Benang Kusut Masalah Buruh Migran, Islam Punya Solusi Tuntas

PermasaIahan pekerja migran memang tidak ada habisnya. Sungguh ironi, negara kaya tapi tidak mampu memberikan lapangan pekerjaan yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Sehingga, rakyatnya sendiri yang harus berjuang ke negeri orang mencari sesuap nasi. 

Sungguh sangat pahit nasib mereka, yang diklaim sebagai pahlawan devisa, karena tak sedikit dari para pekerja migran, yang harus bernasib tragis kehilangan nyawa. Seperti yang terjadi dengan lima warga negara Indonesia (WNI) berprofesi pekerja migran yang ditembak di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, satu di antara meninggal dunia. (kompasnasional.com, 24/1/2024). 

Penembakan itu dilakukan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Hal ini 

Berdasarkan informasi yang diterima Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Permasalah ini memang tidak ada habisnya, masalah klasik yang sering berulang terjadin, mulai masalah upah yang tak dibayar, kekerasan maupun penipuan.

Aktifis buruh migran, Sujarwo menyebut, BNP2TKI sebagai Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, saat ini masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sujarwo mengatakan, kasus yang diadukan ke BNP2TKI banyak yang menggantung atau tidak jelas hasilnya. (koranjuri.com, 27/02/2018).

Bukan itu saja, kita juga dihadapkan dengan masalah TKI ilegal, yang semakin menambah panjang permasalahan buruh migran. Melalui menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan, ada lebih dari 5 juta warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri (PMI) dengan status ilegal. "(Jumlah TKI yang ilegal) Lebih dari 5 juta," kata Abdul Kadir (kompas.com, 02/12/2024). 

Rumitnya permasalahan buruh migran, bagaikan benang kusut yang sangat sulit diurai. Karena, hal ini, berhubungan dengan sistem yang tidak mungkin hanya dapat diatasi oleh satu kementrian saja. Munculnya PMI erat kaitannya dengan tingginya angka pengangguran yang hampir terjadi di segala kelompok usia, termasuk Gen Z, rendahnya pendapatan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, sindikat perdagangan manusia, liberalisasi ketenagakerjaan, dan penegakan hukum yang lemah. Yang akhirnya masalah buruh migran sangat sulit diselesaikan.

Padahal, sesungguhnya negara masih mungkin, meminimalisir permasalahan ini dengan cara membatasi jumlah pengiriman PMI, dan regulasi yang ketat. Walaupun itu semua, bukanlah solusi yang mampu menyelesaikan ke akar permasalahan.

Karena masalah ini, berhubungan dengan sistem hidup yang saat ini diterapkan.

Masalah PMI memang begitu rumit untuk dituntaskan. Karena melihat beberapa faktor, yaitu:

Pertama, adanya kesalahan paradigma yang memandang bahwa rakyat sebagai tenaga kerja, sebagai mesin pencetak uang. Hal ini, menguntungkan bagi perdagangan internasional, dan pembayaran utang negara. Inilah paradigma kapitalisme, yang menjadikan negara akan selalu lemah dalam memberi perlindungan kepada pekerja migran. Mengapa pekerja migran Indonesia ini disebut pahlawan devisa? Sebab, ada aliran devisa/dolar/mata uang asing yang masuk ke dalam negeri. Seperti halnya ekspor yang akan memberikan devisa ke dalam negeri, dan dari devisa ini otomatis akan menambah pendapatan dan mengurangi defisit anggaran negara. Bedanya dengan aktivitas ekspor tadi yang dalam bentuk produk atau barang, ekspor PMI ini dalam bentuk jasa dari para pekerja migran ini.

Ekspor pekerja migran sebagai sumber penghasilan terbesar bagi negara. Indonesia sendiri, sebagai pengekspor buruh migran terbesar di Asia bahkan dunia.

Hal demikian, dianggap sebagai solusi mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Wajar, apabila keberadaan pekerja migran sangat penting, dan akan terus dipelihara demi kelancaran perekonomian.

Kedua, lepas tangannya negara dalam memenuhi kebutuhan hidup. Impitan ekonomi yang semakin mencekik, membuat rakyat sendiri berfikir keras untuk mempertahankan hidup dengan cara apa pun, termasuk menjadi buruh migran ke negeri orang. Dengan cita-cita merubah nasib. 

Ketiga, tidak adanya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Negara lebih sibuk, mengelola sumber daya alam yang begitu melimpah kepada asing. Dengan regulasi yang mudah, negara memperkerjakan tenaga asing, ditunjang gaji yang tinggi dan fasilitas fantastik, rakyatnya sendiri terpinggirkan.

Dalam sistem ekonomi Islam, negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan pokoknya. Sehingga, rakyat mampu mencapai kesejahteraan dengan terpenuhinya pendidikan, kesehatan, dan jaminan pangan.

Adanya pembukaan lapangan pekerjaan oleh negara, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyanya sendiri. Karena, dalam pandangan ekonomi Islam, negara akan mengelola sumber daya alam secara mandiri. Tentu, hal ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan dalam sektor rill yang akan menopang lajunya perekonomian. Adanya pengaturan kepemilikan secara jelas, memungkinkan rakyat menikmati dan mengeksplorasi sumber daya alam, sesuai dengan ketentuan syariat.  

Dengan demikian, rakyat tidak perlu lagi untuk mengais mencari nafkah hingga ke negeri orang, karena negara sudah memberikan jaminan hidup bagi rakyatnya. Wallahu'alam.