Banjir Jabodetabek : Dampak Buruk dari Pembangunan

Lagi, Jabodetabek alami kelumpuhan akibat banjir. Sebagian area Kabupaten Bogor dan Bekasi yang dilintasi sungai Cikeas, Cileungsi dan kali Bekasi mengalami banjir dengan ketinggian hingga 5 meter.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mencatat data sementara sebaran daerah dan jumlah warga yang terdampak banjir dan longsor yakni sekitar 119.206 jiwa.

Bencana banjir yang berulang setiap tahunnya dan semakin luas dampaknya dikarenakan ahli fungsi lahan. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, M Iqbal Damanik, mengatakan banjir yang terjadi pada Selasa (4/3) di Jabodetabek, terutama yang paling parah disepanjang aliran sungai Cileungsi, Cikeas dan kali Bekasi akibat alih fungsi lahan.

Menurutnya lagi, musim hujan di mana limpasan air menjadi sangat besar menyebabkan sungai melebihi kapasitasnya. Di tambah spasial spanning yang sangat buruk.

 

Pembangunan yang semakin pesat dan kian bertambahnya perkembangan di berbagai sektor yang akhirnya memengaruhi urbanisasi masyarakat ke kota. Dengan pindahnya masyarakat pedesaan ke wilayah perkotaan tidak lain untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan layak. Pengaruh inilah yang berdampak pada pembangunan di berbagai sektor, diantaranya pembangunan infrastruktur, perumahan, properti seperti apartemen, pusat perbelanjaan, tempat hiburan dan yang lainnya. Akan tetapi, lajunya pesat perkembangan masyarakat serta pembangunannya tidak di imbangi dengan tata kelola kota yang baik.

Para pejabat tidak memperhatikan analisis AMDAL serta pengaruhnya terhadap fungsi dari lingkungan sekitar, semua dikarenakan ambisi dan nafsu serakah para kapitalis yang berlomba demi meraih keuntungan materi. Penguasa pun semakin abai dengan memberikan regulasi bagi para pengusaha dan pemilik modal dalam mengeksploitasi wilayah hulu serta pembangunan di wilayah hilir. Di mana kawasan hutan lindung atau kawasan resapan air tak luput terkena imbas ambisi penguasa tanpa mempertimbangkan dampak serta resikonya. Asalkan ada deal yang menguntungkan, maka pembangunan akan terus berlanjut dan dana yang digunakan pun tanpa ragu di korupsi, dan lagi-lagi rakyat lah yang terkena imbasnya.

Penguasa tidak memperhatikan bagaimana kondisi sungainya, kondisi drainase air, apakah semuanya berjalan baik atau sebaliknya. Di samping itu, karakteristik masyarakatnya hanya karena demi memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, jalan, pusat perbelanjaan, tempat hiburan dan yang lainnya. Mereka tanpa ragu merusak bahkan menghancurkan lahan hijau hingga beralih fungsi menjadi lahan beton. 

Alhasil saat curah hujan tinggi, air akan cepat meluber dan banyak yang tergenang serta mengakibatkan banjir dan longsor yang tiap tahun semakin tinggi dan luas dampaknya.

Dalam sistem sekular kapitalis, ketimpangan sosial serta eksploitasi alam akan terus terjadi selama kebijakan serta regulasi yang ditetapkan para penguasanya hanya untuk kepentingan pribadi. Belum lagi kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut andil dalam memelihara serta menjaga lahan hijau dengan saling bekerja sama agar solusi dapat tercapai dengan baik. 

Dalam Islam, jelas kehadiran para penguasa sangat penting dalam menjalankan perannya untuk mengurusi ruang hidup masyarakatnya baik di wilayah pedesaan maupun wilayah perkotaan berdasarkan hukum Islam.

Penguasa dalam Islam melarang dengan tegas segala tindakan eksploitasi terhadap ruang hidup di desa maupun di kota. Pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur hanya dikelola oleh negara bukan pengusaha asing apalagi pemilik modal. Karena tanah, air, dan sumber daya alam lainnya adalah amanah yang harus dijalankan penguasa untuk kepentingan urusan umat.

Negara memiliki kewajiban membuat kebijakan serta regulasi yang ketat agar harta milik umum terjaga dengan baik. Juga dengan ekosistem kehidupan yang harus terjaga baik di wilayah hulu maupun hilir.

Pembangunan dilakukan secara merata, tidak ada ketimpangan sosial sehingga meminimalisir arus urbanisasi. Semua pembangunan dilakukan oleh penguasa dengan pengawasan yang jelas, transparan, dan tentunya tidak ada kasus korupsi yang terjadi. Dan semua ini dijalankan dengan dukungan sistem keuangan dari Baitul Mal. 

Wallahu al'am bish shawab