Tingkat Korupsi Makin Mengkhawatirkan, Rakyat Makin Menderita

Tingkat korupsi di Indonesia telah menjadi masalah dasar bagi penurunan kinerja di semua sektor. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan dan membuat rakyat Indonesia semakin menderita di setiap harinya. Presiden RI bertekad untuk menggunakan seluruh energi dan wewenang yang dimiliki untuk mengatasi korupsi yang dinilainya sebagai penyakit, serta akar dari seluruh penurunan kinerja di berbagai sektor. Tetapi hingga saat ini masalah tersebut masih belum terselesaikan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi baik secara internal maupun eksternal :

Pertama, keserakahan dan keinginan memperkaya harta dengan cara yang instan tanpa mempertimbangkan halal atau haram.

Kedua, tidak adanya nilai etika yang kuat dalam diri seseorang sehingga mudah tergoda melakukan korupsi. 

Ketiga, lingkungan yang sudah terbiasa dengan praktik korupsi, karena itu individu cenderung ingin melakukannya.

Keempat, lemahnya penegakan hukum bagi para koruptor dan tidak menimbulkan efek jera. Maka orang akan cenderung berani melakukan korupsi.

Kelima, sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Di samping itu, sistem yang tidak transparan juga akan membuka celah untuk penyalahgunaan wewenang.

Faktor faktor tersebut terjadi dikarenakan penerapan sistem yang rusak yaitu sistem kapitalisme sekular yang membuka peluang terjadinya korupsi secara sistematik pada berbagai bidang dan level jabatan. Sistem kapitalisme telah memisahkan kehidupan dunia dengan aturan agama tanpa harus memandang apakah itu akan berdampak baik atau buruk bagi orang lain, selama itu menguntungkan untuk kehidupan pribadinya. Sistem ini hanya memandang seberapa banyak materi yang dapat dihasilkan untuk kesenangan pribadi tanpa harus mempertimbangkan apakah tindakannya diridhoi Allah atau tidak. 

Untuk itu dalam mengatasi masalah yang sudah mengakar ini diperlukan cara yang sistemik yakni dengan menerapkan sistem Islam. Di mana seorang pemimpin adalah sebagai pelayan rakyat yang akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah atas setiap kebijakan yang diterapkannya. Begitupun jabatan adalah tanggung jawab, bukan hak atau alat untuk memperkaya diri. Sehingga tak heran banyak ditemukan para pemimpin dalam negara Islam hidup sederhana dan tidak berkeinginan hidup mewah terlebih menggunakan uang negara.

Korupsi terjadi karena adanya celah dalam sistem pemerintahan dan lemahnya kontrol terhadap keuangan serta moral pejabat. Maka dalam sistem Islam akan diterapkan kontrol yang ketat terhadap keuangan negara melalui Lembaga yang akan bertugas mengawasi setiap keluar masuknya keuangan negara dan perilaku para pejabat agar tidak menyalahgunakan wewenang. Masyarakat dalam sistem Islam juga berhak mengkritik penguasa dan meminta transparansi keuangan negara. Di samping itu, Islam memiliki sistem ekonomi yang mencegah praktik-praktik terbukanya pintu korupsi, yaitu adanya larangan riba yang dapat menyebabkan krisis keuangan dan penyalahgunaan dana negara. Sumber daya alam dan sektor strategis juga tidak boleh sembarangan dimiliki oleh segelintir orang, tetapi harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Di tambah dengan penegakan sanksi secara tegas bagi para koruptor seperti, menyita harta yang telah di korupsi, sanksi kurungan atau penjara, pengasingan, sanksi cambuk, dijauhkan dari jabatan publik dan lain sebagainya. 

Islam juga mengajarkan bahwa jabatan harus diberikan kepada orang yang kompeten dan berintegrasi, bukan karena nepotisme atau kepentingan politik semata. Karena pemimpin dipilih berdasarkan kapasitas bukan koneksi. Jika sistem Islam diterapkan secara kafah maka pemerintahan akan bersih dari korupsi dan rakyat akan mendapatkan hak mereka secara adil, baik dari segi ekonomi, sosial maupun moral. Karena tidak akan ada monopoli ekonomi oleh segelintir orang dan harta tidak akan hanya berputar di kalangan elite, tetapi tersebar secara merata di masyarakat. Sumber daya alam seperti tambang, minyak, gas, dan air akan dikelola oleh negara untuk kepentingan umum dan hasilnya akan digunakan untuk subsidi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, negara akan menjamin pendidikan yang berkualitas tanpa biaya yang tinggi dan setiap warga akan mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus membayar mahal. Begitupun hukuman berlaku secara tegas, adil dan tanpa tebang pilih, sehingga angka kejahatan atau kriminal akan menurun drastis. Inilah kesejahteraan yang dijanjikan oleh Islam jika prinsip-prinsipnya diterapkan dengan benar. 

Wallahu a'lam bish showwab