Menggadaikan Negara pada Taipan, Layakkah?

Belum lama ini Presiden Prabowo memanggil konglomerat Taipan dan menerima pengusaha besar di Indonesia dengan yang memiliki latar belakang bisnis yang berbeda-beda di istana kepresidenan pada Kamis, 6 dan 7 Maret 2025. Mereka di antaranya, Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prayogo Pangestu, Boy Tohir, Frank Wijaya, Datok Sri Tahir, James Riyadi, Tommy Winata. 

Mengutip akun sosial media Instagram Sekretaris Kabinet, (7/3/2025), mereka berdiskusi mengenai perkembangan terkini di tanah air dan dunia global termasuk industri tekstil dan Danatara. Program-program tersebut yang sedang dijalankan pemerintah termasuk program makan bergizi gratis, infrastruktur, industri tekstil, swasembada pangan dan energi, industrialisasi, hingga Badan Pengelola Investasi Danantara.

Pada kesempatan tersebut kepala negara mengapresiasi peran serta para pengusaha dalam pendukung kebijakan pemerintah. Keterlibatan Taipan dalam diskusi kebijakan publik menimbulkan pertanyaan, apakah pemerintah lupa dengan proyek-proyek yang sudah dilakukan para Taipan tersebut? 

Sejarah menunjukkan keterlibatan konglomerat Taipan tersebut dalam proyek-proyek besar seringkali menimbulkan masalah-masalah besar bagi masyarakat contoh nyata Proyek Pantai Indah Kapuk 2, kontroversi penguasaan lahan dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Kemudian konflik di Rempang, terkait pengusiran penduduk setempat dan masih banyak konflik dan masalah yang disebabkan proyek-proyek para Taipan ini. Seolah pemerintah lupa akan hal tersebut. 

Negara seharusnya berperan sebagai pelayan rakyat bukan fasilitator bagi kepentingan segelintir elit ekonomi, ketika kebijakan publik dirumuskan melibatkan konglomerat yang memiliki kepentingan bisnis besar berarti ada potensi konflik kepentingan yang merugikan masyarakat luas dan lagi-lagi rakyat yang akan menjadi korban dari kebijakan dan ketidakadilan. Jika hal tersebut terjadi, negara pun bisa tergadaikan. Menggadaikan negara kepada Taipan, layakkah?

Semua yang terjadi sekarang ini adalah konsekuensi dari penerapan sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara. Ekonomi kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran kapital atau modal dan prinsip-prinsip dasar kapitalisme adalah kebebasan individu, kepentingan diri, dan pasar bebas. Atas dasar tersebut individu bebas berpikir berkarya dan berproduksi untuk keberlangsungan hidupnya dan untuk memenuhi kepentingannya diri sendiri bukan untuk kesejahteraan orang lain. Kita bisa melihat dari prinsip-prinsip dasar tersebut, siapa yang lebih diuntungkan dan jelas yang dipaikirkan oleh mereka kepentingan diri mereka yang lebih utama. 

Pemimpin sejati bukan penguasa, melainkan pelayan masyarakat yang mengutamakan kejujuran dan amanah. Pemimpin yang baik juga seharusnya memperhatikan kesejahteraan sosial dan menjadi teladan bagi umatnya bukan justru menyengsarakan rakyatnya. Dalam perspektif Islam pemimpin atau khalifah berperan sebagai raa'in atau pengurus, kepemimpinan di dalam Islam tidak hanya tentang kekuasaan tapi sebagai junnah pelindung bagi umat. 

Tugas utama pemimpin juga tentang tanggung jawab moral untuk membangun masyarakat yang adil makmur dan bermartabat seorang pemimpin ideal memiliki karakteristik yang mencerminkan nilai-nilai keimanan dan kemanusiaan. Ketakwaan menjadi landasan utama mendorong pemimpin untuk taat kepada perintah Allah dan menjunjung tinggi keadilan. Negara harus memiliki independensi tanpa dipengaruhi oleh pihak dan kelompok tertentu dalam mengambil keputusan. Berpihak kepada kepentingan umum bukan tunduk pada kepentingan individu atau kelompok tertentu. 

Jelasnya sistem ekonomi Islam tidak memusatkan individu tetapi bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat negara wajib menjadi pihak yang memelihara urusan sandang pangan dan papan untuk bisa tercukupia, dengan menyejahterakan rakyat dengan anggaran yang kuat dan berkelanjutan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Begitu pun dengan kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan pun akan terjaga keadaan seperti ini akan terlaksana jika ditopang oleh penerapan sistem aturan secara kaffah yang akan menyolusi semua problem umat atau rakyat. 

Kita sebagai umat Islam harus sadar, aturan yang dibuat oleh sistem ini sangatlah tidak adil untuk rakyat. Tetapi hanya menguntungkan ekonomi tertentu penguasa berfungsi sebagai regulator bagi para cukong-cukong tersebut dan rakyat cuma dapat ampas dan getahnya saja. Sistem ekonomi Islam meniscayakan menjamin kesejahteraan rakyat dan menjamin lapangan kerja karena sumber pemasukan negara diatur jelas oleh penguasa. Kejelasan dalam ekonomi Islam, jenis-jenis kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara sudah diatur oleh syara.[]