-->

Program Makan Bergizi Gratis Tetapi Minimalis

Oleh : Risqia Rahmi
(Aktivis Dakwah)

Janji kampanye Presiden Prabowo Subianto mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai terlaksana pada 6 Januari 2025. Program dengan anggaran mencapai Rp. 71 triliun tersebut menurut Pengamat Politik Efrizal, masih banyak ditemukan masalah seperti lemahnya Badan Gizi Nasional dalam aturan, praktik, maupun perangkat kerja di tiap daerah. 
Kemudian menurut Pengamat Kebijakan Publik Erwin Permana, munculnya berbagai persoalan ini akibat kurang seriusnya perencanaan dan pelaksanaan program MBG, mulai dari kisruhnya persiapan anggaran, sasaran, komposisi gizi yang tidak standar, serta sosialisasi yang tidak dilakukan secara intensif.
Akibatnya banyak keluhan dari para orang tua siswa yang menganggap alokasi anggaran Rp.10 ribu per porsi tidaklah mencukupi kebutuhan gizi anak-anak, di mana kondisi saat ini harga bahan pokok semakin naik. Keluhan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat.

Lalu apakah program MBG bisa meningkatkan kualitas pendidikan ? 
Faktanya, tidak cukup hanya dengan memberikan makan siang gratis. Apalagi dengan anggaran Rp.10 ribu per porsi, yang mana tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan asupan gizi yang baik untuk anak-anak. Belum lagi jika anggaran tersebut dipotong di tengah jalan, seperti yang lazim terjadi di negeri ini. Oleh karena itu, sangat di sayangkan apabila anggaran sebesar Rp. 71 triliun digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dan mungkin bisa jadi lebih efisien jika anggaran tersebut dipergunakan untuk pendidikan bermutu gratis bagi anak-anak yang kurang mampu. Agar mengurangi kesenjangan pendidikan yang terjadi di negeri ini. 

Dalam sistem Islam, manusia adalah unsur utama dalam pembangunan negara. Karenanya Islam memberikan perhatian serius terhadap aspek yang menyangkut pembangunan manusia. Misalnya aspek kesejahteraan, maka Negara Islam (Khilafah) harus menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menjaminnya. Salah satunya dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi para laki-laki yang menafkahi keluarganya, sehingga memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi gizi keluarga secara layak. Begitupun jaminan kesejahteraan berlaku bagi setiap individu, keluarga hingga masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Islam semua kebutuhan rakyat merupakan tanggung jawab negara. Lalu dari mana semua dana yang dikeluarkan negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya ? 
Khilafah memiliki tempat penyimpanan dana APBN yang dikenal dengan Baitul Mal. Sumber utama pemasukan Baitul Mal ada 3 sektor, diantaranya :

Pertama, sektor sedekah yakni zakat dengan berbagai macamnya.

Kedua, sektor kepemilikan umum yang berasal dari hasil pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan, minyak bumi, gas, laut, hutan, dan lain-lain. 

Ketiga, sektor kharaj dan fa'i yang meliputi ganimah, kharaj, jizyah, fa'i, pajak dan status tanah

Dari sini bisa dilihat bahwa luar biasanya aturan Islam apabila diterapkan dalam naungan Khilafah. Dengan sistem Islam semua kebutuhan pokok rakyat dijamin oleh negara. Bukan hanya sekadar pemenuhan gizi para generasi, tetapi semua kebutuhan rakyat secara keseluruhan oleh Negara atas wujud tanggung jawabnya sebagai Raa'in. 

Wallahu A'lam Bishawab