Menyoal Keseriusan Atasi Stunting dengan MBG

Presiden Prabowo Subianto disebut "gelisah", karena masih banyak anak anak yang belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan butuh anggaran mencapai Rp100 Triliun untuk memberi makan gratis ke 82.9 juta penerima manfaat. 

Setelah melaksanakan program MBG perdana di Januari lalu, pemerintah menuai banyak komentar dari masyarakat. Tidak sedikit yang pesimis akan berjalannya program MBG ini yang digadang-gadang bisa menyelesaikan masalah stunting.

Adapun angka stunting nasional menunjukkan penurunan dari 30.8% (2018) menjadi 21.5% (2023). Capaian ini dinilai jauh dari target 14% pada tahun 2024. Pasalnya, 2024 menjadi tahun terakhir pelaksanaan percepatan stretegis nasional pencegahan stunting yang dimulai sejak 2018. Selain itu, tahun 2024 juga merupakan tahun terakhir pelaksanaan Perpres nomor 72 tahun 2021.

Kalau ditelisik lebih dalam, sebenarnya program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai langkah untuk mengatasi masalah stunting dan gizi buruk di Indonesia perlu dikaji ulang. Program MBG yang dijalankan pemerintah saat ini terkesan asal-asalan dan belum menyentuh akar masalah yang sebenarnya. Hal ini tampak dari pelaksanaan MBG yang cenderung ala kadarnya dan menu yang diberikan kepada anak didik belum memenuhi standar gizi yang baik.

Pemerintah juga masih punya PR dengan 12 provinsi prioritas percepatan penurunan stunting, 7 provinsi dengan angka stunting tertinggi (Provinsi NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTB,dan Provinsi Aceh) dan 5 provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak (provinsi Jawa Barat, Jawa timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan provinsi Banten).

Tak heran jika berbagai pihak menyebut program MBG sebetulnya sudah cacat dari awal. Sebagian lain menyebut bahwa program in hanya sekadar mengugurkan kewajiban, karena sudah terlanjur menjadi salah satu janji kampanye menjelang pilpres.

Sayangnya, pelaksanaan janji kampanye ini tampaknya sulit untuk diaplikasikan karena merupakan kebijakan strategis yang pasti membutuhkan dana yang cukup besar sekaligus kesiapan yang matang dari pejabat terkait. 

Besarnya dana yang dibutuhkan memunculkan berbagai ide dari para pejabat. Ide mengambil dana zakat untuk MBG dilontarkan ketua DPD sampai efisiensi anggaran yang berdampak pada PHK diberbagai instansi pemerintah justru menjadi mimpi buruk untuk masyarakat. Wajar jika program MBG ini dianggap bukan didedikasikan untuk kepentingan rakyat. Projek pemerintah ujungnya akan membebani rakyat. 

Jika dilihat dari aspek kesehatan keluarga, negara perlu memastikan setiap kepala keluarga memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi gizi keluarga secara layak. Negara harusnya menjadi pihak yang bertanggung jawab menyediakan lapangan pekerjaan bagi kepala keluarga yang menjadi penanggung jawab nafkah. Negara juga bertanggung jawab untuk mencerdaskan kaum ibu, sehingga mereka memiliki wawasan gizi dan nutrisi serta kesehatan keluarga sebagai bekal dasar menjalankan peran seorang ibu. Sebab, setiap makanan dan minuman yang menjadi asupan anak harus dalam kontrol ibu, penanggung jawab urusan rumah tangga.

Gizi generasi juga harus ditopang oleh negara melalui kebijakan dan program swasembada pangan. Produksi pangan dalam negeri harus mencukupi pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Kebijakan impor tidak boleh menjadi andalan negara dalam menjamin kecukupan pangan dalam negeri. Kebijakan dan program swasembada pangan membutuhkan cara yang benar dan kuat dalam menjaga keamanan pangan. Negara menjadi tulang punggung keamanan pangan dimana jaminan makanan halal dan sehat lahir dari cara berpikir atau konsep layanan publik berbasis syariah.

Berikutnya aspek distribusi bahan pangan. Aspek ini membutuhkan peran negara secara mutlak dalam menyediakan infrastruktur transportasi memadai seperti jalan, lalu lintas barang dan jasa. Angkutan pangan baik kota maupun daerah terluar, terdepan dan terjauh. Hal ini agar keterjangkauan bahan pangan merata bagi seluruh rakyat bisa terjamin.

Kesehatan bukan hanya asupan gizi yang masuk melalui makanan. Aspek rumah tinggal menjadi faktor lain yang tak kalah penting. Rumah layak tinggal disertai kebersihan dan bebas dari najis, ventilasi, sanitasi, pencahayaan, air bersih, material ramah lingkungan, aman, nyaman, dan sebaainya harus tersedia secara memadai. Keseluruhan aspek ini sangat terbatas bila dibebankan kepada kemampuan keluarga, sehingga Islam meletakkan tanggung jawab pemenuhannya kepada negara dengan mekanisme yang telah rinci oleh syariah.

Islam memiliki konsep penyusunan APBN yang diterapkan oleh negara (Khilafah), yang dikenal dengan sebutan Kas Baitul Mal. Perbedaannya terletak pada prinsip yang berkaitan dengan sumber-sumber utama pendapatan maupun alokasi pembelanjaan. Sumber utama Baitul Mal ada tiga. Pertama, sektor kepemilikan individu seperti sedekah, hibah, zakat, dan sebagainya. Khusus untuk zakat tidak boleh bercampur dengan harta yang lain. Kedua, sektor kepemilikan umum seperti pertambangan, minyak bumi, gas, batubara, kehutanan, dan sebagainya. Ketiga, sektor kepemilikan negara, seperti jizyah, kharaj, ghanimah, fa'i, usyur, dan lainnya.

Pendapatan Baitul Mal sama sekali tidak mengandalkan sektor pajak. Dari semua sumber diatas, negara bisa memberikan layanan publik murah atau bahkan gratis berkualitas bagi rakyat. Adapun penetapan belanja negara (khilafah) hanya tunduk pada garis-garis atau kaidah-kaidah yang telah ditetapkan syariah Islam. Diantaranya jangan sampai harta itu berputar hanya dikalangan orang orang kaya saja (QS al-Hasyr(59):7). Khalifah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pos-pos pengeluarannya, besaran dana yang harus dialokasikan dengan mengacu pada prinsip kemaslahatan bagi rakyat. 

Sungguh luar biasa ketangguhan ketahanan Kas Baitul Mal ini. Betapa persoalan jaminan pemenuhan gizi generasi yang selama ini dianggap problem besar, akan menjadi sangat mudah diselesaikan dengan anggaran belanja negara berbasis syariah.