Ritual Tahunan Kenaikan Harga Jelang Ramadhan, Bukti Kegagalan Kapitalisme

Pemerintah Daerah diminta oleh BPS RI untuk mewaspadai kenaikan harga telur dan daging ayam ras menjelang Ramadan 1446 H/2025, mengingat tren historis menunjukkan lonjakan harga seiring meningkatnya permintaan. Peringatan ini disampaikan oleh Plt. Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar virtual bersama Kemendagri dan pemerintah daerah. (lampungselatankab.go.id, 04-02-2025).

Menjelang Ramadan, rakyat kembali menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus berulang dari tahun ke tahun. Seakan menjadi ritual tahunan, lonjakan harga ini menunjukkan bahwa ada masalah mendasar dalam sistem ekonomi yang diterapkan saat ini. Sementara rakyat semakin tercekik dengan daya beli yang terus melemah, pemerintah justru tak berdaya di hadapan permainan pasar. Dalih klasik yang selalu digaungkan, kenaikan harga terjadi akibat meningkatnya permintaan pasar.

Sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di negeri ini sejatinya tidak dirancang untuk menyejahterakan rakyat. Sistem ini hanya menguntungkan segelintir pemilik modal dengan membiarkan harga kebutuhan pokok dikendalikan oleh mekanisme pasar yang liar. Kapitalisme memberikan kebebasan bagi para pedagang besar, mafia impor, dan kartel untuk menguasai rantai pasok pangan, memainkan harga, dan menimbun barang demi keuntungan sebesar-besarnya.

Di satu sisi, produksi bahan pokok tidak mendapat jaminan keberlanjutan dari negara. Sektor pertanian dan peternakan dibiarkan berjalan sendiri tanpa perlindungan serius. Bahkan, kebijakan yang dibuat lebih condong menguntungkan impor daripada memberdayakan petani dan peternak lokal. Akibatnya, ketergantungan terhadap barang impor semakin tinggi, membuka celah bagi mafia pangan untuk memainkan harga sesuka hati.

Di sisi lain, distribusi pangan juga tidak diawasi dengan ketat. Sistem distribusi yang panjang dan penuh permainan spekulatif menyebabkan harga barang semakin mahal sebelum sampai ke tangan rakyat. Negara, yang seharusnya berperan sebagai pengatur dan pengontrol distribusi, justru bersikap lepas tangan dengan dalih mekanisme pasar.

Akibatnya, rakyatlah yang menjadi korban. Harga kebutuhan pokok terus meroket, sementara daya beli masyarakat semakin melemah akibat kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada mereka. Kapitalisme, dengan segala kerusakannya, telah menciptakan ketimpangan yang semakin nyata.

Islam memiliki sistem ekonomi yang dirancang untuk menjamin kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, termasuk dalam hal ketersediaan pangan dan stabilitas harga. Dalam sistem Islam, negara tidak berlepas tangan seperti dalam kapitalisme, melainkan memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses kebutuhan pokoknya dengan mudah dan harga yang terjangkau. Negara bertindak sebagai pelindung rakyat, bukan sebagai fasilitator bagi kepentingan korporasi atau pemodal asing.

Islam menjadikan ketersediaan pangan dan jaminan distribusi yang merata sebagai kewajiban negara. Negara tidak boleh menyerahkan urusan pangan kepada mekanisme pasar bebas yang dikuasai oleh segelintir kapitalis. Sebaliknya, negara wajib mengelola produksi, distribusi, serta pengelolaan sumber daya dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Tidak boleh ada satu kelompok pun yang memonopoli atau mengendalikan pasokan bahan pokok demi keuntungan pribadi. Islam melarang keras segala bentuk penimbunan (ihtikar), kecurangan dalam perdagangan, serta praktik permainan harga yang merugikan masyarakat. Setiap bentuk spekulasi yang dapat menyebabkan kelangkaan barang atau kenaikan harga secara tidak wajar akan diberantas dengan tegas.

Negara juga akan meningkatkan produksi untuk menyelesaikan problem kelangkaan. Pembangunan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan akan menjadi prioritas utama agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi secara signifikan. Islam tidak membiarkan rakyatnya bergantung pada pihak asing untuk kebutuhan pokok, melainkan akan mengoptimalkan sumber daya alam dan tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Selain itu, pemantauan dan pengendalian harga komoditas akan dilakukan secara ketat sesuai dengan hukum syara. Negara akan memastikan bahwa harga tetap stabil dan tidak mengalami lonjakan yang merugikan rakyat.

Sistem ekonomi Islam meniscayakan adanya pengaturan yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat atas pangan dengan harga murah dan mudah diakses. Distribusi bahan pokok tidak hanya berfokus pada pusat-pusat ekonomi besar, tetapi juga menyentuh daerah-daerah pelosok tanpa perbedaan harga yang mencolok. Negara akan memastikan bahwa tidak ada rakyat yang tertinggal atau kesulitan dalam memperoleh kebutuhan dasarnya.

Dengan sistem ini, kesejahteraan rakyat bukan sekadar janji politik, tetapi kenyataan yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Islam bukan hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga menawarkan solusi mendasar yang akan mengakhiri krisis ekonomi akibat permainan segelintir elit kapitalis. Inilah sistem yang sesungguhnya mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya umat menyadari bahwa hanya dengan penerapan syariat Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah, problem ekonomi yang terus berulang ini dapat diselesaikan secara sistemik dan menyeluruh.