KORUPSI TAK TERBENDUNG, BUKTI KEGAGALAN SISTEM KAPITALISME-DEMOKRASI

Presiden RI Prabowo Subianto mengakui tingkat korupsi di Indonesia sudah mengkhawatirkan dan telah menjadi masalah dasar bagi penurunan kinerja di semua sektor, yang disampaikannya dalam forum dunia World Governments Summit 2025.

Presiden Prabowo yang berhalangan hadir pada World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab itu, menjawab pertanyaan dari Pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, tentang rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, penelitian dan pengembangan, serta inovasi yang berasal dari tingginya korupsi di Indonesia.

"Saya yakin bahwa masalah dasar kita adalah telah terjadi semacam, saya tidak tahu, apakah itu penurunan kepemimpinan moral, penurunan kepemimpinan sosial. Namun, tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan," kata Prabowo melalui tayangan video dari akun YouTube World Government Summit yang disaksikan di Jakarta, Jumat.

Presiden pun bertekad untuk menggunakan seluruh energi dan wewenang yang dimiliki untuk mencoba mengatasi korupsi, yang dinilainya sebagai penyakit, serta akar dari seluruh penurunan kinerja di berbagai sektor tersebut.

Dalam sambutannya pada forum itu, Kepala Negara berkomitmen teguh untuk memberantas korupsi dan maladministrasi. Menurut Prabowo, dibutuhkan keberanian untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, serta mengakui bahwa korupsi tersebut sebagai kelemahan dan kekurangan di negara ini.

Setelah 100 hari menjalankan pemerintahan, Prabowo juga menyoroti tingkat kepuasan atas kinerja pemerintah dari masyarakat yang cukup tinggi, yakni mencapai 81 persen, melampaui persentase kemenangan Prabowo dalam pemilihan presiden.

Prabowo menilai bahwa masyarakat telah menerima pesan terkait upaya pemerintah agar tidak satu pun individu dapat kebal hukum.

"Tindakan kami telah membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, mereka yang dianggap tidak tersentuh kini dimintai pertanggungjawabannya," kata Prabowo.

Prabowo pun mengungkapkan bahwa segala bentuk korupsi, seperti penyalahgunaan dana pemerintah, penggelapan, pajak rendah yang hanya berpihak pada pengusaha, telah dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Oleh karenanya, Prabowo pun mengungkapkan alasannya untuk melakukan efisiensi di kementerian/lembaga hingga 20 miliar dolar AS, untuk mengalokasikan dana tersebut dalam berbagai proyek strategis dan berkelanjutan,

"Setelah 100 hari, saya berhasil menghemat 20 miliar dolar AS. Saya yakin bahwa jika saya tidak menyimpan uang itu, uang itu akan hilang begitu saja. Saya menghadapi beberapa perlawanan dari birokrasi yang mengakar. Beberapa dari mereka menganggap diri mereka tak tersentuh, tetapi saya bertekad untuk bergerak, saya bertekad untuk menegakkan hukum," tegas Prabowo.

Penerapan sistem Kapitalisme sekuler telah membuka peluang terjadinya korupsi secara sistemik.

Dengan azasnya yang berupa kemanfaatan, perkara halal haram tak menjadi standar bagi pejabat dalam berpikir dan bertindak. Demi mendapatkan keuntungan, segala cara bisa ditempuh dan dianggap halal, sejauh aksinya tidak konangan.

Penerapan sistem Kapitalisme sekuler di semua lini kehidupan telah membuka praktek korupsi di semua seginya. Praktek pengerukan harta negara itu terjadi pada berbagai bidang dan level jabatan serta para pemilik modal yg mendapat proyek dari negara.

Sistem pemerintahan demokrasi sekuler membuka peluang para oligarki sebagai penyokong modal pada pemilihan wakil rakyat dan pejabat. Mekanisme ini membawa konsekuensi, siapa pun yang jadi pemimpin pasti akan tunduk pada pemilik modal.

Tak heran bila aturan yang diproduksi oleh kekuasaan mereka bukan untuk kemaslahatan rakyat. Rakyat sebatas diminta suaranya agar memilih mereka. Rakyat cukup diberikan kompensasi sekedar pengganti upah kerja sehari. Beragam janji intuk rakyat berhenti sebatas janji saat kursi kekuasaan telah dimiliki.

Pemimpin, pejabat dan wakil rakyat membuat aturan orientasinya bukan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan demi keuntungan pemilik modal. Hal itu sebagai aksi balas jasa, karena mereka telah dimodali saat menuju kursi jabatan. Itu sudah pasti, karena dalam sistem kapitalisme selalu berlaku prinsip tidak ada makan siang yang gratis. Semua ada harga atau kompensasi yang harus dibayar. Sistem Kapitalisme membuat negara lemah dihadapan oligarki.

Islam merupakan sistem paripurna yang berasal dari Allah, dzat pencipta srgala makhluk. Penerapan sistem sanksi dalam islam meniscayakan untuk menutup rapat-rapat celah korupsi, bahkan kemungkinan korupsi menjadi nol. Hal ini karena sistem sanksi yang tegas memiliki dua fungsi strategis. Fungsi sebagai pencegah (zawajir) akan meminimalisir orang untuk melangar aturan dan berbuat kriminal karena sanksi yang tegas. Sanksi ini tak hanya membuat pelakunya jera, namun juga membuat orang takut untuk melakukan kejahatan.

Semua aktifitas yang melanggar aturan Allah disebut kejahatan. Pelaku kejahatan (jarimah) yang telah dihukum di dunia dengan sanksi yang sesuai aturan islam akan dibebaskan dari hukuman di akhirat. Hal itu karena kepadanya telah diberlakukn sanksi atau hikuman Allah terhadap mereka. Fungsi ini disebut sebagai penebus (jawabir).

Di sisi lain negara juga memiliki sistem pendidikan yang membentuk generasi bersyaksiyah Islamiyyah. Maksudnya generasi berkepribadian islam yang jauh dari kemaksiatan. Kepribadian bertaqwa yang disokong oleh pola pikir dan pola tingkah laku yang sesuai dengan akidah islam.

Penerapan sistem Islam secara menyeluruh (kaffah) di semua lini kehidupan meniscayakan terbentuknya mayarakat yang peka dan peduli. Masyarakat yang sadar akan keharusan untuk lakukan amar makruf nahi munkar. Kesadaran ini memungkinkan terbentuknya mekanisme kontrol yang kuat di tengah masyarakat.

Berharap mewujudkan tata pemerintahan yang baik untuk memberantas korupsi dalam sistem demokrasi kapitalis hanya akan mengulang kegagalan. Tata kelola penerintahan yang baik hanya ada dalam islam dengan sistemnya yang disebut khilafah. Hanya dengan penerapan sistem islam secara kaffah, praktek korupsi dan kejahatan lain dapat diberantas dengan tuntas.

Wallahu'alambishawab