Tagar kaburAjaDulu, bukti gagalnya pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya

#kaburajadulu, tagar yang belakangan ini ramai diserukan warganet melalui media sosial termasuk di x atau Twitter, (kompas.com) tagar itu berkaitan dengan pencarian kesempatan studi atau bekerja di luar negeri untuk kabur dari Indonesia, lewat #kaburajadulu, warganet berbagi informasi seputar lowongan pekerjaan, beasiswa, les bahasa serta pengalaman berkarir dan kisah hidup di luar negeri. 

Dalam trend #kaburajadulu ini banyak warganet yang merekomendasikan sejumlah negara seperti Jerman, Jepang, Amerika hingga Australia sebagai negara yang tepat untuk pindah, meski terlihat sederhana, menguatnya tagar ini menjadi sinyal kekecewaan masyarakat yang begitu besar terhadap pemerintah Indonesia, hal hal seperti pendidikan yang layak, lapangan pekerjaan dan jaminan kualitas hidup d pandang masyarakat Indonesia sebagai sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh pemerintah, sementara itu ada tawaran jaminan kesejahteraan dari luar negeri.

Munculnya fenomena ini tentu tidak lepas pengaruh digitalisasi terutama sosial media yang menggambarkan tentang kehidupan negara lain lebih menjanjikan, kualitas pendidikan yang rendah didalam negeri bertemu dengan banyaknya tawaran beasiswa keluar negeri di negara maju semakin memberikan peluang untuk kabur.

Demikian pula sulitnya mencari kerja bertemu dengan banyaknya tawaran kerja di luar negeri baik pekerja terampil maupun kasar dengan gaji yang lebih tinggi di negara majujuga semakin membenarkan pihak untuk kabur.

Kemunculan #kaburajadulu ini berkaitan dengan fenomena Brain drain yang telah lama terjadi. Brain drain atau human capital fight adalah fenomena ketika orang pintar dan berbakat memilih untuk bekerja di luar negeri.

Brain drain sering kali terjadi di negara-negara berkembang. Fenomena Brain drain menjadi isu krusial dalam konteks globalisasi atau liberalisasi ekonomi, pasalnya arus brain drain yang semakin menguat membuat kesenjangan antara negara maju dan berkembang semakin lebar, menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan.

 

Kondisi tersebut sejatinya menggambarkan kegagalan kebijakan politik ekonomi dalam negeri dalam menjamin kehidupan sejahtera. Kegagalan ini tidak lepas dari sistem yang digunakan penguasa dalam mengatur negara. Jika dipikirkan secara mendalam, kepemimpinan penguasa saat ini sangat nampak bercorak kapitalis. Mereka membuat hingga melegakan banyak kebijakan yang pro terhadap para kapital. Contohnya pendidikan, dalam sistem kapitalisme, pendidikan menjadi sektor yang legal diliberalisasi, akhirnya pendidikan menjadi barang yang sah dikomersilkan oleh swasta, dan yang bisa mengaksesnya hanya orang yang memiliki harta.

Selanjutnya masalah lapangan pekerjaan, dalam sistem kapitalisme perusahaan atau industri merupakan pihak yang menyediakan lapangan pekerjaan, mereka tentu saja menggunakan prinsip untung rugi, Karena itu para pekerja dipandang sebagai faktor produksi yang sewaktu waktu bisa terkena efisiensi. Akhirnya acara pekerja tidak mendapatkan jaminan gaji yang layakdan pekerjaan yang tetap, para pekerja dihantui PHK massal, gaji rendah dan masalah pekerjaan lainnya. Alhasil kesenjangan ekonomi tidak saja terjadi di dalam negeri, namun juga di tingkat dunia, antara negara maju dan negara berkembang.

Masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan oleh Islam, pasalnya Islam memiliki syariat yang mewajibkan negara membangun kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan asasi setiap warga negara individu per individu. Kewajiban ini adalah tuntutan hadist Rosulullah Saw, "imam/khilafah adalah raa'in(pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya," (HR. Al-Bukhori). Imam Al-Baghowi dalam syarh as-sunnah (juz 10/61), mengatakan makna "ar-roo'in" dalam hadis ini yakni pemelihara yang dipercaya atas ap yang ada pada dirinya. Ar-riayah adalah memelihara sesuatu dan baiknya pengurusan. Diantara bentuknya adalah pemeliharaanayaa urusan-urusan rakyat dan perlindungan atas mereka.

Karena itu daulah khilafah menjadi pihak yang bertanggung jawab menyediakan lapangan pekerjaan, apalagi ada syariat bagi setiap laki-laki baligh wajib mencari nafkah. Tentu saja kewajiban perlu dukungan dari negara dalam bentuk lapangan pekerjaan. 

 
Adapun kesempatan bekerja di dalam daulah khilafah terbuka sangat luas. Semisal dari sektor ekonomi riil saja ada bidang pertanian, perdagangan, industri dan jasa. Belum lagi pengelolaan SDA secara syar'i oleh daulah, pasti membutuhkan tenaga ahli dan terampil dalam jumlah yang banyak.
Daulah khilafah juga bisa menerapkan syariat tanah iqtho', ihyaul mawat dan sejenisnya, adanya Jaminan lapangan pekerjaan dalam daulah khilafah membuat mereka tidak harus "kabur" ke negara lain hanya demi mendapatkan kesempatan bekerja lebih baik.

Selain itu strategi pendidikan daulah khilafah menjamin warga negara mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pasalnya pendidikan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan dasar publik yang wajib diberikan oleh negara secara mutlak. Pendidikan harus diberikan secara gratis tanpa mengurangi kualitasnya. Tujuan pendidikan Islam adalah mencetak generasi yang memiliki kepribadian Islam,  dimana pola pikir dan pola sikap berdasarkan Islam. Mereka juga dicetak sebagai generasi yang epka terhadap permasalahan umat, sehingga mereka menjadi orang yang pintar dan berbakat dalam daulah khilafah, menjadi garda terdepan yang siap membangun negara, dan negara juga peduli dan menjamin kehidupan mereka sebagai warga negara.

Demikianlah solusi syar'i atas kemunculan #kaburajadulu yang berkaitan dengan fenomena Brain drain. Tegaknya khilafah akan menjadi Rahmat bagi seluruh alam dan wujudkan dunia yang adil dan sejahtera