Rakyat Kecil Dipaksa Bekerja Keras Layani Oligarki, Ilusi Kesejahteraan dalam Sistem Kapitalis-Demokrasi

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang diberlakukan mulai 1 Januari 2025 dipastikan akan membawa dampak signifikan bagi masyarakat. Baik dari kalangan atas apalagi menengah ke bawah. Kabarnya, kenaikan PPN sebesar 12% diberlakukan akibat anggaran negara mengalami defisit sedangkan kebutuhan semakin membengkak. Proyek mercusuar seperti rencana perpindahan IKN, pelaksanaan makan siang bergizi gratis, ditambah lagi hutang negara kian progresif yang membuat negara kebingungan mencari tambahan pemasukan APBN. Akhirnya, meningkatkan tarif PPN menjadi opsi terakhir. 

Ironisnya, kebijakan ini muncul saat perekonomian mengalami kelesuan. Padahal, menurut pakar ekonomi alm. Faisal Basri, masih banyak pilihan lain dalam memenuhi kekurangan anggaran negara seperti memberlakukan pajak emisi dan karbon kepada perusahaan-perusahaan besar, memberlakukan pajak aset dan kekayaan, dan pajak-pajak lainnya, yang tentu saja beberapa orang terkaya di negeri ini menjadi objek utama. Artinya opsi lain dinilai lebih efektif efisien yang diupayakan untuk memenuhi APBN itu masih ada, tapi mengapa pemerintah justru menjadikan rakyat menengah ke bawah sebagai satu-satunya objek yang patut diandalkan dalam mengatasi persoalan defisit anggaran? 

Dalam sistem Kapitalis-Demokrasi, lower middle class dan proletariat akan selalu menjadi tumpuan para oligarki dalam mempertahankan posisinya pada piramida teratas. Rakyat bekerja keras, susah payah memenuhi kebutuhan hidup masih juga dipotong berbagai macam pungutan pajak. Sedangkan para penguasa yang pengusaha hanya duduk manis, penghasilan pun selalu lolos dari segala macam pungutan. Sangat tidak adil!

Kesejahteraan rakyat akan hanya menjadi ilusi yang tak kunjung terealisasi saat sistem Kapitalis-Demokrasi diterapkan. Rakyat hanya akan menjadi tikus yang dikejar-kejar sebagai mangsa dan dipaksa ‘menyuapi’ kucing oligarki agar menjadi gemuk dan subur. Indikasi kesejahteraan yang mencerminkan kemakmuran rakyat dalam sistem Kapitalis-Demokrasi adalah diantaranya tingginya pendapatan per kapita. 

Indikator ini sangat rancu karena sama sekali tidak bisa merepresentasikan kesejahteraan rakyat. Bagaimana mungkin penghasilan rakyat kecil yang di bawah UMR disandingkan dengan penghasilan orang terkaya di negeri ini kemudian serta merta menghasilkan rerata? Hasilnya pun akan tetap besar dan tidak bisa merepresentasikan kekayaan yang terdistribusi secara merata karena jauhnya jurang kesenjangan antara orang terkaya di Indonesia dan yang paling miskin. 

Indikator lain sebuah negara dikatakan makmur dan sejahtera adalah naiknya neraca perdagangan bernilai positif yang menunjukkan daya saing produk negeri di pasar global. Dengan adanya standar tersebut, negara hanya akan fokus dan menekan produktivitas dalam rangka memenuhi sektor impor maupun ekspor dalam perdagangan internasional alih-alih memikirkan nasib para petani lokal dan memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Begitu lemahnya peran negara dalam mengurus rakyat ketika kapitalisme diterapkan. Rakyat tidak lebih hanya sekadar sebagai komoditas untung rugi, selalu dikorbankan dan tidak pernah merasakan kesejahteraan. 

Berbeda ceritanya saat sistem Islam diberlakukan secara sempurna. Sistem Islam meniscayakan kesejahteraan bukan hanya pada manusia tetapi juga lingkungan, tumbuhan, hewan, dan seluruh makhluk hidup lainnya. Khalifah akan memastikan setiap perut rakyat merasakan kenyang, serta kebutuhan hidup terpenuhi. Artinya, indikasi kesejahteraan dinilai berdasarkan distribusi yang merata pada masing-masing individu. 

Khalifah sebagai pemimpin negara akan memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi sebelum memutuskan untuk melakukan kegiatan ekspor maupun impor. Khalifah juga akan lebih fokus dalam memberdayakan petani lokal dalam memenuhi kebutuhan negara dan menekan impor dari negara asing. Sistem Islam meniscayakan swasembada di seluruh aspek dan terbebas dari seluruh hegemoni dan cengkraman asing yang akan melemahkan peran utama negara sebagai poros pengaturan atas seluruh aktivitas yang ada dalam pemerintahan.

Sistem Islam mengatur dengan sangat jelas masalah kepemilikan harta. Mana yang termasuk harta milik umum, milik pribadi ataupun milik negara. Masing-masing mereka tidak boleh saling menyerobot. Harta yang bukan haknya tidak boleh diambil begitu saja. Seperti yang terjadi saat ini dimana oligarki merampas harta pribadi milik rakyat dengan paksa. Bahkan, menggunakan cara-cara kotor dan licik untuk mendapatkannya. Sistem pemerintahan Islam dengan tegas akan menindak kejahatan semacam ini.

Negara Khilafah menjamin keamanan, keselamatan dan juga kesejahteraan rakyat. Menjamin pangan, sandang dan papan melalui penyediaan lapangan pekerjaan yang luas. Menjamin kebutuhan kolektif mereka seperti kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan layanan publik termasuk infrastruktur. SDA dikelola penuh oleh negara Khilafah sehingga tidak akan terjadi eksplorasi dan eksploitasi besar-besaran yang dapat mengancam kelangsungan hidup hewan, tumbuhan dan lingkungan.  

Pemasukan kas negara yang banyak dan beragam jelas akan mampu menghidupi seluruh warga negaranya, sehingga tidak akan ada istilah “kenaikan pajak” karena pajak dalam islam hanya akan diambil tatkala keadaan kas sedang kosong. Itupun yang dikenakan pajak hanya orang-orang tertentu saja dan hanya bersifat temporer. Sistem Pemerintahan Islam adalah satu-satunya sistem terbaik yang pernah ada yang diturunkan oleh Allah SWT untuk menjaga kelangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi melalui utusan-Nya yang mulia yaitu baginda Rosulullah SAW.