Kapitalisme dan Badai PHK yang Tak Berujung

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal kembali terjadi di berbagai sektor industri. Ribuan pekerja kehilangan sumber penghidupan, sementara biaya hidup terus meningkat. Fenomena ini bukan hal baru dan tampaknya akan terus berulang, terutama dalam sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada keuntungan semata.

Setiap kali PHK massal terjadi, pemerintah sering kali berdalih bahwa penyebabnya adalah perlambatan ekonomi global, digitalisasi, atau perubahan tren industri. Namun, jika dicermati lebih dalam, akar masalahnya bukan hanya faktor eksternal, melainkan karakter sistem kapitalisme itu sendiri yang selalu menjadikan buruh sebagai variabel yang bisa dikorbankan demi efisiensi dan profitabilitas.

Dalam kapitalisme, perusahaan selalu mencari cara untuk meningkatkan keuntungan dan menekan biaya. Salah satu cara paling mudah adalah dengan memangkas jumlah tenaga kerja, terutama saat kondisi ekonomi tidak stabil. Inilah sebabnya mengapa PHK terus terjadi sebagai siklus yang berulang. Ketika ekonomi sedang tumbuh, perusahaan berlomba-lomba merekrut pekerja. Namun, begitu ada perlambatan atau perubahan strategi bisnis, mereka tidak ragu-ragu untuk melakukan PHK demi menjaga margin keuntungan.

Persaingan global dan kemajuan teknologi juga mempercepat tren PHK. Perusahaan yang ingin tetap kompetitif berusaha mengadopsi otomatisasi dan kecerdasan buatan untuk menggantikan tenaga manusia. Hal ini membuat banyak pekerja kehilangan pekerjaan, bukan karena mereka tidak kompeten, tetapi karena sistem kapitalisme lebih mengutamakan efisiensi daripada kesejahteraan pekerja.

Di satu sisi, inovasi teknologi memang membawa kemajuan dalam dunia industri. Namun, dalam sistem kapitalisme, teknologi lebih dimanfaatkan untuk mengurangi biaya tenaga kerja daripada menciptakan kesejahteraan bagi pekerja. Akibatnya, jutaan buruh kehilangan pekerjaan karena perusahaan lebih memilih mesin yang lebih murah dan tidak menuntut hak seperti manusia.

Ketergantungan perusahaan pada investor juga menjadi faktor lain yang memperburuk kondisi ini. Dalam sistem kapitalisme, perusahaan harus selalu menunjukkan pertumbuhan dan profitabilitas kepada para pemegang saham. Jika target keuntungan tidak tercapai, langkah yang sering diambil adalah pemangkasan biaya operasional, termasuk PHK massal.

Akibatnya, pekerja selalu berada dalam posisi rentan, karena keberadaan mereka lebih ditentukan oleh angka-angka di laporan keuangan dibandingkan dengan kebutuhan riil perusahaan. Bahkan perusahaan yang sebenarnya masih bisa bertahan sering kali memilih PHK hanya demi menjaga kepercayaan investor dan harga saham tetap tinggi.

PHK massal tidak hanya berdampak pada individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga merembet ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Angka pengangguran meningkat drastis, menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat. Banyak keluarga mengalami tekanan ekonomi akibat kehilangan sumber penghasilan, sementara biaya hidup terus meningkat. Tidak sedikit pula yang mengalami gangguan kesehatan mental karena stres dan ketidakpastian masa depan.

Ketimpangan sosial semakin melebar karena dalam kapitalisme, yang kaya semakin kaya sementara yang miskin semakin terpuruk. Para pemilik modal tetap menikmati keuntungan besar, sementara pekerja yang telah bertahun-tahun mengabdi justru kehilangan pekerjaan tanpa jaminan masa depan yang jelas.

Islam menawarkan solusi yang berbeda dalam mengatasi persoalan ini. Dalam Islam, ekonomi tidak dijalankan berdasarkan spekulasi dan kepentingan segelintir pemilik modal, melainkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya produksi nyata, di mana kekayaan didistribusikan secara adil dan sektor riil menjadi penggerak utama ekonomi.

Hubungan antara pemilik modal dan pekerja diatur dengan prinsip keadilan. Negara memiliki peran aktif dalam memastikan kesejahteraan tenaga kerja, bukan sekadar sebagai regulator yang hanya mengawasi jalannya bisnis. Negara juga bertanggung jawab dalam menciptakan lapangan kerja yang stabil, baik melalui pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, maupun kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat.

Mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam juga lebih adil dibandingkan kapitalisme. Zakat, infak, dan pengelolaan sumber daya alam digunakan untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan elite, tetapi juga sampai kepada rakyat. Dengan sistem seperti ini, ketimpangan ekonomi dapat diminimalkan dan ketergantungan masyarakat pada pekerjaan sektor swasta dapat dikurangi.

PHK massal yang terus berulang adalah bukti nyata bahwa sistem kapitalisme tidak mampu memberikan stabilitas ekonomi bagi masyarakat. Selama ekonomi masih berorientasi pada profit dan bukan kesejahteraan umat, maka siklus krisis dan PHK akan terus terjadi.

Islam menawarkan solusi yang lebih adil dengan sistem ekonomi yang berbasis produksi nyata, distribusi kekayaan yang merata, serta peran negara yang aktif dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Sudah saatnya masyarakat menyadari bahwa solusi atas permasalahan ini bukan sekadar menunggu kebijakan pemerintah yang lebih baik, tetapi dengan mengganti sistem yang rusak ini dengan sistem Islam yang kaffah.

Hanya dengan penerapan syariat Islam, kesejahteraan yang sesungguhnya dapat terwujud, dan ketidakpastian ekonomi akibat kapitalisme dapat diakhiri.

Wallahu a'lam