Rencana Pemangkasan Anggaran, Bukti Sistem Kapitalisme Boros

Pemerintah kembali berencana memangkas anggaran untuk berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan subsidi sosial. Alasan yang dikemukakan beragam, mulai dari defisit fiskal, penghematan belanja negara, hingga efisiensi keuangan. Namun, di balik kebijakan ini, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu diajukan: mengapa anggaran negara selalu defisit dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kebijakan ini?

Realitasnya, pemangkasan anggaran bukanlah solusi atas borosnya keuangan negara, tetapi justru bukti bahwa kapitalisme menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang tidak adil dan hanya menguntungkan segelintir elite. Sementara rakyat kecil diminta berhemat, pemerintah justru terus mengalokasikan dana besar untuk kepentingan korporasi dan proyek-proyek yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat secara langsung.

Setiap tahun, pemerintah mengelola anggaran dalam jumlah triliunan rupiah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran justru tidak berdampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat. Beberapa fenomena yang mencerminkan borosnya anggaran dalam sistem kapitalisme antara lain:

1. Utang Negara yang Terus Membengkak

Setiap tahun, pembayaran utang dan bunganya menghabiskan porsi besar dari anggaran negara. Alih-alih mengurangi ketergantungan pada utang, pemerintah justru semakin bergantung pada pinjaman luar negeri dan obligasi, yang ujungnya memperberat beban keuangan negara.

2. Proyek-Proyek Megah yang Tidak Prioritas

Anggaran triliunan rupiah kerap dialokasikan untuk proyek infrastruktur raksasa yang lebih menguntungkan investor dibanding rakyat kecil. Sementara itu, sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan justru mengalami pemangkasan.

3. Subsidi untuk Korporasi, tetapi Rakyat Dikurangi

Dalam sistem kapitalisme, kebijakan ekonomi sering kali lebih berpihak kepada korporasi besar. Bantuan dan insentif diberikan kepada pengusaha, sementara rakyat kecil justru harus menghadapi kenaikan harga barang dan pemangkasan bantuan sosial.

Sistem kapitalisme menjadikan ekonomi negara berputar berdasarkan kepentingan pasar dan elite pemodal, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Beberapa prinsip kapitalisme yang membuat pengelolaan anggaran negara selalu bermasalah antara lain:

1. Berbasis Utang dan Pajak

Dalam sistem kapitalisme, anggaran negara sangat bergantung pada utang dan pajak. Setiap kali ada defisit, solusinya adalah menambah pinjaman atau meningkatkan pajak, bukan mencari cara untuk mengelola keuangan secara lebih efisien dan adil.

2. Kebijakan Ekonomi Berpihak pada Kapitalis

Pengelolaan anggaran dalam sistem kapitalisme sering kali lebih mementingkan kepentingan segelintir pengusaha daripada rakyat. Negara berperan sebagai fasilitator bisnis, bukan sebagai pelindung kesejahteraan rakyat.

3. Korupsi dan Inefisiensi

Sistem yang mengandalkan kapitalisme juga membuka ruang besar bagi korupsi dan pemborosan anggaran. Dana negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik sering kali bocor akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Islam memiliki konsep yang jelas dalam mengelola anggaran negara. Dalam sistem Islam, keuangan negara dikelola dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Beberapa prinsip utama dalam ekonomi Islam yang dapat mengatasi pemborosan anggaran antara lain:

1. Negara Tidak Berbasis Utang

Islam melarang negara bergantung pada utang berbasis riba. Sumber pendapatan negara berasal dari pengelolaan sumber daya alam, zakat, jizyah, kharaj, dan fai, bukan dari utang atau pajak yang membebani rakyat.

2. Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat, Bukan Kapitalis

Negara bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Anggaran negara digunakan secara efisien untuk kepentingan umat, bukan untuk memperkaya korporasi atau elite politik.

3. Sumber Daya Alam Dikelola Negara, Bukan Swasta

Dalam Islam, sumber daya alam seperti tambang, minyak, dan gas adalah milik umum yang harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Hasil dari pengelolaan ini menjadi sumber pendapatan negara yang besar tanpa harus bergantung pada pajak atau utang.

4. Pemerintahan yang Amanah dan Bebas Korupsi

Dalam sistem Islam, pemimpin negara adalah pelayan umat yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyat. Mekanisme hisbah (pengawasan) dan syariat yang tegas akan mencegah terjadinya korupsi dan kebocoran anggaran.

Rencana pemangkasan anggaran adalah bukti nyata bahwa kapitalisme menciptakan sistem ekonomi yang boros dan tidak adil. Negara terus berutang, anggaran terus defisit, tetapi rakyat kecil justru yang diminta berhemat. Sementara itu, para kapitalis terus menikmati keuntungan dari kebijakan yang menguntungkan mereka.

Islam menawarkan sistem ekonomi yang lebih adil dan efisien. Dengan menghapus utang berbasis riba, mengelola sumber daya alam secara mandiri, dan memastikan bahwa anggaran negara benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat, Islam mampu menciptakan kesejahteraan yang hakiki.

Saatnya umat Islam menyadari bahwa solusi atas krisis anggaran bukanlah sekadar pemangkasan belanja, tetapi perubahan sistem menuju Islam kaffah. Hanya dengan penerapan syariat Islam dalam naungan Khilafah, anggaran negara dapat dikelola dengan adil, efisien, dan berpihak kepada rakyat, bukan kepada para kapitalis.

Wallahu a'lam