TARIF PAJAK TERUS NAIK, EKONOMI RAKYAT SEMAKIN SULIT

Secara resmi pemerintah Indonesia telah mengumumkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% berlaku mulai 1 Januari 2025 pada senin (16/12/2024). Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan bahwa langkah ini diambil untuk meningkatkan pendapatan negara. Yang di mana kenaikan tarif pajak PPN ini untuk mendukung program makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam bidang pangan dan energi. Selain itu untuk program pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infastruktur, (BERITA SATU, 16/12/2024).

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025 membuat rakyat terpukul. Nyatanya rakyat kembali di bebani dengan kebijakan yang terus memberatkannya. Dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% saja masyarakat sudah kewalahan menghadapinya. Pasalnya terjadi peningkatan biaya hidup sehingga daya beli masyarakat pun mengalami penurunan, menghambat pertumbuhan ekonomi, menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi.

Pemerintah seharusnya berkaca bahwa kehidupan ekonomi rakyat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mengapa rakyat harus menelan pil pahit dari rezim yang baru memerintah? Meskipun dengan dalih untuk mendukung program makan bergizi gratis dan program prioritas lainnya untuk kesejahteraan rakyat, tapi tidak seharusnya rakyat yang bertanggung jawab dan patungan untuk membiayai kesejahteraannya sendiri. Padahal tanggung jawab itu berada di tangan negara.

Adapun cara untuk mendukung program prioritas rezim yang baru seperti makan bergizi gratis, program pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infastruktur khususnya dalam pendanaannya bisa di ambil dari hasil pengelolaan sumber daya alam negeri yang kaya ini. Dari sanalah sumber pembiayaan untuk menyejahterakan rakyat.

Namun hal tersebut tidak mungkin terwujud selama sistem ekonomi kapitalis yang di terapkan negara ini, sebab dalam sistem ekonomi Kapitalisme sumber daya alam di kuasai dan di kelola oleh pihak swasta dan hasilnya pun di ambil oleh mereka. Sedangkan langkah-langkah tersebut bisa terwujud dengan penerapan sistem ekonomi Islam yang di mana negara yang mengelola sumber daya alamnya dan hasilnya akan di kembalikan kepada rakyat untuk meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.