Evakuasi Rakyat Gaza ke Indonesia, Jalan Halus Memuluskan Agenda Penjajah

Mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto seperti dilansir (Beritasatu.com) menyatakan Indonesia siap menampung ribuan warga Gaza, Palestina yang menjadi korban kekejaman militer Israel. Prabowo akan mengirim pesawat untuk menjemput mereka. "Saya lakukan ini karena banyak permintaan terhadap Indonesia untuk lebih aktif berperan mendukung penyelesaian konflik di Gaza," ujar Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur menjelang terbang ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk melawat ke sejumlah negara Timur Tengah, Rabu (9/4/2025).

Langkah presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengevakuasi dan menampung warga Gaza, tampak seperti tindakan mulia. Namun jika dicermati lebih dalam, kebijakan ini justru bisa menjadi bumerang terhadap perjuangan rakyat Palestina dan memuluskan agenda penjajah Zionis yang selama ini berupaya mengosongkan Gaza dari penduduk aslinya.

Evakuasi ini, alih-alih sebagai solusi kemanusiaan, justru bisa dimanfaatkan oleh penjajah untuk mempercepat pembersihan etnis (ethnic cleansing) di tanah Palestina. Zionis Israel selama ini ingin mengosongkan wilayah Gaza agar bisa mengklaimnya sepenuhnya tanpa perlawanan dari penduduk asli. Dengan evakuasi ini, penjajah tak perlu susah payah mengusir rakyat Gaza – mereka akan ‘dipindahkan’ secara legal dan sah oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia. Zionis tak perlu lagi bersusah payah mengusir rakyat Gaza, karena negara-negara lain dengan tangan terbuka akan melakukannya untuk mereka—atas nama kemanusiaan.

Kesediaan Indonesia dalam menerima warga Gaza untuk di evakuasi tak lantas bisa disambut suka cita sebab kondisi ini akan bisa dimanfaatkan penjajah zionis untuk menguasai Palestia sepenuhnya dengan lebih mudah. 

Kita juga tak bisa menutup mata terhadap kepentingan global yang mungkin bermain di balik kebijakan ini. Ketika Amerika Serikat menerapkan tarif impor yang memberatkan terhadap Indonesia, dan pemerintah RI mencoba bernegosiasi, sangat mungkin ada “barter politik” yang terjadi. Bisa jadi, keberhasilan diplomasi Indonesia menjadi pintu masuk bagi AS untuk menekan Indonesia agar bersedia menerima warga Gaza—sebuah bentuk tekanan yang dibungkus dengan embel-embel kemanusiaan. Inilah nasib negeri yang bergantung pada negara lain: kebijakan luar negerinya tak lagi murni atas nama kedaulatan, melainkan tunduk pada kepentingan adidaya.

Yang lebih menyedihkan adalah hilangnya keberanian para pemimpin negeri muslim dalam membela Palestina. Mereka berlindung di balik nasionalisme dan prinsip non-intervensi. Padahal, Palestina adalah bagian dari tubuh umat Islam. Penjajahan di sana adalah luka yang seharusnya dirasakan bersama. Tapi hari ini, seruan jihad dianggap ekstrem, bahkan tidak relevan. Inilah bentuk pengkhianatan terhadap saudara seiman.

Sudah seharusnya pemimpin negeri muslim menyambut seruan jihad dan menjadi pelindung umat, bukan justru menjadi fasilitator pengosongan tanah suci dari rakyatnya sendiri.

Umat Islam tak boleh diam. Evakuasi warga Gaza harus ditolak. Kita bukan hanya menampung korban perang, tapi tanpa sadar kita ikut serta dalam proyek penjajahan itu sendiri. Kita harus menyeru kepada para penguasa negeri-negeri muslim untuk mengirimkan pasukan membela rakyat Palestina, bukan sekadar kirim bantuan atau tempat perlindungan.

Gerakan umat ini membutuhkan kepemimpinan yang visioner dan ideologis. Bukan yang pragmatis, apalagi tunduk pada tekanan asing. Partai politik Islam ideologis harus menjadi motor penggerak agar perjuangan tetap berada pada rel yang benar, dengan orientasi akhirat dan kemuliaan Islam.

Pemimpin negeri-negeri muslim seharusnya menjadi garda terdepan membela Palestina. Namun hari ini, nasionalisme sempit dan prinsip non-intervensi justru menjadi alasan untuk tidak mengirim bantuan militer atau bahkan menyambut seruan jihad. Ini adalah bentuk nyata pengkhianatan terhadap amanah umat dan terhadap penderitaan rakyat Palestina.

Negara-negara muslim seharusnya menjadi kekuatan adidaya yang memimpin dunia dengan syariat Islam. Sudah saatnya umat menyadari Evakuasi bukan solusi. Hanya jihad dan Khilafah yang mampu membebaskan Palestina secara hakiki.

Dalam sistem Khilafah, pertahanan umat bukanlah pilihan, tapi kewajiban. Hanya Khilafah yang akan menyatukan kekuatan kaum muslimin, menerapkan syariat Islam, dan menggerakkan jihad sebagai jalan pembebasan. Tanpa Khilafah, penderitaan umat Islam akan terus berulang.

Wallahu a’lam bi ash sawab.