mengajukan kebutuhan akan infrastruktur vital ini.  Namun, untuk menentukan letak yang tepat, sistem pembangunan baik dalam hal struktur bangunan, serta dampak pembangunan tersebut bagi lingkungan dibutuhkan orang yang ahli di bidangnya. Maka pertimbangan tentang rancang bangun, drainase, kawasan serapan air, struktur tanah, dan lainnya akan diserahkan kepada para ahli terkait. Hal ini sebagai upaya Khalifah dalam melakukan pembangunan berbasis mitigasi bencana.

Hal ini sebagaimana dijelaskan pada kitab Struktur Negara Khilafah, di mana dalam perkara-perkara yang memerlukan keahlian khusus di dalamnya maka perkara tersebut harus diserahkan kepada ahlinya dan bukan kepada pendapat orang-orang. Sebab dalam masalah ini jumlah mayoritas tidak ada nilainya. Sesuatu yang memiliki nilai adalah pengetahuan, keahlian, dan kepakaran.

Oleh sebab itu tata pembangunan wilayah tidak boleh diputuskan sembarangan. Perlu dikaji lebih jauh oleh para ahli terkait sehingga dalam jangka panjang tidak akan menimbulkan masalah. Begitu juga dengan mitigasi bencana menjadi perkara krusial yang harus diperhatikan dalam setiap perencanaan pembangunan.

Pembangunan di sistem kapitalisme hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan sebesar-besarnya tanpa memedulikan bagaimana dampaknya bagi lingkungan dan generasi mendatang. Minimnya kepedulian pemerintah akan pentingnya mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan menjadikan negeri ini makin rawan bencana alam, khususnya banjir dan tanah longsor.

Pembangunan berbasis mitigasi bencana hanya akan terselenggara sepenuhnya dalam sistem Islam karena tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dalam negara khilafah dilandasi keimanan dan untuk mempermudah urusan rakyat. 

Dalam hadis riwayat Muslim, dari Aisyah r.a., beliau mendengar Rasulullah berdoa, yang artinya:

"Ya Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan untuk mengurusi umatku lalu dia mempersulit mereka, maka persulit jugalah dia. Dan siapa yang menjabat suatu jabatan untuk mengurusi umatku lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolonglah dia."

Wallahualam bissawab. []