Retret Kepala Daerah vs Efisiensi : Penguasa dalam Kapitalisme vs Islam

Dilansir dari laman https://www.voaindonesia.com/ Retret Kepala Daerah menghabiskan anggaran hingga Rp13 miliar dan dianggap tidak membawa manfaat signifikan bagi kepemimpinan daerah.

Banyak pihak mengkritik bahwa retret lebih bersifat seremonial dibandingkan memberikan manfaat nyata bagi efektivitas pemerintahan daerah.

Saat ini, masyarakat menghadapi berbagai tantangan seperti kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadhan, kesiapan stok pangan, dan pengaturan mudik lebaran. Namun, pemerintah lebih fokus pada acara yang kurang berdampak bagi rakyat.

Negara dalam sistem kapitalisme hanya berperan sebagai operator dan fasilitator bagi kepentingan korporasi, bukan sebagai pengurus rakyat.

Kebijakan efisiensi anggaran justru diterapkan untuk sektor yang menyangkut kepentingan rakyat, sementara pejabat tetap menikmati fasilitas mewah.

Retret kepala daerah mencerminkan tata kelola pemerintahan dalam sistem kapitalisme, di mana pejabat lebih sibuk dengan acara seremonial daripada melayani rakyat.

Otonomi daerah dalam sistem kapitalisme memperparah ketimpangan, karena kepala daerah cenderung mengutamakan kepentingan politik dan bisnis lokal daripada kesejahteraan rakyat.

Negara kapitalis tidak menganggap penguasa sebagai pengurus rakyat, tetapi sebagai bagian dari sistem administrasi yang melayani kepentingan oligarki dan investor.

Kemewahan pejabat kontras dengan kondisi rakyat yang semakin sulit, menunjukkan bahwa sistem kapitalisme gagal menghadirkan kepemimpinan yang bertanggung jawab.

Dalam Islam, pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam mengurusi rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Pemimpin harus memastikan kesejahteraan rakyatnya, bukan hanya menjalankan kebijakan untuk kepentingan segelintir elite atau korporasi.

Sistem Islam Mewujudkan Kepemimpinan yang Amanah

Islam memiliki sistem pendidikan yang menghasilkan pemimpin dengan kesadaran tinggi terhadap tanggung jawabnya.

Pembekalan bagi pemimpin dilakukan secara efisien, tanpa pemborosan dan hanya fokus pada substansi kepemimpinan yang hakiki.

Memprioritaskan Kesejahteraan Rakyat

Islam menetapkan bahwa pemimpin harus memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, termasuk pangan, kesehatan, dan keamanan.

Tidak ada pemborosan anggaran untuk kepentingan seremonial yang tidak berdampak pada pelayanan masyarakat.

Selama kapitalisme masih diterapkan, penguasa akan tetap berpihak pada kepentingan elit ekonomi.

Hanya dengan sistem Islam, penguasa akan benar-benar menjalankan amanah sebagai pelayan rakyat, bukan sekadar administrator negara untuk kepentingan korporasi.

Retret kepala daerah yang boros dan tidak efektif adalah cerminan dari kegagalan sistem kapitalisme dalam melahirkan pemimpin yang amanah. Islam menetapkan bahwa pemimpin adalah pengurus rakyat yang harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah. Oleh karena itu, hanya dengan sistem Islam, kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan dan penguasa benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pelayan umat.