Program MBG, Serius Mencetak Generasi Berkualitas atau Pencitraan?

Anak merupakan aset bangsa, sudah sepatutnya dijaga dan diperhatikan mulai dari dalam kandungan terpenuhi gizinya sampai pada tumbuh kembang dengan gizi optimal. Artinya, mereka akan menjadi generasi yang berkualitas jika ditangani dengan sebaik-baiknya.

Oleh karenanya, program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran tentang makan bergizi gratis (MBG) menjadi angin segar bagi sebagian masyarakat Indonesia yang menginginkan gizi putra-putrinya terpenuhi. Bahkan, Presiden Prabowo, pada sidang paripurna kabinet perdana 23 Oktober 2024, menegaskan kepada para menterinya agar bergerak cepat dalam mengimplementasikan MBG, dengan mengerahkan badan gizi nasional (BGN) bergerak cepat dengan menyiapkan 85 satuan pelayanan sebagai tindak lanjut dari program tersebut dengan setiap satuan pelayanan akan dikerahkan untuk melayani 3.000 anak.

Namun apakah program ini akan terealisasi? Apakah negara mempu menyiapkan anggaran? Jika mampu darimana anggaran itu didatangkan? Pasalnya, anggaran untuk MBG ditaksir mencapat 450 triliun, padahal faktanya APBN 2023 saja defisit pada angka 347,6 triliun. Namun, saat itu, Edi Suparno selaku ketua TKN paslon 02, dana MBG akan didapatkan dalam jangka waktu 2-3 bulan setelah Prabowo-Gibran menjabat sebagai Presiden dan wakil Presiden dengan cara meningkatkan rasio perpajakan. Artinya pajak akan dinaikkan dan subsidi bahan bakar akan dipangkas. 

Jika sudah seperti itu, siapa imbas dari kebijakan MBG ini? Pastilah masyarakat secara umum. Pasalnya, kebijakan ini hanyalah tambal sulam dari bobrok dan buruk sistem kapitalisme untuk mensejahterakan rakyatnya guna memenuhi pangan berkualitas. 

Oleh karenanya, program MBG, serius mencetak generasi berkualitas atau pencitraan? Jika serius ingin mencetak generasi unggul dan berkualitas bisa diawali dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui. Fokuskan pada satu titik lalu biarkan itu berjalan dengan baik, bukan program 5 tahunan yang berubah-ubah yang bertujuan mencari popularitas dan mendapat simpati masyarakat guna memenuhi nafsu ingin menjadi penguasa.

jika implementasi program MBG membuat pajak naik dan subsidi bahan bakar di pangkas, bukankah imbasnya adalah rakyat yang sebetulnya menanggung biaya program tersebut. Pemenuhan kebutuhan masyarakat seharusnya diambil dari SDA yang Allah siapkan untuk memenuhi kebutuhan makhluknya, dalam sistem kapitalisme SDA yang ada dijual kepada asing atau perorangan pemilik kapital.

Belajar dari sejarah, sistem sahih yaitu Islam dengan syariatnya sudah menggambarkan bagaimana rakyat menjadi prioritas, bukan dijadikan budak. Sehingga kehidupan rakyat tidak sulit sesulit kehidupan saat ini. Pasalnya, sistem Islam akan menjamin terwujudnya kesejahteraan dengan diterapkannya sistem ekonomi Islam yang terwujud di bawah institusi khilafah Islam. Bukan hanya pangan tapi juga papan, sandang, pendidikan juga keamanan akan senantiasa diperhatikan dalam kepemimpinan Islam. 

Islam juga mempunyai pemimpin yakni seorang khalifah dan menempatkan ia sebagai raa'in yang bertanggung jawab mengurus umat dengan menerapkan syariat Allah. Dalam kepemimpinan Islam, laki-laki dididik sebagai pemimpin keluarga dan bertanggung jawab mencari nafkah guna terpenuhinya kebutuhan anak dan istrinya, dan mereka pun akan dimudahkan dalam mendapatkan pekerjaan karena negara akan menyediakan lapangan pekerjaan tersebut. Jadi, dalam sistem Islam memandang suatu masalah tidak hanya pada satu objek tapi diatur langsung dari akarnya.[]